Konsepsi Liberal tentang Sama dan Setara Hanyalah Angan

Konsepsi Liberal tentang Sama dan Setara Hanyalah Angan
Ilustrasi: iStock

Nalar PolitikKonsepsi liberal, dalam pandangan Amin Mudzakkir, tidak pernah mengakui adanya mayoritas dan minoritas. Semua orang sudah dianggap sama dan setara dengan sendirinya Karena itu, tidak perlu ada pengistimewaan yang satu daripada yang lain.

Namun apa yang dikatakan oleh konsepsi liberal di atas, bagi Amin, tidak pernah ada dalam kenyataan.

“Di mana pun dan kapan pun, masyarakat yang sama dan setara hanyalah sebuah angan. Di dunia nyata, masyarakat terbagi oleh berbagai strata—ekonomi, budaya, politik,” terangnya.

Belakangan, lanjut peneliti LIPI itu, muncul konsepsi-konsep yang hendak mengoreksi pengabaian konsepsi liberal terhadap realitas empiris tersebut. Bagi mereka, harus diakui bahwa kenyataannya mayoritas dan minoritas sungguh ada. Maka yang dibutuhkan di sini adalah suatu strategi untuk mengatasinya.

Tetapi, strategi untuk mengatasi mayoritas dan minoritas tersebut harus tetap memperhatikan bahwa pengertian mengenainya sendiri sangat rumit. Ada komunitas yang bersifat mayori di sebuah bidang, tetapi minor di bidang yang lain.

“Orang-orang NU, misalnya, adalah mayoritas di bidang keagamaan, tetapi mereka minoritas di bidang ekonomi. Sementara itu, orang-orang Tionghoa, contohnya, adalah minoritas di bidang keagamaan, tetapi mereka mayoritas di bidang ekonomi.”

Karena itulah, bagi Amin, mayoritas dan minoritas bukan hanya perkara jumlah, melainkan juga pengaruh.

“Jumlah memang pokok, apalagi dalam demokrasi elektoral. Tetapi pengaruh tidak melulu perkara jumlah. Pengaruh sangat terkait dengan sejarah.”

Sehingga strategi untuk mengatasi mayoritas dan minoritas, harap Amin, bukanlah untuk melenyapkan perbedaan di antara keduanya, melainkan justru untuk mengakui bahwa perbedaan itu ada.

“Dalam pengakuan, ada pemahaman lalu penghormatan. Jadi, strategi yang dimaksud sesungguhnya bukan sekadar hukum, melainkan lebih berupa etika,” pungkasnya. [fb]

Redaksi NP
Reporter Nalar Politik