KPK dan Revisi yang Keliru

KPK dan Revisi yang Keliru
©Tirto

Revisi UU KPK sudah disahkan. Dengan itu, artinya, pemberantasan korupsi menimbulkan tanda tanya: apakah dengan itu KPK akan menjadi lembaga yang tetap kuat atau malah sebaliknya?

Dari beberapa pandangan yang selama ini mengalir di ruang publik, ada sebagian yang setuju bahwa KPK perlu direvisi. Mengingat lembaga antirasuah ini harus disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Bagi sebagian orang, revisi UU KPK merupakan pilihan yang tepat karena selama ini KPK dinilai banyak pihak sering melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada prosesnya, KPK kurang peduli dengan SOP yang ada. Karena, bagi lembaga ini, penggeledahan serta penyidikan yang tengah dilakukan akan bertele-tele dan berdampak pada substansi persoalan menjadi bias dan kabur.

Namun, jika terus-terusan seperti itu, bukan tidak mungkin pemberantasan korupsi akan dilakukan secara bebas dan tanpa prosedur yang jelas. Atas dasar itulah revisi terhadap UU KPK perlu dilakukan sehingga menjaga marwah KPK sebagai lembaga independen.

Tetapi bagi sebagian kalangan seperti LSM, masyarakat, dan mahasiswa, revisi terhadap UU KPK bukan langkah maju dalam memberikan suatu kekuatan baru. Tetapi malah mengebiri langkah KPK. Dalil untuk memperkuat KPK sebagai lembaga independen dalam memberantas korupsi sama sekali tidak terbukti. Malah revisi justru hanya akan membuat lembaga KPK menjadi lembaga yang keberadaannya berada di bawah tekanan penguasa.

Atas dasar inilah para mahasiswa melakukan demonstrasi menuntut segera dibatalkan dan dihapuskan kembali pasal-pasal yang sudah disahkan. Karena tidak sejalan dengan misi pemberantasan korupsi. Malah dengan adanya pasal-pasal krusial tersebut, jalan pemberantasan korupsi akan berada di lorong gelap. Kekuatan untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi hanyalah sebuah keniscayaan.

Seharusnya pemerintah bersama DPR perlu melakukan peninjauan kembali (PK) atas revisi UU KPK. Sehingga jalan pemberantasan korupsi mendapatkan dukungan dari semua pihak. Perlu kematangan berpikir dari pemerintah dan DPR untuk mengkaji kembali pasal-pasal yang menimbulkan polemik selama ini.

KPK Digembos

Revisi terhadap UU KPK merupakan langkah yang bagus selama itu memperkuat KPK. Memperkuat lembaga antirasuah ini perlu didorong oleh semua pihak. Agar upaya pemberantasan korupsi dapat benar-benar dilakukan sampai ke akar-akarnya.

Namun, sejauh ini, revisi yang sudah dilakukan dan disahkan sangat tidak wajar bagi misi pemberantasan korupsi. Kita sudah mengetahui bahwa revisi yang banyak ditolak oleh masyarakat dan mahasiswa merupakan produk yang mencederai lembaga KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Dengan adanya revisi tersebut, upaya pemberantasan korupsi akan menjadi terhambat dan bahkan tidak berjalan seperti sebelumnya.

Dengan begitu, korupsi di tingkat elite maupun di tingkat daerah akan makin berkembang dan terus mengakar. Karena upaya memberantas para koruptor justru dihalangi oleh pasal-pasal yang akan melemahkan kinerja KPK. Justru di sinilah KPK akan menjadi lembaga yang tunduk pada kekangan pasal-pasal yang mengebiri langkah pemberantasan korupsi yang akan segera dan tengah dilakukan.

Pemberantasan korupsi di tingkat nasional dan lokal hanya sebuah ilusi yang tengah dipertontonkan di atas kasus korupsi yang merajalela dan sulit diberantas.

Belum lagi, KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif. Dengan adanya keputusan semacam ini, artinya, KPK bukan lagi sebagai lembaga independen. Sehingga ini akan mudah diintervensi oleh pemerintah di atasnya.

Independensi KPK jelas sudah tidak dapat dipercaya oleh publik karena sangat mudah ditekan oleh kekuasaan. Apalagi dengan dibentuknya dewan pengawas, justru menciptakan ketidakpastian dalam penanganan proses penggeledahan dan penyidikan karena mudah disesaki dengan kepentingan politis tertentu.

Baca juga:

Intervensi dari dewan pengawas jelas terjadi di sana, karena dewan pengawas lebih berkuasa dibanding pimpinan KPK. Bahkan jika sebelumnya pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi, tetapi kini malah dihapus.

