Ketelanjangan Sosial dan Kejahatan yang Sempurna

Ketelanjangan Sosial dan Kejahatan yang Sempurna
Ilustrasi: MovieWeb

Ketelanjangan atau kecabulan rahasia berlangsung dalam bentuk yang lain. Dilakukan seseorang atau kelompok terhadap yang lain secara tak tampak di balik jaringan media.

Sosial dan sosialisasi kini hadir dalam wujud informasi di dalam ruang-ruang virtual (virtual social space), bukan di ruang-ruang sosial yang nyata (social space). Reuni, ritual, pertemuan, silaturahmi, bincang-bincang, bahkan perdebatan dan protes kini hadir dalam wujud virtualnya di dalam media.

Sebagaimana yang diungkap oleh Baudrillard, media tidak menyebabkan sosialisasi, melainkan yang sebaliknya: implosi sosial ke dalam massa.

Apa yang terjadi di dalam ruang-ruang yang disebut media tersebut, yang di dalamnya apa-apa dirahasiakan secara sosial di dunia nyata, justru ditelanjangi untuk massa. Ia adalah tempat di mana rahasia pribadi seseorang dapat dibongkar, dibawa, dan dipertontonkan dalam ruang publik. Di sinilah ketelanjangan terjadi.

Baudrillard berbicara mengenai apa yang disebutnya ketelanjangan atau kecabulan (obscene). Kecabulan yang dimaksudkan tidak mesti (meskipun termasuk di dalamnya) berkaitan dengan seks. Akan tetapi, dengan fenomena sosial yang lebih luas (sosial, agama, politik, informasi, budaya, media, dll).

Ketelanjangan atau kecabulan rahasia tersebut juga berlangsung dalam bentuk yang lain. Ia dilakukan seseorang (kelompok orang) terhadap orang lain secara tak tampak di balik jaringan media.

Di depan layar TV atau gadget dan internet, orang tidak sekadar menonton, melihat, merespons. Akan tetapi, dalam waktu bersamaan, ia sedang diawasi, dimata-matai, direkam, didata, dan diklasifikasi oleh seseorang untuk berbagai kepentingan (perampok, penipu, atau pemalsu).

Perbincangan mengenai media tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada di balik media. Di dalam perkembangan media mutakhir , setidaknya ada dua kepentingan utama. Yakni, kepentingan ekonomi (economic interest) dan kepentingan kekuasaan (power interest). Keduanya membentuk isi media (media content), namun mengabaikan kepentingan utama dari sebuah media: kepentingan publik. Itu diabaikan atas kepentingan tadi.

Kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik inilah yang menyebabkan media hari ini tidak dapat netral, jujur, adil, objektif, dan terbuka, dan hanya menampilkan ketelanjangan. Akibatnya, kedua kepentingan tadi menjadi penentu apakah informasi yang disampaikan oleh media akan memuat sebuah kebenaran (truth) atau sebuah kebenaran palsu (pseudo-truth). Ia mempresentasikan atau memelintir fakta.

Dan publik menjadi korbannya karena berada di balik kedua kepentingan ini. Ini menjadikan mereka (publik) sebagai mayoritas yang diam, karena tidak memiliki kekuasaan dalam membangun atau menentukan informasi di dalam ranah publik (public sphere).

Menurut Gramsci, dominasi kekuasaan diperjuangkan. Di samping lewat kekuatan senjata, juga lewat penerimaan publik (public consent). Yaitu, diterimanya ide kelas berkuasa oleh masyarakat luas, yang diekspresikan melalui mekanisme pembentukan opini publik.

Opini publik dibentuk oleh realitas (kebenaran dan fakta) yang disuguhkan oleh media yang sesungguhnya. Semuanya tidak lebih dari sekadar realitas artifisial, yang menyampaikan sebuah kebenaran, dan menyembunyikan sebagian kebenaran. Ini kemudian membentuk opini publik dan sikap politik mereka, yang sesungguhnya telah terdistorsi oleh politik informasi.

Oleh karena itu, dalam upaya penerimaan publik, dibutuhkan sebuah mediasi berupa ruang publik. Maka, di sini, Gramsci melihat pentingnya ada institusi-institusi dalam menyebarkan hegemoni ideologi tersebut. Gramsci menyebut institusi dan strukturnya sebagai alat hegemoni. Seperti sekolah, tempat ibadah, media massa, bahkan arsitektur atau berupa nama jalan.

Tujuannya dari kata hegemoni yang dimaksudkan oleh Gramsci tidak lain untuk mempertahankan dan menyosialisasikan ide-ide atau ideologi hegemonik. Akibatnya, terjadi sebuah perebutan hegemoni di dalam ruang-ruang tersebut yang tidak ada henti-hentinya. Di dalamnya, gagasan ideologi dimenangkan, ditentang, diubah dalam sebuah persaingan demokratis.

