Konektivitas Ilmu dan Politik: Sebuah Keniscayaan?

Konektivitas Ilmu dan Politik: Sebuah Keniscayaan?
©Shutterstock

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya relasi ilmu dan politik. Faktor tersebut, antara lain, adalah pertama ilmu sebagai institusi atau komunitas ilmiah; kedua riset ilmiah dan aktivitas dalam komunitas ilmiah membutuhkan pendanaan; dan ketiga berkaitan dengan dua fungsi ilmu, yakni pendidikan dan politis.

Ilmu sebagai institusi ilmiah berarti menempatkan ilmu(wan) dalam konteks sosiologi ilmu; sebuah telaah yang lebih berfokus kepada institusi yang memiliki fungsi organisir dan norma yang mengatur di balik ilmu, ketimbang isi perdebatan ilmiah antara para ilmuwan.

Ilmuwan tidak dapat lepas dari naungan institusi ilmiah karena kerja ilmiah bukan semata-mata kerja seorang diri, melainkan melibatkan hal lain seperti struktur pembagian kerja yang jelas antara ilmuwan, asisten peneliti, teknisi, yang berakibat pada spesialisasi; manajemen keuangan; tujuan institusi yang berkaitan dengan pemilihan tema dan topik atau fokus penelitian; mekanisme koordinasi yang meniscayakan otoritas, struktur, aturan dan standarisasi kemampuan, dll; serta keterkaitan institusi dengan publik dan institusi ilmiah lain.

Dengan demikian, adalah satu hal yang niscaya memahami kerja ilmiah adalah kerja kolektif, yang dalam konteks ini institusi atau komunitas ilmiah.

Selain “disibukkan” dengan urusan internal komunitas ilmiah, sebagaimana telah disebutkan di atas ilmu(wan) juga harus menjalin hubungan dengan aspek eksternal, yakni perihal pendanaan. Komunitas ilmiah harus ditopang oleh pendanaan yang mapan, bahkan dengan nominal yang besar, supaya aktivitas atau kerja ilmiah seperti pembiayaan riset dapat terlaksana.

Pendanaan tersebut dapat berasal dari sponsor perusahaan atau negara (baca: pemerintah). Relasi antar-pemberi dana dan komunitas ilmiah sarat akan kepentingan. Ketika sebuah perusahaan mendanai komunitas ilmiah, kemungkinan besar kepentingannya adalah mendukung produk perusahaan untuk mencapai keuntungan maksimal dan atau ‘menutupi’ dampak negatif saat menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut.

Sebagai contoh pada 1965-1966, Sugar Research Foundation (SRF) mendanai tiga ilmuwan Harvard peneliti Hegsted dan McGandy, serta Stare sebagai pengawas untuk mengulas lemak sebagai penyebab penyakit jantung koroner dan mengecilkan peran gula. Proyek penelitian bernama Project 226 ini terbit di New England Journal of Medicine. Adanya aliran dana pada penelitian tersebut ditemukan oleh peneliti Universitas California dan terbit di JAMA Internal Medicine.

Di samping itu, ada kasus lain ketika Universitas Oxford dan Cambridge (Oxbridge) berinvestasi di bidang offshore untuk mengembangkan eksplorasi minyak dan pengeboran laut dalam. Kasus ini terkuak dalam dokumen Paradise Papers berisi perusahaan-perusahaan yang menghindarkan diri dari pajak.

Baca juga:

Di sisi lain, padahal, pada tahun 2016, ratusan akademisi dari Cambridge dan Oxford menandatangani surat-surat yang meminta universitas untuk berhenti berinvestasi di hidrokarbon dan beralih ke investasi bernilai moral yang melayani kebutuhan masa depan.

Investasi yang dilakukan universitas tersebut dan hampir dilakukan oleh semua perguruan tinggi dilakukan untuk menopang besarnya biaya operasional universitas. Selain pada tataran investasi, perguruan tinggi juga melakukan hak paten atas temuannya melalui Hak Kekayaan Intelektual.

Ketergantungan komunitas ilmiah terhadap pemberi donor sebagaimana telah dipaparkan contoh di atas merupakan suatu hal yang tak dapat dihindarkan. Begitu pula dengan pemberian dana dari negara.

Komunitas ilmiah harus mematuhi aturan, tema dan topik yang telah ditentukan oleh negara. Produk penelitiannya kerap kali digunakan untuk legitimasi ilmiah terhadap suatu kebijakan negara, seperti kata Mark Brown, “Without objective scientific knowledge to unite a heterogeneous public, it becomes more difficult to legitimize shared programs of political action.”

Hal ini, dalam konteks modern, berkaitan dengan apa yang oleh Blume disebut reproduksi ilmu dan penggunaannya sangat dibutuhkan di tengah masyarakat seperti perihal kesehatan publik, keselamatan transportasi, industri, dsb. Di samping itu, negara dengan regulasinya juga berpengaruh terhadap komunitas ilmiah. Keterpengaruhan tersebut, misalnya, terdapat pada penetapan kode etik ilmuwan, pelarangan pada tema penelitian yang tidak sesuai dengan haluan negara, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas, terjadinya relasi ilmu dan politik, menurut Blume, tidak terlepas dari dua fungsi ilmu, yakni pendidikan dan politik. Kedua fungsi tersebut, menurut M. Najib Yuliantoro, saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan.

Fungsi pendidikan merupakan fungsi internal ilmu yang berkaitan dengan komunitas ilmiah dan kegiatan atau kerja ilmiah. Sedangkan fungsi politis adalah fungsi eksternal ilmu meliputi aspek sosial, politik dan ekonomi, yang sangat berpengaruh terhadap fungsi internal ilmu.

Kedua fungsi tersebut dengan beberapa contoh di atas mengantarkan Blume pada kesimpulan bahwa: esensi institusi sosial ilmu modern adalah politis dan sistem ilmiah sejatinya merupakan bagian integral dari sistem politik negara.

Halaman selanjutnya >>>
    Latest posts by Lalik Kongkar (see all)