Ini merupakan suatu bentuk kekeliruan yang dilakukan secara sengaja tanpa memikirkan masa depan lembaga KPK. Di sana ada kepentingan dalam pemberantasan korupsi, siapa menjatuhkan siapa dan bagaimana KPK harus dilumpuhkan. Ini semacam bola panas yang digelinding oleh orang-orang dengan menggunakan tangan besi untuk mematahkan langkah pemberantasan korupsi.

Sulit diungkiri bahwa pemberantasan korupsi di tingkat elite akan sangat sukar dijamah oleh KPK. Karena ada perlindungan dari Dewan Pengawas yang bisa saja dewan ini tidak diperkuat dengan ‘integritas’ yang memadai.

Pada titik yang sama, saya melihat bahwa memang benar dan tepat apabila revisi UU KPK bukan langkah maju bagi arah pemberantasan korupsi ke depan. Hal ini terjawab dari beberapa pasal yang dapat memberangus kinerja KPK.

Saya pikir, inisiatif untuk merevisi UU KPK sehingga disahkan menjadi UU merupakan sikap keliru dari pejabat negara dalam menerjemahkan pemberantasan korupsi. Kekeliruan tersebut barangkali karena terbatasnya ruang berpikir pejabat negara dalam mendesain pemberantasan korupsi di negeri ini. Malah hal itu terbukti secara meyakinkan, karena secara terang-terangan mereka justru merekonstruksi upaya penggembosan terhadap kinerja KPK melalui jalan revisi.

Dengan digembosnya KPK, artinya, secara tidak langsung, pemberantasan korupsi hanya berada di titik formal dan tidak akan mampu melampaui titik formal itu (penindakan dan pemberantasan). Di sini kita bebas berasumsi, bahwa upaya revisi merupakan bagian dari sikap politik untuk menjaga kepentingan dan kekuasaan. Karena jalan untuk mengamankan kekuasaan, salah satunya, melumpuhkan KPK.

Rasa optimisme pemberantasan korupsi di negara berkembang seperti Indonesia hanya sebuah harapan dari orang-orang bersih. Sementara mereka yang bertangan kotor, melihat ini sebagai kesempatan untuk meraup rezeki.

Indonesia Tanpa Korupsi

Revisi UU KPK sejauh ini bukan pilihan yang tepat, melainkan suatu bentuk kekeliruan pejabat negara yang dirasuk oleh akal yang tidak sehat. Seharusnya, yang perlu disadari, tujuan revisi terhadap UU KPK berarti memberikan penguatan kepada lembaga antirasuah ini untuk terus melakukan misi pemberantasan korupsi. Bukan berarti revisi memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melemahkan kinerja KPK.

Tujuan mulai harus dilakukan demi menciptakan suatu bangsa yang bebas korupsi, sehingga generasi yang lahir kemudian tidak terlunta-lunta di dalam negerinya sendiri. DPR bersama pemerintah perlu mendesain dan memikirkan konsekuensi jangka panjang jika produk revisi tetap dipertahankan.

Saya membayangkan, jika itu tetap dipertahankan dengan bersikukuh bahwa tidak ada yang salah dari keputusan revisi tersebut, generasi emas dan unggul yang diharapkan hanya sebuah lelucon dari negara. Karena negara tidak mampu memikirkan apa konsekuensi apabila revisi tersebut tetap dipertahankan.

Di sini saya mau katakan, bahwa produk revisi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR bukan jalan untuk membuka lahirnya generasi emas dan unggul. Tetapi, suatu produk yang menunjukkan cacatnya nilai moral pejabat negara dalam mendesain upaya pemberantasan korupsi.

SDM unggul hanyalah slogan tanpa makna yang didengungkan ke negara luar, tetapi di dalamnya justru kita sedang mempersiapkan generasi yang krisis. Revisi UU KPK yang melahirkan keputusan yang berseberang dengan misi pemberantasan korupsi merupakan bentuk krisis pola pikir.

Negara tidak mampu mendesain suatu produk yang memberikan jaminan penguatan kepada lembaga KPK. Karena cara pandang negara terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri sudah dikebiri dengan rakusnya kekuasaan.

Tidak ada yang salah jika kita menyatakan, produk yang sehat lahir dari pikiran orang-orang sehat, dan produk yang buruk lahir dari pikiran orang yang tersesat. Save KPK.

Baca juga:
Patrisius Jenila
Latest posts by Patrisius Jenila (see all)