Namun, bagi Gramsci, dalam persaingan yang demokratis, itu utopis. Dalam artian, sulit untuk dicapai jika tidak melibatkan paksaan atau kekerasan. Setidak-tidaknya paksaan atau kekerasan (berupa trik, rekayasa) yang halus dan tak tampak. Ini disebutnya sebagai kekerasan simbolik. Dan itu yang paling dominan dewasa ini.

Sungguh sangat mengkhawatirkan dalam menyerap sebuah informasi karena informasi telah kehilangan logikanya sendiri. Informasi tidak lagi mempunyai tujuan, fungsi, dan makna. Bentuk hidung Michael Jackson, misalnya, adalah informasi. Akan tetapi, apa nilai guna, fungsi, dan makna informasi tersebut bagi peningkatan kualitas manusia ketika ia dilaporkan, didialogkan, di-talk show-kan? The death of meaning.

Terjadi sebuah hiperrealitas di mana di dalamnya tidak ada lagi batas-batas mengenai baik/buruk, benar/salah, boleh/tidak boleh, berguna/tak berguna untuk dikomunikasikan di dalam sebuah media. Menciptakan semacam kondisi hipermoralitas, yaitu lenyapnya batas-batas moral itu sendiri di dalam wacana ketelanjangan media.

Dan dalam kekacauan serta ketelanjangan informasi media ini, kejahatan menjadi begitu sempurna. Bernard Taylor dan Stephen Knight mengungkapkan, “pembunuhan yang sempurna adalah pembunuhan yang di dalamnya polisi dan publik sama sekali tidak menyadari bahwa telah terjadi kejahatan.”

Inilah sebuah kondisi di mana kejahatan diciptakan atau direkayasa oleh pihak tertentu lewat kecanggihan teknologi. Namun apa yang ditampilkan tidak sepenuhnya fiksi, di dalamnya ada terkandung fakta-fakta, bahwa ada orang yang terbunuh, ada perampokan, dan pemerkosaan terhadap perempuan. Akan tetapi, itu semua dikemas dengan teliti sehingga tidak lagi merepresentasikan kebenaran yang sesungguhnya.

Dan lebih parahnya lagi ketika kejahatan menyembunyikan dirinya di balik kekuasaan negara (state power), maka tapal batas antara keduanya (kejahatan dan kekuasaan) menjadi kabur dan melebur, sehingga tidak ada lagi batas antara penjahat dan penguasa, oleh karena kejahatan dilakukan oleh penguasa itu sendiri.

Tidak ada lagi batas antara hakim dan pencuri, oleh karena pencurian itu sendiri dilakukan oleh aparat hukum. Tidak ada lagi batas antara negara dan teroris, oleh karena teror-teror itu diciptakan oleh negara sendiri. Semua berlindung di balik topeng-topeng kejahatan yang dilakukan.

Untuk itu, mereka menciptakan sebuah image seolah-olah tidak pernah ada kejahatan, seolah-olah kejahatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, seolah-olah kejahatan itu hanya milik para perusuh, atau dilakukan oleh sisa-sisa partai terlarang. Sementara, penguasa dilukiskan tidak pernah melakukan kejahatan dan kriminalitas.

Ketika negara menjadi agen kekerasan dan kejahatan terhadap masyarakat, maka kejahatan menemukan tempat persembunyiannya yang sempurna. Negara, dalam hal ini, menjadi mesin untuk memproduksi kejahatan (kekerasan, penculikan, pemerasan, premanisme, bahkan pembunuhan) menjadi struktural dalam pelanggengan kekuasaan. Inilah holocaust yang dilakukan oleh Hitler, penculikan aktivis oleh komunisme Rusia, penembakan mahasiswa di Tiananmen, pembantaian rakyat oleh Pinochet, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Semua tidak lain untuk menggiring pemaknaan sosial ke arah konotasi bahwa kejahatan dan kekerasan adalah identitas pihak lain yang antinegara, sementara negara adalah antikekerasan. Ini pula yang dilakukan oleh Amerika dalam menyembunyikan kejahatannya terhadap negara dan bangsa lain, dengan menciptakan image bahwa negara lainlah sebagai penjahat, misalnya, Arab (Islam) yang diidentikkan sebagai sarang teroris.

Dalam kekerasan negara, ada pertautan yang tak dapat dipisahkan antara kekuasaan dan kekerasan. Kekuasaan memproduksi kekerasan, dan sebaliknya kekerasan (negara) dapat meningkatkan kekuasaan. Sehingga kekerasan menjadi bagian yang melekat di dalam sistem kekuasaan. Sehingga keberlangsungan sebuah sistem kekuasaan sangat bergantung pada produksi dan reproduksi kekerasan di dalamnya.

