Ketika Regulasi Mengontrol Upah Buruh

Ketika Regulasi Mengontrol Upah Buruh
©UkrMedia

Nalar Warga – Regulasi memang bisa mengontrol harga, termasuk menaikkan upah buruh/pekerja. Tapi itu tidak sehat secara ekonomi, karena setiap barang/jasa punya harga, dan setiap penyedia barang/jasa ingin harga yang tinggi. Mustahil mensubsidi semua harga demi memuaskan keinginan penyedia dari semua barang/jasa.

Itulah kenapa, akhirnya, rezim pengendali harga harus memilih, harga barang/jasa dari penyedia mana yang harus dinaikkan dan mana yang harus ditekan. Sekali pilihan sudah ditetapkan, maka kontrol harga, termasuk upah, menciptakan ketidakadilan, sehingga orang banyak beralih ke ekonomi informal yang lebih bebas, di mana harga barang/jasa tercipta lewat mekanisme pasar.

Maka jangan heran bahwa perekonomian Indonesia didominasi sektor informal yang—dibandingkan sektor formal—lebih bebas dari regulasi perizinan, harga—dan pajak!

Tentu semua pelaku ekonomi ingin harga terbaik (baca: tertinggi) untuk barang/jasa yang dipasoknya. Dalam konteks ketenagakerjaan, itu berarti upah atas jasa buruh/pegawai yang tinggi, yang selama ini didesakkan dengan regulasi upah minimum dan mengakibatkan angkatan kerja baru dan berpendidikan rendah sulit mengakses pekerjaan formal, karena pengusaha akan menuntut pengalaman kerja dan pendidikan yang tinggi demi kepantasan upah minimum yang mereka keluarkan.

Padahal, tinggi/rendahnya upah—dan harga apa pun—berada dalam hubungan antara pasokan dan permintaan. Artinya, sejauh kita berharap pada regulasi, upah buruh/pegawai yang tinggi bisa diwujudkan dengan menciptakan keadaan di mana jumlah pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja harus lebih banyak dari jumlah angkatan kerja yang butuh pekerjaan.

UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan ketenagakerjaan ini dengan sedikit merasionalisasi pengaturan-pengaturan harga terkait perburuhan, seperti upah, pesangon, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga sedikit lebih mendekati ideal labor market freedom ketimbang UU Ketenagakerjaan sebelumnya.

Eksplisit ataupun implisit, semangat ease of doing business dalam UU Cipta Kerja memotivasi lebih banyak orang untuk masuk ke dalam dunia kerja sebagai pengusaha, yang menyediakan lapangan kerja bagi kalangan angkatan kerja baru yang belum berhenti bercita-cita bekerja sebagai buruh dan angkatan kerja lama yang belum terserap atau masih betah bekerja sebagai buruh.

Pendekatan ini akhirnya akan menghasilkan jumlah pasokan tenaga kerja yang lebih sedikit dari permintaannya, sehingga upah buruh akan naik secara alamiah—tanpa dipaksa regulasi upah minimum sekalipun.

*Nanang Sunandar

Baca juga: