Kilas Balik Perjuangan GTT-PTT

Kilas Balik Perjuangan GTT-PTT
Ilustrasi: Emaze

Informasi yang telah lama ditutup akhirnya dibuka, sontak menjadi bahan perbincangan di bebebrapa Warkop tongkrongan pemuda, bahkan menjadi kabar hangat di berbagai media massa lokal.

Guru Tidak Tetap. Ya, begitulah kepanjangan dari GTT. Istilah ini mungkin tak asing lagi bagi masyarakat setelah aksi demonstrasi berkali-kali digelar, terlebih bagi para pemuda-pemudi yang berteman akrab dengan microphone serta yang bersahabat baik dengan buku.

Konsolidasi berkali-kali dilangsungkan. Pada satu pagi yang sedikit diselimuti awan itu adalah waktu yang ditentukan untuk berkumpul kembali.

Terlihat seorang tua berpakaian sederhana duduk bersama di sana, belasan pemuda dan para guru tidak tetap kembali melangsungkan pembicaraan. “Tampaknya sedang serius merundingkan sesuatu,” kata seorang jurnalis yang bergegas menghampiri mereka.

Tak berselang lama dari perundingan itu, melalui media online, beredar berita bahwa akan dilangsungkan aksi demonstrasi yang dipelopori oleh Aliansi Cinta Guru. Beberapa Organisasi Kepemudaan terlibat di dalamnya, di antaranya: GMNI, PMII, HMI, IPMAPUS, IKAMA, dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya.

Seperti kabar yang beredar sebelumnya, aksi demonstrasi itu akan menuntut pemerintah provinsi untuk segera membayarkan gaji GTT dan PTT yang telah berbulan-bulan tak ditunaikan.

Pagi itu, persimpangan jalan manjadi saksi perlawanan GTT.  Suara lantang bergema, selebaran beredar, wajah yang rada memerah, serta kibaran bendera organisasi kepemudaan membuat sebagian pengguna jalan bertanya, “Ada apa denganya?”

“Hak mereka tak ditunaikan,” jawab seorang massa aksi.

Jalannya memang demikian, seperti kata Soe Hok Gie: tak ada yang lebih romantis selain membicarakan keadilan.

Hemat saya, kezaliman wajib diruntuhkan dan keadilan mesti ditegakkan, pun sedikit mengganggu pandangan pengguna jalan.

Titik Awal Penyampaian Tuntutan

Setelah dari persimpangan jalan, massa aksi bergerak menghampiri gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat. Gedung itu menjadi titik awal perjuangan ini.

Sebagai gedung perwakilan rakyat, tak terhitung berapa banyak aksi yang telah dilangsukan di sana, bahkan seorang aktivis mahasiswa pernah menghadapi proses hukum saat setelah berdemonstrasi di sana. Bukan begitu? Ia adalah aktivis IPMAPUS, yang dalam perjuangan ini ikut andil dalam barisan Aliansi.

Dari kejauhan, tampaknya terlihat seragam barisan para pengayom rakyat, mobil barracuda dan Satpol-PP pun berada di sana, namun hal itu tak menggerus semangat massa aksi. Lagu kebangsaan didengungkan, orasi para aktivis mahasiswa terdengar dengan lantang, tak jarang pula para Guru Tidak Tetap turut berorasi. Seruan pembakar semangat tak henti-hentinya diucapkan. Ya, begitulah kondisi saat itu.

Aksi di depan gedung dewan ini sempat berlangsung panas. Betapa tidak, berkali-kali massa aksi melalui orasinya memanggil para anggota dewan. Saling dorong antara pihak polisi dan massa aksi pun tak terhindarkan.

Namun tak berlangsung lama dari kejadian itu, seorang yang diutus dari dalam gedung memanggil massa aksi ke dalam untuk melangsungkan audience. Massa aksi pun mengindahkan panggilan itu dengan alasan fisik para guru tidak tetap, sebab tak sedikit di antara GTT dan PTT berasal dari luar Kabupaten Mamuju.