Kemajuan teknologi membuat itu semua menjadi mudah melalui permainan hukum pada tingkat bahasa, tanda, dan citra. Seolah-olah kejahatan itu hanya dilakukan oleh kelompok tertentu yang antipemerintah (makar, subversi, partai terlarang). Seolah-olah kejahatan itu tampak murni terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang sedang bermusuhan (perebutan lahan parkir, pembantu dianiaya), semua tampak sempurna tanpa ada kecurigaan skenario yang bermain di belakangnya.

Seolah-olah kejahatan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang menginginkan kejatuhan rezim yang berkuasa. Padahal, di baliknya ada skenario yang dijalankan, yang kesemuanya itu akan bermuara pada upaya pelanggengan kekuasaan (status quo).

Di sini digunakan paradigma paralogisme moral sebagaimana yang dikatakan Nietzsche di dalam Genealogy of Moral. Bahwa kelompok tidak bertanggung jawab yang menebar teror, sedangkan kami antiterorisme; kelompok fundamentalis yang mendalangi kerusuhan, sedangkan kami anti-kerusuhan; kelompok ekstrem yang melakukan teror, sedangkan kami antiterorisme.

Dan media atau institusi negara memproduksi kekacauan itu, menyebarluaskannya ke ranah publik. Sehingga di tengah-tengah masyarakat timbul rasa tidak aman, sebagaimana yang dikatakan Virilio didalam War and Cinema, diproduksi oleh mesin-mesin kekuasaan untuk menciptakan sebuah kebutuhan baru di dalam masyarakat, yaitu kebutuhan akan penjamin rasa aman, kebutuhan akan mesin-mesin pengaman, dan mesin pengaman itu tak lain adalah mesin kekuasaan (negara) itu sendiri.

Negara atau kelompok politik tertentu, misalnya menciptakan skenario tentang adanya ancaman penculikan organ tubuh bayi, ancaman teroris, geng, di dalam masyarakat sehingga menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman. Dan ancaman itu kemudian menimbulkan kecurigaan antarkelompok di dalam masyarakat, ditambah kekerasan membunuh salah satu dari anggota masyarakat, misalnya guru mengaji, ulama, pembantu, yang kemudian membangkitkan sentimen sosial, solidaritas sosial dalam suatu kelompok yang tidak terkendali (dengan absennya aparat keamanan).

Di dalam situasi yang kacau tersebut, muncul kebutuhan di kalangan masyarakat adanya pengamanan, dan pemerintah kemudian mengatakan bahwa masalah pengamanan itu harus dipercayakan pada aparat keamanan. Cara demikian akan memperkuat konsensus di dalam masyarakat bahwa aparat keamanan masih diperlukan sebagai pelindung rakyat.

Tentunya masih ada kemungkinan skenario-skenario lainnya. Misalnya, skenario mengalihkan perhatian, adu domba kelompok keagamaan, dll. Praktik semacam itu merupakan salah satu paradigma penting dalam berbagai politik kekerasan yang dilakukan oleh institusi, khususnya institusi negara.

Apa yang ditampilkan dapat disebut political kitsch, yaitu sebuah kecenderungan politik selera rendah, murahan, kelas bawah, sebuah keranjang sampah politik, yang tidak punya daya intelektualitas.

Lebih jauh, bila aparat negara, misalnya, aparat hukum telah disandera oleh jaringan kejahatan, maka apa yang dapat mereka perbuat hanyalah wacana kepura-puraan, penyelidikan pura-pura, pengadilan pura-pura, terdakwa pura-pura. Apa yang dilakukan hanya mengulur-ulur waktu, mendistorsi realitas, serta mengalihkan perhatian masyatakat dari berbagai persoalan.

Memang kata Serres kejahatan sebagaimana parasite. Ia tidak dapat dibasmi, tidak akan pernah lenyap, sampai habis. Ia hanya bisa dilenyapkan sementara waktu. Ia akan tumbuh lagi pada pohon yang baru dengan wajah baru.

Oleh sebab itu, dewasa ini, yang patut untuk diwaspadai tidak hanya laten ekstremisme, radikalisme, atau fundamentalisme, sebagaimana yang diciptakan opininya selama ini. Tetapi, juga berbagai skenario yang coba dimainkan oleh parasit-parasit bangsa yang gemar menampilkan ketelanjangan sosial. Itu lebih berbahaya karena selalu mencari kesempatan hidup di setiap waktu.

    Latest posts by Muhammad Akbar (see all)