Kenapa PSI Tolak Perda Berbasis Agama?

Kenapa PSI Tolak Perda Berbasis Agama?
Mohamad Guntur Romli | Dok. PSI

Nalar PolitikViralnya pidato Ketua Umum PSI Grace Natalie di HUT PSI yang ke-4 (#Festival11PSI) memancing sejumlah reaksi. Terutama yang menyinggung perkara perda berbasis agama, tak sedikit kalangan lalu mengecap PSI sebagai partai anti-agama.

Polemik itu kemudian ditanggapi salah satu kader PSI, Mohamad Guntur Romli. Dalam dialognya di TVOne, Caleg PSI untuk DPR RI Dapil Jawa Timur ini menjelaskan maksud Grace yang sempat menyebut bahwa PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda berbasis agama.

“Isunya adalah keadilan dan antidiskriminasi. Karena kalau ada peraturan yang berbasis agama tertentu, akan mendiskriminasi pemeluk agama yang lain,” kata Guntur.

Misalnya, terang Guntur, ketika seorang muslim hidup di daerah mayoritas pemeluk Kristen dan di sana berlaku Perda Injil, maka yang bersangkutan akan kemungkinan besar akan terkena dampaknya.

“Sebaliknya, yang non-Islam hidup di tengah mayoritas muslim dan ada perda berbasis syariah, maka akan kena dampaknya juga.”

Menurut Guntur, pidato Grace Natalie tersebut berangkat dari keprihatinan atas meningkatnya politik identitas dan politisasi agama belakangan ini. Pidato tersebut juga bertolak dari hasil beberapa lembaga penelitian, seperti Wahid Institute, Setara Institute, dan Komnas Perempuan, terkait isu perda agama yang sering jadi pusat masalah diskriminasi.

“Bahkan ada laporan Komnas Perempuan yang menyatakan, perda berbasis agama ini menjadi semacam pelembagaan diskriminasi. Ini sangat ironis.”

Kritik pada Perda Berbasis Agama

Guntur juga mengemukakan kritik terhadap perda berbasis agama. Perda tersebut, baginya, lemah dari sisi legitimasi sosial.

“Banyak perda yang disahkan secara terburu-buru dan lebih ke pemaksaan mayoritas ke minoritas. Tidak melibatkan semua lapisan masyarakat.”

Perda agama dinilai hanya memuat unsur politisasi agama dan tidak memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Karena perda agama hanya berpusat pada soal formalisasi syariat dan simbolisme agama.

“Padahal kebutuhan riil masyarakat adalah soal kesehatan, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan. Tapi perda Kota Islam, misalnya, hanya bagaimana membangun marka-marka di jalan-jalan dan baliho yang bertuliskan kutipan Alquran dan hadis. Sebaliknya, Kota Injil yang pernah saya baca di Manokwari bagaimana membangun salib-salib dan gambar-gambar Yesus Kristus di jalan-jalan.”

Bagi Guntur, perda agama bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Ini yang dianggapnya sebagai penyebab Kemendagri membatalkan beberapa perda yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan atau perundangan di Indonesia.

Mengapa Masalah Perda Berbasis Agama Dikaitkan dengan Isu Diskriminasi?

Guntur mengutip beberapa temuan penelitian dan contohnya dari hasil survei SMRC. Survei tersebut menemukan 6 dari 10 orang Indonesia tidak mau dipimpin oleh orang yang berbeda-beda agama. Ini menunjukkan adanya peningkatan politik identitas dan politisasi agama.

“Saat ini kita ingin menagih komitmen kebangsaan kita. Kita sudah menyatakan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air—tidak ada satu agama. Maka komitmen kebangsaan ini tidak bisa dibeda-bedakan berdasarkan perbedaan agama dan etnis.”

Guntur pun mengingatkan, karena hidup dalam konsep persatuan dalam keberagamaan, bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka setiap warga negara tidak boleh dibeda-bedakan berdasar agama.

“Karena agama ada di dalam hati masing-masing pemeluknya dan dalam gerakan budaya, bukan negara. Ini pemikiran yang sering diucapkan Gus Dur.”

Negara, harap Guntur, tidak boleh mengintervensi tentang kebenaran agama dan definisi Tuhan.

“Itu misalnya. Tapi negara memberikan jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk meyakini dan mengekspresikan keyakinannya.”