Lemahnya Penegakan Anti-SLAPP di Indonesia

Lemahnya Penegakan Anti-SLAPP di Indonesia
©NJ Appleseed

Lemahnya Penegakan Anti-SLAPP di Indonesia

Environmental Human Rights Defenders (EHRD) atau yang bisa disebut sebagai Pembela HAM Lingkungan Hidup adalah pihak-pihak, baik individu maupun kelompok, yang berupaya melindungi dan memajukan HAM terkait lingkungan hidup. Mereka menjadi salah satu kelompok yang rentan menjadi target berbagai bentuk kekerasan dan kriminalisasi akibat keterlibatannya dalam partisipasi advokasi terkait eksploitasi sumber daya alam. Tidak jarang didapati berita penangkapan paksa, peradilan dengan tuduhan palsu tanpa bantuan hukum, bahkan tak diberitahu alasan penangkapannya.

Serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup menjadi masalah internasional yang selalu terjadi setiap tahunnya, bahkan banyak yang belum terselesaikan, terutama di Indonesia. Satya Bumi dan Protection International menilik kasus-kasus kekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2023, sehingga menghasilkan data yang bisa diakses oleh publik untuk ikut serta mengupayakan pemantauan dan perlindungan bagi Pembela HAM Lingkungan Hidup.

Laporan berjudul “Tren Diversifikasi Pasal dan Meluasnya Spektrum Pelanggaran HAM terhadap Aktivis Lingkungan Indonesia 2023,” mencatat 39 kasus dengan 57 serangan dan ancaman, melibatkan lebih dari 1500 individu dan 22 kelompok sebagai korban. Kasus kekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2023 meningkat signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya, tercatat tujuh kasus kekerasan dengan 31 korban pada 2021 dan 22 kasus dengan 316 korban pada 2022.

Data menunjukkan bahwa kekerasan yang dihadapi oleh Pembela HAM Lingkungan Hidup ini bervariasi, di antaranya serangan fisik, psikologis, kerugian ekonomi, peretasan digital, pelecehan seksual, kriminalisasi, hingga pembunuhan. Tercatat sebuah kasus pada 7 Oktober 2023, di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Seorang warga Desa Bangkal, Gijik, tewas saat memblokade jalan menuju kebun sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) yang diduga ilegal.

Tidak hanya itu, kasus penjatuhan vonis berdasarkan bukti lemah juga dialami oleh petani Pakel, kriminalisasi dengan pasal-pasal berlapis dijumpai oleh warga Rempang, serta penindasan dan penangkapan massal yang dilakukan oleh aparat terhadap warga Air Bangis di Pasaman Barat, Sumatra Barat.

Secara yuridis, kerja-kerja Pembela HAM Lingkungan Hidup adalah bagian dari partisipasi publik yang dijamin oleh konstitusi, lebih tepatnya tercantum pada Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Partisipasi dalam pembelaan terhadap HAM juga dijamin oleh Pasal 100 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM). Negara juga menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, lantaran merupakan bagian dari HAM. Jaminan ini diatur dalam UUD NRI 1945, UU HAM, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Pasal 66 UU PPLH juga secara eksplisit memberikan perlindungan hukum bagi Pembela HAM Lingkungan Hidup dari serangan atau intimidasi hukum, yang dikenal sebagai ketentuan Anti-SLAPP (Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation).

Baca juga:

Pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1996, Anti-SLAPP adalah konsep hukum internasional yang menjamin perlindungan bagi masyarakat untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Secara garis besar, mekanisme Anti-SLAPP yang efektif memiliki empat dimensi fundamental.

Pertama, mekanisme tersebut harus memastikan perlindungan (protective) masyarakat yang berpartisipasi dalam perbincangan publik dengan itikad baik, yang dapat dilakukan dengan menghentikan SLAPP sedini mungkin ataupun mengatur perlindungan keuangan bagi mereka yang berpartisipasi dalam perbincangan publik.

Kedua, mekanisme Anti-SLAPP yang efektif harus mengecilkan hati (dissuasive) penggugat/pelapor SLAPP potensial agar tidak menggunakan intimidasi hukum.

Ketiga, mekanisme tersebut harus memiliki dimensi restoratif (restorative) bagi korban, yang berarti memberikan kompensasi penuh atas kerugian moral, psikologis, dan finansial yang diderita oleh korban SLAPP.

Keempat, mekanisme Anti-SLAPP harus memerintahkan penggugat/pelapor SLAPP untuk memberikan kompensasi kepada korban SLAPP.

Sayangnya, mekanisme Anti-SLAPP di Indonesia masih belum memenuhi keempat dimensi fundamental tersebut, sebab terdapat kelemahan baik dari segi prosedural maupun substansial yang disebabkan belum adanya peraturan mengenai hukum acara dalam mekanisme tersebut.

Satu-satunya mekanisme pengajuan Anti-SLAPP diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 (SK KMA NOMOR 36/KMA/SK/II/2013) tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Namun, SK tersebut belum cukup lengkap dalam memberikan panduan yang komprehensif.

Selain itu, kelemahan substansial terdapat dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH. Pasal ini mencerminkan perlindungan hukum dan juga sebagai bentuk sikap akomodatif UU PPLH terhadap pentingnya partisipasi masyarakat, termasuk perlindungan terhadap individu dan kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari tuntutan pidana dan gugatan perdata.

Halaman selanjutnya >>>
Alda Gracia Winaryono
Latest posts by Alda Gracia Winaryono (see all)