Kondisi Rakyat Makin Terjepit, Wakil Rakyat Justru Pikirkan Perut Sendiri

Tak salah ketika SPRI menilai upaya menaikkan gaji dan tunjangan anggota dewan sebagai tindakan tercela dan harus segera dihentikan. Para wakil rakyat, menurut Dika, hanya menganggap kondisi rakyat yang terpojok dan tergencet secara ekonomi dan psikologis sebagai angin lalu.

Pihaknya pun mengimbau agar Pemrov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta segera memikirkan nasib rakyat jelata dengan cara menerapkan skema perlindungan sosial skala lokal (PKH Lokal).

Hasil kajian mereka bersama Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial pada 2020 menemukan, meski masuk ke dalam kategori penerima manfaat, sekitar 38.000 keluarga miskin di DKI Jakarta tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

Dari sampling yang dilakukan terhadap 3.958 keluarga miskin di 96 kelurahan, terdapat 2.892 keluarga yang pantas dan layak menerima PKH tetapi belum mendapatkannya.

“SPRI mendesak Pemprov DKI Jakarta dan DPRD Jakarta untuk segera menerapkan PKH Lokal bagi warga miskin Jakarta yang belum mendapat PKH dari pemerintah pusat,” pungkas Dika.

Baca juga: