Kewenangan Moral dan Peran Profetis

Kewenangan Moral dan Peran Profetis
©Crosswalk

Kewenangan Moral dan Peran Profetis

Hampir di dalam semua dokumen sejak “Rerum Novarum”, Gereja selalu berusaha menegaskan batas kompetensinya. Gereja melawan teori-teori dan praktik yang menindas kaum buruh dan memangkas hak-haknya, tetapi serentak dengan itu Gereja menyadari dan mengakui bahwa dia tidak mempunyai kompetensi untuk menawarkan sebuah sistem ekonomis atau politis yang lebih baik.

Hal ini harus dicari bersama-sama oleh semua orang yang berkehendak baik. Yang dapat dilakukan Gereja adalah menyerukan berbagai praktik ketidakadilan, menempatkan mereka yang terpinggirkan ke pusat perhatian publik dan menggagaskan cita-cita umum yang mesti diperhatikan dalam pencarian akan sistem politis dan tatanan sosial yang baik serta menawarkan sejumlah norma moral.

Berdasarkan kesaksian Perjajian Lama, terdapat tiga ciri peran kenanbian dalam hubungannya dengan raja dan warganya pada masanya: Pertama, seorang nabi tidak berbicara atas dasar pesanan pihak penguasa. Dia tidak dipesan oleh sentrum-sentrum kekuasaan tertentu untuk berintervensi dalam kehidupan sebuah masyarakat.

Kedua, nabi mewartakan kehendak Allah tanpa mengindahkan konstelasi kekuasaan yang ada. Ketiga, dia tampil di depan raja dengan tuntutan yang sangat konkret. Peran profetis seperti ini dilakukan Gereja tanpa kesanggupan dan niat untuk menyususn sendiri sebuah program yang sudah disahkan.

Tentu saja patut dipertanyakan, apakah persoalan tentang pilihan sistem ekonomi dan politik hanyalah merupakan persoalan teknis, untuknya Gereja tidak mempunyai kompetensi?

Namun yang hendak ditekankan adalah bahwa Gereja hendak membatasi wewenangnya pada persoalan moral. Artinya, pada perlindungan terhadap martabat manusia, yang mesti diperhatikan dalam setiap pilihan sistem ekonomi dan politik, yang tentu saja tidak merupakan sebuah soal teknis. Sebagai suatu kekuatan moral, Gereja kadang-kadang secara terang-terangan mengutuk praktik-praktik ketidakadilan.

Pembatasan kompetensi pada moral dan profetis sering menimbulkan pertanyaan, apakah Gereja sebagai institusi, termasuk di dalamnya kaum religius, tidak melibatkan dirinya dalam kegiatan praktis melawan ketidakadilan dan memperjuangkan keadilan, menentang perang dan mengupayakan perdamaian, menghentikan pemerkosaan atas alam dan menumbuhkan budaya cinta lingkungan?

Baca juga:

Apakah makna peran moral dan profetis berarti pembatasan pada soal mengajar secara teoretis, mengeluarkan surat-surat edaran, berkotbah dan berbicara, tetapi tidak bertindak secara aktif dalam program pembebasan dari berbagai ideologi dan praktik yang membelenggu diri dan orang lain?

Memperhatikan ciri kenabian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dokumen-dokumen yang berbicara tentang Ajaran Sosial Gereja (ASG) bahwa peran profetis para klerus yang dimaksudkannya mencakup pula praktik konkret dan nyata, dengannya mereka berani menyuarakan ketidakadilan dan memberikan sumbangan pikiran untuk merencanakan model-model keadilan.

Kepedulian Gereja terhadap persoalan umat manusia yang membenarkan keterlibatan politisnya, pada dasarnya membenarkan pula tindakan politis tertentu, asal saja tindakan politis sungguh bersifat kenabian, artinya dia memenuhi ketiga syarat tersebut. Gereja sebagai institusi menjalankan peran profetisnya, apabila mereka berani menyuarakan ketidakadilan dan menunjukkan dalam tindakan apa yang dipikirnya sebagai yang terbaik bagi masyarakat. Mereka berani tampil dan bertindak, kendati sadar sepenuhnya bahwa mereka sedang melawan sebuah arus umum yang menentang.

Pembicaraan antara keterlibatan praktis dan teoritis ini kiranya mengungkapkan bahwa dikotomi yang sering dibuat antara keduanya adalah semu dan tak berdasar, apalagi kalau orang hendak mengunakan dikotomi itu untuk menolak keterlibatan para klerus secara praktis dalam bidang politik. Sekurang-kurangnya ada satu alasan yang patut digarisbawahi. Mempertentangkan teori dan praktik pada dasarnya adalah sebuah langkah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebuah praktik politis yang baik perlu memiliki dalam dirinya landasan teoritis yang memadai. Praktik politis itu mestinya telah dipertimbangkan secara matang sambil merujuk pada berbagai teori politik sebagai akumulasi pengalaman dan sejarah politik. Keterlibatan politik praktis tanpa landasan teoritis akan kehilangan arah. Pada pihak lain, sebuah teori atau keterlibatan teritis harus mengarah kepada tindakan atau praktik politis tertentu. Pertimbangan atau keterlibatan teoritis hendak mengajak orang untuk mempertimbangkan tindakannya atau untuk melakukan tindakan politik tertentu.

Mengakhiri tulisan ini, perlu digarisbawahi hal-hal berikut: Pertama, keterlibatan politisi Gereja tidak pernah boleh membatalkan hasil usaha para pemikir pada paruh pertama abad yang lalu untuk sungguh memperjuangkan hak politik para beriman. Pembicaraan tentang keterlibatan Gereja yang sekarang harus sungguh mempertahankan hak pribadi ini. Gereja, dalam hal ini hierarki, tidak dapat memaksakan pandangan politisnya untuk menjadi pandangan politik orang lain. Ini dikarenakan hakikat politik sebagai pilihan.

Sebab itu, keterlibatan politik Gereja dalam arti yang sempit ini tidak boleh memberi kesan, seolah semua orang lain yang mempunyai pilihan politis yang lain tidak lagi merupakan orang Kristen. Tetapi pengakuan akan otonomi pribadi dalam penentuan sikap politis ini tidak boleh mengarah kepada pembenaran individualisasi iman. Pilihan politisi itu berada dalam kerangkan penghormatan terhadap pribadi manusia, perhatian terhadap HAM, dan pelaksanaan keadilan.

Kedua, bentuk-bentuk keterlibatan dalam bidang politik yang bersifat profetis haruslah dibuat sesuai ketiga syarat kenabian tersebut. Tindakan profetis tidak memandang penguasa, dia memandang ketidakadilan yang mesti disuarakan.

Selanjutnya, seorang yang bertindak profetis mesti tampil dengan persoalan yang konkret. Dia tidak mengada-ada. Sebab itu, bukti mesti dimiliki, agar orang dapat terhindar dari tudingan mengisap jempol. Tindakan profetis adalah tindakan pada masa kritis.

Baca juga:
Mario G. Afeanpah
Latest posts by Mario G. Afeanpah (see all)