Lubang Hitam Otonomi Daerah

Lubang Hitam Otonomi Daerah
©Dictio Community

Nalar Politik – Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik; Chairman DeLOGO-Universitas Indonesia, Irfan Ridwan Maksum, menyinyalir adanya pusaran yang mampu menyurutkan praktik otonomi daerah. Pusaran itu, menurutnya, terus-menerus membesar, seolah lubang hitam besar yang meluluhlantakkan dinamika ruang otonomi daerah sebagai jalan penataan hubungan pusat-daerah yang diinginkan bangsa Indonesia.

“Lubang hitam besar itu ditandai dengan dua undang-undang (UU) pengganti UU Nomor 22 Tahun 199 tentang Pemerintahan Daerah sebagai tonggak masa Reformasi, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2004,” tulisnya di Kompas, 22 November 2021.

Bagi Irfan, boleh jadi arus otonomi daerah pada masa UU Nomor 22 Tahun 1999 perlu pembenahan karena adanya “dampak berlebih otonomi” tersebut, tetapi yang terjadi bak pendulum sentralisasi-desentralisasi bergaung keras kembali ke arah sentralisasi.

“Artikel ini menggali praktik otonomi daerah yang perlu diantisipasi karena terdapat berbagai pemahaman yang berpotensi mematikan otonomi daerah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia sejak kemerdekaan RI.”

Inti Pusaran

Menurut Irfan, ada beberapa sebab pembenahan praktik hubungan pusat-daerah di Indonesia sejak tumbangnya rezim Soeharto yang tampak menjadi inti lubang hitam besar otonomi daerah di Indonesia. Pertama, tidak dipahaminya mazhab era-kontinental yang dipraktikkan di Indonesia dicampurbaurkan dengan mazhab Anglosaxon.

“Penyebab ini menimbulkan adanya praktik pemakzulan (impeachment) kepala daerah. Kisruh pemerintahan terjadi saat itu sehingga muncul pilihan membenahinya dengan pemilihan kepala daerah langsung agar mudah untuk mengurangi wewenang DPRD.”

Kedua, tidak dipahaminya penerapan sistem wakil pemerintah yang tetap dianut sebagai turunan dari mazhab era-kontinental meskipun berhenti hanya sampai gubernur dan kekeliruan memahami makna asas dekonsentrasi.

“Sistem wakil pemerintah ini dijalankan dengan dekonsentrasi yang ternyata juga tercampur dengan paham desentralisasi ala Anglosaxon. Bupati/wali kota menjalankan urusan Pemerintahan Umum (PUM) yang disebut dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan dasar asas dekonsentrasi, padahal bukan sebagai wakil pemerintah.”

Dekonsentrasi juga, lanjutnya, membawa akibat seluruh sektor dapat memberikan wewenang kepada gubernur selaku wakil pemerintah yang tercampur aduk dengan daerah provinsi menerima desentralisasi dari urusan sektor, sehingga muncul Pasal 10 dan 19 dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Akibat yang paling menyedihkan, tetap diselenggarakannya dana dekonsentrasi, di mana dana tersebut diatur dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga (K/L), tetapi dikerjakan oleh daerah otonom melalui gubernur sebagai wakil pemerintah.”

Ketiga, sistem pembagian Ultra Vires Doctrine yang membabi buta mencerminkan pemerintah tidak mengenali variasi wilayah RI yang sangat heterogen meskipun terdapat urusan wajib dan sukarela.

“Pemahaman ini diikuti oleh pemahaman bahwa tiap sektor sama dalam derajat penyerahan urusan ke daerah otonom dan dipahaminya antar-daerah seolah sama kecuali dengan otonomi khusus (asimetrik).”

Dalam hal ini, terang Irfan lebih jauh, elemen di K/L menganggap bahwa birokrasi daerah adalah bawahan dari birokrasi pusat. Hal ini dicontohkan sendiri oleh unsur Kementerian Dalam Negeri yang dijustifikasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam soal administrasi kependudukan (adminduk).

