Kerusuhan 22 Mei 2019 dan Banalitas Kejahatan

Kerusuhan 22 Mei 2019 dan Banalitas Kejahatan
©The Psychologist

Argumen Hannah Arendt  di dalam bukunya dengan judul  “Eichmann in Jerusalem, A Report on the Banality of Evil” yang diterbitkan pada 1963 menyebutkan banalitas kejahatan, yakni suatu situasi di mana kejahatan tidak lagi dirasa sebagai kejahatan tetapi sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang dianggap wajar. Argumen ini ia dapatkan dari pengamatannya terhadap orang-orang Jerman biasa, yakni tidak memiliki pikiran jahat, namun mampu berpartisipasi aktif di dalam suatu tindakan brutal.

Sebagaimana diamati Arendt, Eicmann bukanlah orang bodoh, yang menjadi penyakit utamanya adalah ketidakberpikiran. Tidak berpikir berbeda sekali dengan bodoh. Orang bisa saja amat cerdas, namun tak menggunakan kecerdasannya itu secara maksimal untuk berpikir secara menyeluruh, berpikir secara sistemik (bukan sistematis). Dan karena tak berpikir ia sering kali tak sadar bahwa tindakannya itu merupakan suatu kejatahan brutal.

Maka salah satu hal mendasar yang dibutuhkan untuk menjadi penjahat brutal adalah ketidakberpikiran. Ketidakberpikiran membuat sesuatu tindakan menjadi terasa wajar termasuk tindakan yang mengerikan. Ketidakberpikiran adalah sisi gelap manusia yang menjadi sumber dari lahirnya kejahatan. Inilah kejahatan khas abad kedua puluh yang menurut Arendt tidak pernah ditemukan sebelumnya.

Saya yakin banyak orang seperti Eichmann. Mereka bukan orang gila. Mereka bukan orang kejam. Mereka hayalah orang-orang yang amat normal, dan karena normalitasnya, mereka menjadi menakutkan. Mereka adalah orang-orang orang yang tidak berpikir.

Arendt dan Konteks Indonesia Kerusuhan 22 Mei 2019 di Indonesia

Analisis Arendt terkait banalitas kejahatan, pada hemat saya, bisa digunakan untuk memahami persoalan di Indonesia. Salah satu peristiwa memilukan yang mencoreng demokrasi Indonesia yakni kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei 2019 lalu. Sejumlah massa pendukung pasangan calon (paslon 02) Prabowo-Sandiaga Uno melancarkan aksi unjuk rasa di sekitar gedung Bawaslu RI dan pelataran KPU RI berujung dengan kerusuhan.

Tujuan dari pada aksi mereka adalah menolak hasil permilu yang sudah diputuskan oleh komisi pemilihan umum melalui rekapitulasi suara yang diumumkan pada 21 Mei 2019, dengan menempatkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang dengan perolehan suara 55.41% sedangkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subiato-Sandiaga Uno memperoleh suara 44.59% dari total suara masuk 813.350 dari 813.350 TPS (100%) data per 21 Mei 2019 (detikcom).

Mereka tak henti-hentinya memprovokasi aparatur negara yang tengah berjaga, memancing agar bertindak refresif. Para pelaku tersebut bukanlah orang-orang jahat yang berhati kejam. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang biasa, yakni rakyat kebanyakan, dan anggota yang patuh pada perintah atasannya.

Sama seperti Eichmann, mereka adalah orang-orang yang miskin imajinasi, sehingga tak mampu membayangkan demokrasi yang sesungguhnya. Mereka adalah orang-orang yang tak berpikir, karena hanya asal menjalankan aksi dan mengikuti tren umum masyarakat (aksi dan demonstrasi yang berujung kericuhan),sehingga kerusuhan pun dilihat sebagai suatu tindakan yang biasa-biasa saja.

Pelaku kerusuhan kebanyakan adalah rakyat biasa yang bahkan tak paham sama sekali dengan demokrasi. Mereka tak peduli akan ketakutan dan kecemasan masyarakat Indonesia lainnya yang merasa terganggu dengan tindakan ketidakberpikiran mereka. Yang mereka pikirkan adalah tatkala mereka mampu mengganggu keseimbangan keputusan komisi pemilihan umum bahkan mengganggu roda pemerintahan yang sedang berjalan tampa pernah sungguh bertanya apakah ini masuk di akal atau tidak? Apakah tindakan mereka itu manusiawi atau tidak?

Sama seperti Eichmann, para pelaku kerusuhan tersebut bukanlah orang yang kejam dan jahat, namun hanya orang-orang yang miskin imajinasi dan tak berpikir yang kemudian melihat tindakan kriminal adalah adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Inilah praktik banalitas kejahatan.

Baca juga:

Dari pemikiran Arendt, kita bisa mengajukan suatu argumen bahwa kejahatan terbesar sekalipun bisa dilakukan oleh orang-orang biasa yang di dalamnya adalah masyarakat biasa yang bahkan tak punya andil apa pun namun melihat kejahatan sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

Pada kesempatan ini, ada satu penyakit sosial yang telah lama diderita bahkan sudah menjadi darah daging dari masyarakat Indonesia sendiri, yaitu diskriminasi sistemik yang di mana  diskriminasi adalah mengecilkan atau mengecilkan peran seseorang di masyarakat karena latar belakang suku, budaya, agama, dan lain sebagainya.

Dalam berbagai situasi dapat kita pakai sebagai bahan pembelajaran. Misalnya, etnis minoritas yang tidak akan pernah menjadi presiden, sulitnya penganut agama minoritas mendirikan rumah ibadah, dan lagi sulitnya masyarakat minoritas memperoleh keadilan dan kesejahteraan atau sama di mata hukum. Disebut sebagai sesuatu yang bersifat sistemik karena kejahatan ini telah begitu berakar pada budaya dan birokrasi Indonesia, sehingga tidak lagi dilihat sebagai suatu tindakan yang jahat namun sebagai tindakan yang sewajarnya dilakukan.

Pada konteks di atas kemudian analisis Arendt jelas relevan untuk memahami permasalahan diskriminasi sistemik di Indonesia. Para pelaku kejahatan bukanlah orang-orang kejam, melainkan orang-orang yang tidak berpikir secara mendalam dan rinci dan tak punya imajinasi untuk membayangkan atau secara kritis menciptakan situasi yang aman, damai bagi Indonesia.

Yang perlu dilakukan kemudian adalah pendidikan untuk berpikir kritis dan reflektif di dalam bertindak dan memahami situasi yang terjadi. Berpikir kritis berarti mampu memahami dan atau mengambil jarak dari peristiwa yang terjadi. Hanya dengan mengembangkan pola berpikir kritis dan reflektif di berbagai segi kehidupan bangsa, Indonesia bisa tehindar dari penyakit ketidakberpikiran dan kemiskinan imajinasi yang mematikan.

    Inocensius Yohanes Ngongo