Di dalam, massa aksi diterima oleh unsur pimpinan dan komisi terkait. Beberapa hal telah dibicarakan, namun rasa-rasanya tak tepat jika kepala OPD terkait dalam hal ini tidak dihadirkan. Massa aksi mendesak anggota dewan untuk memanggil dengan segera dan menghadirkan kepala OPD di tengah-tengah massa aksi.

Janji OPD dan Komisi Terkait

Pun sempat memanas, kepala OPD yang telah dinanti akhirnya hadir di tengah-tengah massa aksi. Ia tak datang sendiri, tampaknya ditemani oleh staf dan beberapa orang yang berkaos oblong, massa aksi menyebutnya preman, sebab beberapa kali aktivis mahasiswa audience di sana pasti ada saja orang yang berperawakan sama.

Dialog pun dilangsungkan, tanya-jawab berjalan alot. Menurut pimpinan OPD itu, masalah mandeknya gaji GTT-PTT adalah masalah yang sudah lama, bahkan sebelum ia memimpin OPD ini.

Namun saat itu ia berjanji akan tetap memenuhi tuntutan massa aksi dan menyampaikan hal ini ke pucuk pimpinannya, yakni Gubernur Sulawesi Barat. Ia mengatakan akan memberi kabar, selambat-lambatnya hari Selasa pekan depan.

Dalam dialog ini, ada hal yang menarik, yakni pengakuan komisi terkait menyoal anggaran yang telah disahkannya yang kemudian dipostkan ke-dalam APBD tahun 2018. Namun ia juga tak mengetahui apa yang mendasari gaji GTT-PTT tak disalurkan. Pengakuan komisi terkait kemudian menjadi pegangan aliansi.

Komisi terkait juga berjanji akan membentuk PANSUS untuk menyelesaikan masalah ini. Saat itu kepala OPD langsung merespons pengakuan komisi terkait. Ia mengatakan sebab belum disalurkannya gaji tersebut adalah ketidaksesuaian antara dana yang dianggarkan dengan jumlah GTT-PTT se- Sulawesi Barat.

Perdebatan dalam ruang audience tak hanya mengundang emosi massa aksi karena tak menemui kejelasan, air mata juga ada di dalamnya.

Saat sedang menyampaikan keluhannya, koordinator dari forum GTT-PTT sempat meneteskan air mata. Salah seorang dari anggota dewan saat itu pun juga meneteskan air mata. Tak tahan dengan itu, kepala OPD bergegas memeluk koordinator forum GTT-PTT dan ikut meneteskan air mata.

Karena kecewa, massa aksi kemudian meninggalkan ruangan dengan catatan menunggu hasil pertemuan kepala OPD dengan Gubernur pada hari Selasa pekan depan.

Tak berhenti di situ, aliansi ini bergegas ke Ombudman untuk menyampaikan aduannya. Di sana massa aksi berdialog langsung dengan pimpinan Ombudsman Sulawesi Barat. Singkatnya, beliau akan membantu gerakan ini sampai tuntas. Setelah dari Ombudsman, massa aksi membubarkan diri.

Janji Tak Ditepati

Karena tak kunjung mendapat konfirmasi dari hasil pertemuan kepala OPD, aliansi ini kembali menggelar unjuk rasa. Kali ini unjuk rasa itu dilangsungkan di depan kantor Gubernur.

Seperti biasanya, para pengayom rakyat telah lebih dulu bersiap-siap di sana. Tampak dari kejauhan jurnalis bergegas mendekati massa aksi dan sesekali memotret.

Di sana massa aksi mendesak pucuk pimpinan pemerintah provinsi untuk keluar memberi penjelasan. Mereka sudah tak menerima jika yang keluar hanya kepala OPD terkait. Sebab telah mengingkari janji sebelumnya untuk memberi kabar.

Berjam-jam massa aksi berorasi, akhirnya Gubernur keluar menemui massa aksi. Di sana massa aksi meluapkan kekesalannya.

