Janji OPD dan Komisi Terkait
Pun sempat memanas, kepala OPD akhirnya hadir di tengah-tengah massa aksi. Ia tak datang sendiri, tampaknya staf dan beberapa orang yang berkaos oblong menemaninya, massa aksi menyebutnya preman, sebab beberapa kali aktivis mahasiswa audience di sana pasti ada saja orang yang berperawakan sama.
Dialog pun berlangsung, tanya-jawab berjalan alot. Menurut pimpinan OPD itu, masalah mandeknya gaji GTT-PTT adalah masalah yang sudah lama, bahkan sebelum ia memimpin OPD ini.
Namun saat itu ia berjanji akan tetap memenuhi tuntutan massa aksi dan menyampaikan hal ini ke pucuk pimpinannya, yakni Gubernur Sulawesi Barat. Ia mengatakan akan memberi kabar, selambat-lambatnya hari Selasa pekan depan.
Dalam dialog ini, ada hal yang menarik, yakni pengakuan komisi terkait menyoal anggaran yang telah sah yang kemudian ia publikasikan ke dalam APBD tahun 2018. Namun ia juga tak mengetahui apa yang mendasari gaji GTT-PTT tak tersalurkan. Pengakuan komisi terkait kemudian menjadi pegangan aliansi.
Komisi terkait juga berjanji akan membentuk PANSUS untuk menyelesaikan masalah ini. Saat itu kepala OPD langsung merespons pengakuan komisi terkait. Ia mengatakan sebab belum tersalurkannya gaji tersebut adalah ketidaksesuaian antara dana yang teranggarkan dengan jumlah GTT-PTT se- Sulawesi Barat.
Perdebatan dalam ruang audience tak hanya mengundang emosi massa aksi karena tak menemui kejelasan, air mata juga ada di dalamnya.
Saat sedang menyampaikan keluhannya, koordinator dari forum GTT-PTT sempat meneteskan air mata. Salah seorang dari anggota dewan saat itu pun juga meneteskan air mata. Tak tahan dengan itu, kepala OPD bergegas memeluk koordinator forum GTT-PTT dan ikut meneteskan air mata.
Karena kecewa, massa aksi kemudian meninggalkan ruangan dengan catatan menunggu hasil pertemuan kepala OPD dengan Gubernur pada hari Selasa pekan depan.
Tak berhenti di situ, aliansi ini bergegas ke Ombudman untuk menyampaikan aduannya. Di sana massa aksi berdialog langsung dengan pimpinan Ombudsman Sulawesi Barat. Singkatnya, beliau akan membantu gerakan ini sampai tuntas. Setelah dari Ombudsman, massa aksi membubarkan diri.
Janji Tak Ditepati
Karena tak kunjung mendapat konfirmasi dari hasil pertemuan kepala OPD, aliansi ini kembali menggelar unjuk rasa. Kali ini unjuk rasa itu berlangsung di depan kantor Gubernur.
Seperti biasanya, para pengayom rakyat telah lebih dulu bersiap-siap di sana. Tampak dari kejauhan jurnalis bergegas mendekati massa aksi dan sesekali memotret.
Di sana massa aksi mendesak pucuk pimpinan pemerintah provinsi untuk keluar memberi penjelasan. Mereka sudah tak menerima jika yang keluar hanya kepala OPD terkait. Sebab telah mengingkari janji sebelumnya untuk memberi kabar.
Berjam-jam massa aksi berorasi, akhirnya Gubernur keluar menemui massa aksi. Di sana massa aksi meluapkan kekesalannya.
Betapa tidak, sebelumnya Gubernur pernah berkata, “Cari saja penghasilan yang lain.” Bagi massa aksi, sungguh tak pantas seorang pemimpin berkata demikian.
Namun tak berselang lama, Gubernur pun angkat bicara di hadapan massa aksi yang intinya akan menyelesaikan persoalan ini. Saat itu tak ada kejelasan bagi massa aksi. Betapa tidak, menjelang pukul 12.00 dialog belum selesai, Gubernur meninggalkan massa aksi begitu saja.
Tak lama berselang massa aksi dengan tegas meminta Gubernur kembali keluar, aksi saling dorong antara aparat dengan demonstran tak terhindarkan. Lobby mereka lakukan, namun selalu tak menemui kesepakatan. Hingga pukul 15.00, kepala OPD terkait kembali menemui massa aksi dan menjelaskan beberapa poin hasil pembahasannya dengan Gubernur.
Halaman selanjutnya >>>
- Kilas Balik Perjuangan GTT-PTT - 16 Februari 2019
- DPR Mengecewakan, Jangan Diulang - 16 Februari 2019
- HAM dan Konstitusi Ekonomi Difabel - 23 Desember 2018