Keterbatasan Informasi atas UU Cipta Kerja Memicu Banyak Penolakan

Keterbatasan Informasi atas UU Cipta Kerja Memicu Banyak Penolakan
©Tirto

Nalar Politik – Keterbatasan informasi atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi salah satu yang paling memicu lahirnya banyak penolakan dari elemen masyarakat.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) contohnya, seperti disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, tidak sedikit aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja hadir di sana. Berbagai aliansi turut memberikan atensi tentang UU Cipta Kerja.

“Hari-hari ini kami menerima demo dari rekan-rekan dengan berbagai aliansi, kelompok BEM mahasiswa, kelompok Cipayung, dan sebagainya yang memberikan atensi tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang hari ini kita sosialisasikan,” kata Lalu dalam sambutannya di acara Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Pertanian, Kelautan & Perikanan, Lombok, NTB, Senin (7/12).

Ia menjelaskan, UU Cipta Kerja banyak ditolak lantaran keterbatasan informasi masyarakat terkait substansi dari regulasi baru tersebut. Terbukti dari pertemuan dengan para pakar yang diuraikan tentang makna substantif. Dari penjelasan tersebut, audiens bisa memahami dan memberikan dukungan.

“Tentu di balik penyusunannya terkandung hal yang positif, karena keterbatasan informasi atau kendala teknis tidak terinformasikan secara utuh dan menghasilkan reaksi berlebihan.”

Untuk itu, ia berharap Serap Aspirasi bisa memberikan penjelasan secara komprehensif terkait rencana implementasi undang-undang sapu jagat tersebut.

“Dengan kehadiran para narasumber bisa menjadi dialog secara intens apa yang tertuang yang bisa jadi belum dipahami substansinya secara mendalam, terbawa suasana emosional.”

Selain mendapatkan penjelasan secara komprehensif, dalam forum ini juga diharapkan terjadi ruang dialog dari para audiens kepada pemerintah pusat. Sebab saat ini pemerintah yang tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Secara khusus, Pemerintah Provinsi NTB telah mengajukan beberapa usulan kepada pemerintah pusat, salah satunya terkait kasus ekspor benih lobster (benur) yang belakangan banyak menjadi sorotan.

“Yang jadi harapan daerah dalam tata niaga lobster ini agar dapat kemanfaatan yang begitu besar terikat perikanan dan pertanian lainnya.”

Lewat undang-undang ini juga diharapkan menjadi kesempatan investor untuk menanamkan modalnya di NTB. Kemudian para investor membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

“Bagaimana UU Cipta Kerja ini bisa memberi kesempatan kepada investor untuk berinvestasi dan membuka lapangan kerja. Ini benar-benar kita selesaikan dan bisa keluar dari belenggu.” [me]

    Redaksi
    Latest posts by Redaksi (see all)