Betapa tidak, sebelumnya Gubernur pernah berkata, “Cari saja penghasilan yang lain.” Bagi massa aksi, sungguh tak pantas seorang pemimpin berkata demikian.

Namun tak berselang lama, Gubernur pun angkat bicara di hadapan massa aksi yang intinya akan menyelesaikan persoalan ini. Saat itu tak ada kejelasan bagi massa aksi. Betapa tidak, menjelang pukul 12.00 dialog belum selesai, Gubernur meninggalkan massa aksi begitu saja.

Tak lama berselang massa aksi dengan tegas meminta Gubernur kembali keluar, aksi saling dorong antara aparat dengan demonstran tak terhindarkan. Lobby dilakukan, namun selalu tak menemui kesepakatan. Hingga pukul 15.00, kepala OPD terkait kembali menemui massa aksi dan menjelaskan beberapa poin hasil pembahasannya dengan Gubernur.

Saat itulah ada kesepatan yang dibuat secara tertulis, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang inti poinnya akan membayarkan gaji GTT-PTT sebanyak 930, serta ia mengimbau kepada seluruh GTT-PTT untuk menyetorkan Nomor Rekening masing-masing.

Kesepakatan di atas bukan ujung perjuangan GTT-PTT untuk merebut haknya. Sebab di kemudian hari ternyata kesepakatan tersebut tak ditepati lagi.

Aliansi ini kembali mendatangi Gedung DPRD, namun tak lagi berunjuk rasa, di sana mereka menemui komisi terkait yang difasilitasi oleh salah satu unsur pimpinan DPRD.

Gerakan Solidaritas Mahasiswa Rantau

Berawal dari mahasiswa Jogja yang tergabung dalam IKAMA SULBAR Yogyakarta, kemudian mengajak beberapa Organda (Organisasi Mahasiswa Daerah) untuk membentuk satu aliansi dan membawa persoalan ini ke pusat. Aliansi itu terbentuk dan mereka namakan Aliansi Mahasiswa Sulbar se-Jawa, akhirnya memantapkan konsolidasi dan berangkat ke Jakarta.

Di sana, Aliansi tersebut menyambangi beberapa lembaga Negara. Di antaranya DPR-RI dan KOMNAS HAM. Semua dilakukan dengan audiensi, mengingat jumlah mereka tak memungkinkan untuk melangsungkan aksi.

Hasil yang diraih sesuai tuntutan dalam audiensinya. KOMNAS HAM siap memfasilitasi jika di kemudian hari persoalan ini tak diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Begitu pula dengan DPR-RI akan melayangkan surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menuntaskan persoalan di Sulawesi Barat.

Lahirnya Forum GTT-PTT

Dari sekian banyak proses yang dilalui bersama di antara mereka, mulai dari konsolidasi dan aksi menjadi titik keharusan satu organisasi mesti didirikan, seperti cipayung, juga untuk mengorganisir dan melawan kezaliman.

Dari sekian banyak ilustrasi di atas, hingga saat ini menyoal hak mereka belum menuai kejelasan. Namun semangat itu masih mereka pegang. Justru karena adanya masalah ini, GTT-PTT makin memantapkan diri dengan mendirikan organisasi GTT-PTT yang dipimpin langsung Asraruddin.

Hemat penulis, organisasi tersebut adalah fakta monumental yang menggambarkan sejarah kelam dunia pendidikan di Sulawesi Barat yang akan terus diingat. Memang mengorganisir GTT-PTT adalah salah satu solusi jika ada kejadian yang serupa kembali terjadi, melalui organisasi itulah pendidik menyuarakannya.

Maka tak tepat jika organisasi itu dinilai sebagai tandingan PGRI yang adem ayem itu! LAWAN!

Hairil Amri
Hairil Amri 10 Articles
Mahasiswa Ilmu Hukum UMY | Ketua Umum Ikama Sulbar Yogyakarta Periode 2017-2019