Kritikan Saiful Mahdi terhadap Rekrutmen PNS Dibalas Bui

Kritikan Saiful Mahdi terhadap Rekrutmen PNS Dibalas Bui
©Elsam

Nalar Politik – Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan Saiful Mahdi bersalah dalam kasus pencemaran nama baik. Ia pun harus menjalani vonis 3 bulan bui dan denda Rp10 juta subsider 1 bulan kurungan.

Dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) itu dilaporkan oleh Dekan Fakultas Teknik Unsyiah lantaran mengkritisi sistem tes CPNS untuk dosen Fakultas Teknik Unsyiah pada akhir 2018. Dalam keterangannya, Saiful Mahdi tidak berniat mencemarkan nama baik seseorang seperti yang dituduhkan, melainkan hanya mengkritik terkait kepentingan publik.

Namun lacur, kritikan tersebut dibalas dengan tuduhan pencemaran nama baik. Saiful pun dijerat pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Seperti dilansir Tirto, Saiful Mahdi kala itu menemukan ada seorang peserta yang mengunggah berkas yang di luar dari persyaratan, dan orang itu kemudian lulus administrasi. Ia lalu menyampaikan temuannya di grup WhatsApp dengan menulis, “Innalillahiwainnailaihirajiun. Dapat kabar dulu matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”

Jajaran fakultas menganggap “dikorup” itu bermakna korupsi, padahal korup yang dimaksudkan adalah sistem yang salah. Lantas, Dekan Fakultas Teknik melaporkannya ke Polresta Banda Aceh. Proses hukum berjalan, akhirnya yang bersangkutan harus mendekam di balik jeruji. Pada 29 Juni 2021, permohonan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, penegakan hukum di Indonesia sering kali penuh rekayasa dan peradilan sesat karena orang yang tidak bersalah secara hukum malah diputus bersalah. Hal itu juga tercermin dalam kasus yang menjerat Saiful Mahdi.

“Saiful Mahdi sejatinya mengkritik. Dia membongkar permasalahan yang tersembunyi dalam rekrutmen PNS,” kata Isnur, Kamis (2/9).

Menilai bahwa kliennya adalah kroban dari sistem UU ITE, maka tim kuasa hukum Saiful Mahdi berencana mengajukan amnesti agar Presiden Joko Widodo bisa menghapuskan hukuman terhadapnya.

Isnur berharap Presiden Jokowi dan pemerintah mengabulkan permohonan amnesti tersebut. Sehingga hal-hal yang membungkam kebebasan akademis dan membungkam kebebasan berekspresi tidak terjadi lagi.