Kompleksitas dan Tantangan dalam Politik Indonesia

Kompleksitas dan Tantangan dalam Politik Indonesia
©Antara

Politik Indonesia menyajikan berbagai permasalahan yang kompleks, dari elite politik yang oportunis, pelembagaan partai politik yang lemah, desain institusi yang tidak relevan, hingga sebagian masyarakat pemilih yang pragmatis. Masalah-masalah tersebut jelas menjadi tantangan dalam agenda penguatan demokrasi di Indonesia.

Kasak-kusuk Capres-Cawapres

Beberapa minggu lalu, ruang publik kita dihebohkan dengan kasak-kusuk bakal calon wakil presiden, dalam hal ini yang melibatkan Anies Baswedan dan Nasdem di satu pihak dan Partai Demokrat di lain pihak. Fenomena tersebut menunjukkan sikap oportunistik di kalangan elite politik dan partai politik kita.

Mengapa dikatakan oportunistik? Pertama, ketika Anies bersama Nasdem berkoalisi dengan Demokrat dan Anies seakan menunjukkan ketertarikan untuk menjadikan Agus Yudhoyono, yang dalam hal ini adalah Ketua Umum Demokrat sebagai bacawapresnya, sebenarnya belum tentu karena Anies memang tertarik pada AHY. Jawaban yang paling masuk akal adalah karena Anies memerlukan tiket presidential threeshold 20 persen untuk mendapat tiket pencalonan.

Masalah kemudian muncul manakala Anies beserta Nasdem membangun kesepakatan secara sepihak bersama PKB dengan menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai bacawapresnya. Anies beserta Nasdem tidak segan membangun kesepakatan bersama pihak lain selagi threeshold terpenuhi dan didasarkan pada pertimbangan kuantitas yang kuat. Tampak jelas pelanggaran etika komunikasi politik dilakukan begitu saja.

Belum lagi kalau kita melihat komposisi koalisinya, semisal antara PKB dengan PKS, yang  terlihat memiliki basis ideologi dan kultural yang berbeda, serta memiliki basis massa yang sangat berbeda bahkan cenderung berlawanan. Sekali lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan utama bukanlah alasan ideologis, bukan juga esensi perubahan secara kualitatif sebagaimana yang sebelumnya banyak dikampanyekan, melainkan hitung-hitungan elektoral. Dan fenomena pola koalisi seperti ini sudah biasa dalam perpolitikan di Indonesia.

Oportunistik yang menjadi watak sebagian besar elite itu makin dikokohkan dengan adanya desain institusi yang tidak relevan, yang bila kita berkaca pada kasak-kusuk bacawapres di atas, maka tampak jelas desain presidensial threeshold 20 persen menjadi akar persoalan yang sudah seharusnya ke depan perlu kita koreksi.

Akan tetapi, sebelum tulisan ini dianggap hanya untuk menghakimi Anies, yang perlu penulis tegaskan bahwa Anies mewakili wajah sebagian besar politisi kita, yakni sikap oportunistik yang merarela. Itu artinya, dalam pengamatan penulis, sikap oportunistik di kalangan elite politik kita memang sudah membudaya. Politik yang esensi dasarnya adalah “mewujudkan kehidupan baik bersama” seakan dikerdilkan terbatas hanya pada “kekuasaan”.

Logika kekuasaan yang tampak lebih kuat ditampilkan oleh elite politik kita itu terlihat juga dari kerasnya kritik yang dilakukan oleh elite PDIP untuk Prabowo Subianto terkait dugaan pelanggaran hak asasi. Tentu kita bisa mempertanyakan, 2 periode berturut-turut PDIP berkuasa, apa yang mereka lakukan untuk mengusut persoalan hak asasi itu? Kita ingat, sebelumnya, yakni tahun 2009, Prabowo bahkan mendampingi Megawati dalam pemilihan presiden.

Baca juga:

Itu artinya, kritik keras yang ditunjukkan elite PDIP untuk Prabowo bukan semata-mata alasan ideologis sebagai bentuk pembelaan atas penegakan hukum terkait hak asasi manusia, paling utamanya adalah kepentingan elektoral. Belum lagi kalau kita melihat statement beberapa elite PDIP belakangan, yang terbuka kemungkinan untuk memasangkan Prabowo-Ganjar, terlepas dari hal itu yang kelihatan tidak akan terwujud.

Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif

Sikap oportunistik lainnya yang ditampilkan oleh elite politik kita adalah masifnya penggunaan politik uang dalam pemilihan legislatif. Desain sistem proporsional terbuka, yang dimaksudkan agar rakyat memiliki kesempatan langsung memilih para wakilnya, justru berdampak juga pada masifnya politik uang. Ada banyak riset yang memotret fenomena tersebut, salah satunya sebagaimana yang digambarkan oleh Burhanuddin Muhtadi dalam “Kuasa Uang” (2020).

Kerasnya persaingan elektoral untuk memperebutkan suara menyebabkan para elite “menghalalkan segala cara” untuk memperoleh kekuasaan, termasuk melanggar aturan dan norma demokrasi, salah satunya adalah penggunaan uang. Padahal, politik uang jelas membahayakan karena berpotensi menyuburkan praktik koruptif dan mencederai akuntabilitas.

Namun yang menjadi catatan kemudian, fenomena maraknya praktik klientisme atau politik uang pun menggambarkan juga betapa pragmatisnya masyarakat kita. Pragmatis yang saya maksud di sini adalah pengutamaan pemenuhan kepentingan jangka pendek dari sebagian masyarakat kita. Hal itu terlihat  dari tingkat toleransi yang tinggi dari masyarakat kita terhadap praktik politik uang.

Bahkan, riset lainnya dari Edward Aspinall dan Ward Berenschoot dalam Democracy for Sale (2019) misalnya mengemukakan terkadang para politisi justru merasa kewalahan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terkait praktik klientisme tersebut.

Quo Vadis Demokrasi Indonesia?

Gambaran di atas tampak menunjukkan betapa buramnya potret demokrasi di Indonesia sehingga kita patut mempertanyakan sejauh mana komitmen kita terhadap konsolidasi demokrasi?

Tentu ada banyak catatan untuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia, agar demokrasi tidak berjalan hanya dalam tataran prosedural dengan diadakannya Pemilu 5 tahunan. Paling utamanya adalah komitmen partai politik yang jelas elemen penting dalam demokrasi. Partai politik harus memperkuat kelembagaannya.

Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand dalam Party Institutionalisation in New Democracies Party Politics (2003), ada 4 aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu: systemness, value infusion, decisional autonomy, dan reification.

Baca juga:

Bagaimanapun juga, salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik untuk kemudian dicalonkan sebagai pejabat publik, sehingga seharusnya kaderisasi di dalam tubuh partai politik menghasilkan para elite yang berkualitas dan berkomitmen mematuhi aturan dan norma demokrasi. Dan hal itu mustahil terjadi tanpa adanya pelembagaan yang kuat.

Tentu ada aspek lain yang diperlukan untuk penguata demokrasi. Secara teoretis, Larry Diamond dalam Developing Democracy: Toward Consolidation (2003) menyebut pentingnya kerja sama 4 elemen penting, yakni masyarakat, elite, organisasi ,dan rule of law. Jika tidak ada keseriusan dari partai politik dan berbagai elemen lainnya, maka demokrasi di Indonesia tidak lebih dari sekadar ritual 5 tahunan dan tanpa perbaikan kualitas yang berarti.

Cusdiawan