Kompleksitas Politik Uang di Indonesia

Kompleksitas Politik Uang di Indonesia
©Mindset Institute

Buku Kuasa Uang yang ditulis oleh salah satu ilmuwan politik terbaik di Indonesia, yakni Burhanudin Muhtadi, sangat menarik untuk diperbincangkan. Pertama, karena buku tersebut menguraikan salah satu penyakit utama dalam tubuh perpolitikan di Indonesia sehingga cakupan pembahasannya bersifat aktual.

Keduanya, buku tersebut menjawab kekosongan literarur mengenai praktik politik klientisme di Indonesia terutama yang berbasis pada data kuantitatif mengenai sejauh mana efektivitas dari malpraktik politik tersebut terhadap perolehan suara. Ketiganya, buku tersebut menjadi referensi penting untuk melakukan refleksi bahkan koreksi mengenai demokrasi di Indonesia, terutama mengenai desain sistem pemilu pasca otoritarianisme.

Mengapa Politik Uang Begitu Masif di Indonesia?

Buku yang semula adalah disertasi Muhtadi di Departemen Politik dan Perubahan Sosial Australian National University tersebut berargumen bahwa sistem proporsional terbuka berperan penting atas meningkatnya praktik politik uang di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam desain sistem tersebut mengharuskan para kandidat untuk bersaing melawan calon dari sesama partai untuk memperebutkan personal votes (Hlm.16).

Muhtadi menemukan bahwa para aktor pembelian suara lebih banyak menyasar para loyalis partai (Hlm.19). Namun, yang jadi pertanyaan kemudian, sejauh mana strategi menyasar loyalis partai tersebut efektif untuk memenangkan suara kandidat? Sementara survei menunjukkan jumlah pemilih partisan di Indonesia relatif kecil berkisar di angka 15 persen.

Di sinilah persoalan menjadi menarik, karena meskipun para aktor pembelian suara meyakini bahwa strategi yang efektif adalah menyasar loyalis partai, namun di lapangan yang terjadi adalah mistargetting atau operasi politik yang salah sasaran (Hlm.20).

Dengan demikian yang terjadi adalah politik uang kebanyakan menyasar pemilih non-partisan. Selain akibat terbatasnya pemilih partisan, juga karena target dari politik uang lebih mengandalkan jejaring personal kandidat dan atau tim sukses (Hlm.20).

Catatan penting lainnya, mistargetting juga disebabkan adanya praktik predatoris di antara tim sukses, dan juga masalah agensi antara pemilih dan tim sukses serta antara pemilih dan politisi (Hlm.22).

Temuan Muhtadi dalam konteks dinamika politik uang di Indonesia ini berbeda dengan dua arus mainstream mengenai pemilih inti dan mengambang dalam praktik klientisme politik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa meskipun rentan salah sasaran dan menjadi lahan perburuan rente, tetapi praktiknya secara masif terjadi di Indonesia?

Baca juga:

Survei Muhtadi menemukan bahwa responden yang terpapar politik uang lebih cenderung untuk datang ke tempat pemungutan suara dibanding mereka yang tidak terpapar. Bahkan, 10 persen bisa memengaruhi pilihan pemilih.

Angka 10 persen memang terkesan kecil, namun dalam sistem proporsional terbuka yang sangat kompetetif seperti di Indonesia, angka 10 persen tersebut dapat menjadi penentu kemenangan. Data statitistik KPU pada 2014 menunjukkan rata-rata kemenangan seorang kandidat dalam mengalahkan rival partainya hanya 1,65 persen. Inilah yang menjelaskan alasan banyak kandidat secara antusias melakukan pembelian suara (Hlm.24-25).

Selain alasan pemilu yang sangat kompetetif, alasan alternatif lainnya mengenai maraknya politik uang di Indonesia adalah: (1). Caleg terperangkap dalam situasi “dilema tahanan”; (2). Politik uang yang meski di satu sisi bukan strategi efektif dalam memobilisasi suara, tetapi relatif masih lebih efesien dibanding semua alternatif strategi elektiral yang ada (Hlm.288).

Koreksi terhadap Sistem Pemilu Indonesia?

Posisi Muhtadi dalam studinya jelas menunjukkan bahwa ia adalah seorang institusionalis. Muhtadi menyoroti bagaimana sistem kepemiluan saat ini berkontribusi besar terhadap maraknya politik uang di Indonesia. Namun yang jadi pertanyaan kemudian, apakah sistem proposional tertutup menjadi solusi?

Jawabannya, meski sudah banyak diakui bahwa sistem proporsional terbuka berperan atas maraknya politik uang, yang bahkan Mahkamah Konstitusi pun dalam rasionalisasi putusannya, meski di satu sisi menolak gugatan atas sistem proporsional terbuka, namun mengakui bahwa kelemahan proporsional terbuka adalah meningkatkan politik uang.

Akan tetapi, proporsional tertutup pun menghadirkan masalah lain, yakni meningkatkan oligarki elite kepartaian dan praktik suap di tingkat elite partai untuk mendapatkan nomor urut jadi. Ada juga pengibaratan bahwa “pemilih seperti membeli kucing dalam karung” (Hlm.326).  Dari situlah muncul alternatif lain yakni sistem distrik.

Buku Muhtadi ini makin mengukuhkan statusnya sebagai ilmuwan politik papan atas negeri ini. Ia menjelaskan secara komprehensif dan mampu menangkap kompleksitas politik uang di Indonesia dengan mendasarkan pada kekuataan metodologi dan kekayaan data yang disajikan. Namun ada beberapa pertanyaan terkait bukunya tersebut.

Pertama, Muhtadi yang memposisikan diri sebagai seorang institusionalis berpendapat bahwa desain sistem pemilu (proporsional terbuka) berperan penting dalam masifnya politik uang, lalu  jika kita konsisten dengan logika tersebut, bagaimana paradigma institusionalis itu menjelaskan mengenai maraknya politik uang dalam Pilkada  yang dalam hal ini tidak mempunyai korelasi dengan proporsional terbuka?

Halaman selanjutnya >>>
Cusdiawan