Nalar Warga – KPK Juni lalu mentersangkakan 225 anggota DPR, pimpinan partai, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Akhirnya terjadi konsensus nasional bahwa kemampuan investigasi KPK harus dikebiri, termasuk hak untuk menyadap.
Jokowi barusan setuju UU KPK direvisi. KPK nanti tidak akan sama lagi.
Saya gak jelas apakah revisi UU KPK itu baik atau buruk. Yang jelas, kemampuan melacak korupsi papan atas akan makin lemah.
Tapi mungkin Indonesia itu gak bisa tanpa korupsi. Mungkin juga antikorupsi membuat bangsa ribut bertahun-tahun belakangan ini. Ada juga yang bilang korupsi melicinkan ekonomi.
Konsensus nasional untuk tutup sebelah mata terhadap korupsi bisa jadi membuat kondisi Indonesia menjadi lebih adem. Karena banyak yang terpuaskan. Coba lihat dari sisi lain dalam urusan ini.
Jika warga Indonesia benar-benar ingin antikorupsi, pikirkan benar-benar apa benar itu yang diinginkan? Banyak risiko lho, termasuk risiko kekacauan kerusuhan di mana-mana karena kegelisahan orang-orang yang terkena seruduk. Termasuk kemudian yang mencoba menggunakan dalil-dalil keagamaan untuk berlindung.
Persetujuan Jokowi untuk Revisi UU KPK bisa-bisa membuatnya makin tidak populer. Makin banyak yang merasa dikhianati. Tadi awalnya cuma urusan golput, sekarang ditambah cebong-cebong ikut nangis.
Sebenarnya, walaupun saya setuju dengan pemberantasan korupsi, masih ragu dengan keberadaan KPK.
KPK memang memiliki daya pukul besar. Pertanyaannya: siapa yang menjamin KPK melakukannya tanpa pandang bulu? Siapa yang menjamin KPK tidak selektif dalam menargetkan “mangsa”-nya?
Saya tidak meragukan temuan KPK itu benar, mereka yang terlibat itu kemungkinan besar koruptor. Tetapi bagaimana jika lembaga seberkuasa KPK nanti dipakai untuk senjata membidik lawan politik?
Masalahnya, gimana KPK bisa dibuat buta warna? Tidak selektif dalam mencari target?
Misalnya kemudian KPK diinfiltrasi oleh kelompok radikal, dengan kekuasaan sebegitu besar. Bahaya sekali. Lembaga ini bisa menghantam semua yang berbeda ideologi secara halus, dengan dalil antikorupsi.
- Mungkinkah Agnes Dapat Dipidana? - 28 Februari 2023
- Transformer - 6 Februari 2023
- Jalan Panjang Demokrasi Kita - 2 Februari 2023