Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen

Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen

Keterwakilan perempuan secara aktif dalam badan pemerintahan merupakan salah satu wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik perempuan.

Perempuan adalah makhluk rasional. Kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki.

Masalahnya, banyak produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18, sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama.

Begitu juga di abad 19, banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan. Dan di abad 20, organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal.

Dalam konteks Indonesia pun demikian. Reformasi hukum yang berperspektif keadilan mulai digencarkan. Itu melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen yang merupakan kontribusi dari pengalaman feminis liberal.

Jaminan hukum mengenai kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki  serta peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik telah dijelaskan pada Pasal 28D ayat 3 UUD NRI 1945. Disebutkan bahwa setiap warga negara berhak  memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28 H ayat 2 UUD NRI 1945 juga begitu. Dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dua  pasal di atas mengindikasikan bahwa hak-hak politik perempuan tidak hanya terbatas pada kesempatan untuk turut memilih dalam pemilu. Ia juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan  implementasinya.

Adapula hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat. Juga, hak  berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan- perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Hak berpolitik perempuan telah mendapat legitimasi yuridis dalam konvensi-konvensi internasional tentang persamaan hak politik perempuan dengan laki-laki. Bahkan dalam UUD NRI 1945.

UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.

Kemudian, dalam UU No. 10 Tahun 2008, ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan patut diajukan: bagaimana keterwakilan perempuan di parlemen? Upaya apakah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen? Bagaimana peran parpol terhadap keterwakilan perempuan di parlemen?

Perempuan dan Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik.

Dalam pengertian umum, partisipasi adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilu, menjadi anggota suatu partai dan lain sebagainya.

Herbert McClosky mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Secara umum, dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elite penguasa, keterlibatan warga negara ikut memengaruhi pengambilan keputusan dan kehidupan bangsa relatif kecil.

Partisipasi perempuan Indonesia dalam politik bukanlah merupakan hal yang baru. Perempuan telah turut secara aktif dalam pergerakan kebangsaan, bahkan sebelum datangnya masa kolonialisme.

Salah satu implementasi nyata bagi perempuan Indonesia dalam bidang politik adalah pemilu 1955. Perempuan yang memenuhi persyaratan untuk dipilih dan memilih telah ikut dalam kegiatan politik yang sangat berarti. Sejak saat itu, partisipasi perempuan dalam berbagai lembaga pemerintahan dari yang rendah sampai yang tinggi serta berkecimpungnya mereka dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik tidak lagi merupakan hal yang aneh.

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.

Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Karena kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik.

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan. Mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut dalam pelaksanaan keputusan.

Di Indonesia hingga saat ini, penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Seiring dengan era reformasi yang makin terbuka, ditandai dengan hidupnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, tentunya memberikan kesempatan yang luas kepada setiap warga negara untuk menikmatinya.

Dalam kehidupan sosial bernegara, setiap warga negara pada dasarnya tidak ada pembedaan atas hak dan kewajibannya. Semuanya sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini adalah hak berpolitik, memberikan pendapat, dan melakukan koreksi atas pemerintahan. Semua tentunya dilaksanakan dengan cara-cara dan mekanisme yang telah diatur oleh sistem pemerintahan.

Sejarah perpolitikan di Indonesia maupun negara berkembang lain, pada umumnya, memperlihatkan bagaimana peranan perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatan di dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi domestik dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah dalam dunia politik.

Salah satu indikatornya adalah jumlah perempuan yang memegang jabatan publik masih sangat sedikit. Fenomena tersebut bukan hanya terjadi pada tingkat pusat, tetapi juga berimbas pada tingkatan lokal atau daerah.

Partisipasi politik perempuan saat ini makin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik. Mereka diharapkan menghasilkan instrumen hukum yang sensitif gender, yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan.

Partisipasi politik elite politik perempuan dalam pemilu bukan hanya memilih wakil-wakil rakyat saja. Elite politik perempuan dalam kegiatan pemilu juga dimungkinkan untuk memilih bentuk-bentuk partisipasi yang lain.

Hal itu didasarkan pada karakter manusia yang memiliki kebebasan, kreativitas, serta keyakinan untuk memilih, menggunakan, dan mengevaluasi cara, prosedur, metode, dan perangkat dalam merealisasikan orientasinya tersebut. Keikutsertaan elite politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari adanya motif yang mendorong mereka dalam berpartisipasi.

Perempuan dalam Politik

Bersama dengan institusi-institusi lain, MPR memiliki tanggung jawab untuk membuat dan memperbarui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk pedoman pelaksanaan pemerintahan dan berbagai kebijakan nasional.

Sejak tahun 1988, GBHN telah mengandung ketetapan-ketetapan mengenai peranan perempuan, selain keberadaan Menteri Muda Urusan Perempuan dalam kabinet. Posisi ini terus dipertahankan, sekalipun dengan nama serta visi dan misi yang berubah. Isu-isu perempuan dan, yang berkembang menjadi, isu gender tertuang dalam GBHN tahun 1993, 1998 dan 1999.

Dalam GBHN tahun 1999, dinyatakan bahwa pemberdayaan perempuan  dilaksanakan melalui berbagai upaya. Pertama, peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender

Kedua, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. Mereka harus tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Keterwakilan perempuan di dalam parlemen menjadi sebuah hal yang patut diwujudkan.

Berbeda dengan GBHN pada umumnya yang ditujukan bagi pihak eksekutif, GBHN tahun 1999 merupakan pedoman untuk diberlakukan dan mengikat bagi seluruh institusi kenegaraan. Mulai dari eksekutif (Presiden) yudikatif (Mahkamah Agung), legislatif (DPR/MPR), hingga lembaga pemeriksa keuangan (BPK). Khususnya, pernyataan tentang peningkatan kedudukan dan peran peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

***

Keterwakilan perempuan secara aktif dalam legislatif merupakan salah satu wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik perempuan. Keterlibatan perempuan secara nyata tidak saja didasarkan pada keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga kontribusinya untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan.

Kondisi sosiokultur yang pekat dengan budaya patriarkinya menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan bangsa ini. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam legislatif.

Melalui UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008, keterwakilan perempuan menjadi syarat wajib bagi keikutsertaan parpol dalam pemilu. Tiap parpol wajib memenuhi kuota 30% perempuan dalam politik.

Peran parpol sendiri terhadap keterwakilan perempuan diwujudkan melalui rekrutmen jabatan politik. Perempuan diberi ruang memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik.

    Purnawanti

    Magister Hukum Bisnis di Universitas Pamulang