“Seolah berhasil dalam kinerja perihal adminduk, tetapi sesungguhnya meluluhlantakkan praktik otonomi daerah di sini. Celakanya, ini berimbas menginspirasi sektor lainnya.”

Baca juga:

Keempat, sistem pilkada hanya dipahami dari sudut kedaulatan rakyat dengan diacunya pilkada langsung.

“Sesungguhnya, dalam negara kesatuan, otonomi daerah dibatasi atau harus tunduk dengan kedaulatan nasional. Kedaulatan nasional di negara kesatuan tidak dapat dipecah-pecah.”

Oleh karena itu, menurutnya, pilkada, baik langsung maupun tidak, dasar pikirnya adalah akseptabilitas calon kepala daerah.

“Di level provinsi, gubernur sebagai kepala daerah juga berperan sebagai wakil pemerintah (dual role) karena diacunya prefektur terintegrasi. Pada konteks ini, sama sekali tak dilaksanakan makna adanya wakil pemerintah dalam sistem pemilihan gubernur itu.”

Kelima, buruknya otonomi daerah dipandang hanya karena elemen internal daerah otonom.

“Ini tercermin dalam UU Cipta Kerja dan sejenisnya yang menarik kembali urusan yang telah diserahkan melalui sentralisasi ke tangan pemerintah pusat.”

Selama ini, jelas Irfan, yang dilupakan adalah adanya gaya ekstrem, dilarangnya elemen pusat beroperasi di daerah akibat pemahaman ketiga di atas, berdampak pada dilarangnya di luar lima bidang adanya instansi vertikal di daerah dibentuk.

Sekalipun berhasil dibentuk, ia berharap adanya seleksi yang sangat ketat dan hanya pelayanan yang dibenarkan, sementara pemerintah pusat bertanggung jawab pula dalam pembinaan pengawasan (binwas) dan pembinaan teknis (bintek).

“Dilepasnya daerah tanpa pembinaan tentu menjadi berlebih otonomi daerah tersebut. Binwas dan bintek melalui gubernur sebagai wakil pemerintah adalah pembinaan yang tidak tetap asas. Namun, daerah otonom sudah telanjur disalahkan.”

Menguatkan Otonomi Daerah

Kelima penyebab otonomi berlebih itu, terang Irfan, mengakibatkan reaksi adanya lubang hitam otonomi daerah yang seolah dibenarkan. Diperkuat oleh adanya anggapan keberhasilan bahwa birokrasi daerah otonom adalah bawahan dari birokrasi pusat.

Itu pula yang menurutnya menyebabkan menguatnya istilah delegasi dalam terminologi organisasi mikro ketimbang dalam perspektif pemerintahan negara bangsa (makro) untuk diacu. Keraguan besar adalah menyangkut konsistensi konsep delagasi tersebut.

“Akibatnya, ruang otonomi di Indonesia, meskipun disertai gegap gempita pilkada langsung, sesungguhnya makin surut (mengecil), bahkan menuju pudar.”

Otonomi desa yang dikuatkan pun, tambahnya, akan berimbas dengan pengaturan kecamatan mengikuti lima sebab di atas.

“Aturan teknis dalam Kementerian Dalam Negeri sedang menguatkan kecamatan untuk berlaku nasional, menata hubungan kabupaten/kota dengan desa-desa melalui kecamatan sebagai hub.”

Irfan kemudian menawarkan jalan perbaikan adanya pusaran mematikan otonomi daerah itu, yakni dengan menguatkan kembali otonomi daerah.

“Tentu dengan jalan yang tak membabi buta. Berkaca pada pengalaman pembenahan masa Reformasi, harus dimulai dengan arah yang jelas.”

Simpulnya, jalan perbaikan itu harus didasari oleh pilihan mazhab yang kuat, kemudian diturunkan dalam tata cara teknis yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah kembali secara kuat dan meyakinkan.

“Peraturan perundang-undangan sektoral harus dibenahi pula dengan berkaca pada lima penyebab di atas.” [ko]