Mahasiswa Hukum UIN Jogja Tuntut Hak Perdata bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Mahasiswa Hukum UIN Jogja Tuntut Hak Perdata bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia
Foto: Diskusi IKASUKA

Nalar PolitikMinggu, 2 Desember 2018, Ikatan Alumi Ilmu Hukum (IKA-IH) menyelenggarakan kegiatan diskusi. Mengusung tema Hak-Hak Perdata bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia, kegiatan ini terlaksana di Gedung Student Center Lantai II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kegiatan dihadiri lebih dari sepuluh orang peserta, dan kedepannya akan dilaksanakan secara rutin tiap Minggu sore.

Kegiatan ini merupakan kegiatan kerja sama antara IKASUKA Ilmu Hukum dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS-IH). Mereka memiliki tujuan yang sama, yakni mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa Ilmu Hukum guna mempermudah menemukan dan/atau bahkan menguasai bidang konsentrasi hukum.

Diskusi ini mendatangkan satu pemateri, yakni M. Jamil, S.H., selaku Ketua IKASUKA Ilmu Hukum. Guna memperlancar berjalannya diskusi, kegiatan ini dimoderatori oleh saudari Shinta Martika yang merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketua IKASUKA Ilmu Hukum M. Jamil, S.H. dalam kesempatannya sebagai pemantik menyampaikan bahwa Indonesia yang mengadopsi dirinya sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka sudah sejatinya negara harus memperlakukan hal yang sama, baik itu masyarakat normal maupun yang secara fisik tidak normal (disabilitas).

“Negara Indonesia adalah negara hukum, begitu bunyi Pasal 1 Ayat (3) Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut negara hukum, maka dalam suatu negara hukum, semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law),” paparnya.

“Pemberlakuan sama di hadapan hukum tersebut, baik dalam kesehariannya sebagai masyarakat Indonesia maupun dalam penerimaan haknya dalam hal keperdataan, baik orang tersebut fisiknya sehat secara jasmani dan rohati maupun keterbelakangan mental (penyandang disabilitas),” tambah Jamil.

Lebih lanjut, Jamil menjabarkan, negara telah berupaya untuk mengejawantahkan pesan moral dari konstitusi tersebut melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“UU tersebut ada dan hadir sebagai bentuk dari pemerintah untuk dapat melindungi hak-hak daripada penyandang disibilitas itu sendiri. Selain itu, dalam Pasal 5, disebutkan bahwa hak bagi mereka di antaranya ialah pekerjaan, perlindungan hukum, pelayanan publik, dan lainnya,” bebernya.

Jika ditinjau dari segi hukum perdata, tambah Jamil, maka terdapat dua hak perdata bagi penyandang disabilitas di Indonesia, yaitu hak mutlak dan hak relatif.

“Hak mutlak dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu pertama, hak asasi manusia; kedua, hak publik mutlak; dan, hak keperdataan,” terangnya.

Terkait hal di atas, saat sesi tanya-jawab Abdul Khalil A. Razak, S.H., sebagai refleksi terhadap isu disabilitas mempertanyakan ulang, apakah kelompok penyandang disibilitas dapat mencalonkan diri sebagai anggota parlemen?

Selain itu, ada juga pertanyaan yang muncul dari peserta lainnya, yaitu Musleh dan Qodar. Hal yang dipertanyakan dalam diskusi tersebut adalah hak apa yang didapatkan dari seorang nenek disabilitas miskin yang dituntut oleh keluarganya sendiri dan bagaimana jika dikemudian hari seorang disabilitas yang melakukan pelanggaran hukum lalu ia jadikan ‘disabilitasnya’ sebagai alasan untuk menjadi tameng hukum

Seperti apa yang dipaparkan sebelumnya, M Jamil menegaskan bahwa konstitusi kita telah menjamin siapa pun itu. Dan, selama ia sah sebagai warga negara Indonesia, maka ia memiliki hak politik yang melekat pada dirinya, yaitu ‘dapat memilih dan dipilih’.

“Artinya, bagi kelompok disabilitas juga bisa menjadi sebagai anggota parlemen. Buktinya, saat ini juga ada alumni Ilmu Hukum yang kebetulan penyandang disabilitas saat ini menjadi calon legislatif di Kota Yogyakarta,” sebutnya.

Terkait pertanyaan yang kedua, Jamil menjelaskan bahwa sekali lagi Indonesia berasaskan pada prinsip equality before the law. Artinya, semua warga negara dan termasuk kelompok disabilitas harus diperlakukan sama di muka hukum.

Lantas, apa haknya? Menurut Jamil, hak yang diperoleh adalah hak perlindungan hukum dari seorang lawyer. Dan manakala dikemudian hari seorang disabilitas menggunakan perbedaanya sebagai ‘pencari’ alasan pembenar, maka hakim dalam hal ini sebagai penegak hukum dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya.

“Karena hakim berasaskan adagium ius curia novit/curia novit jus, berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara,” tegasnya.

*Nabila Herlin Nareswari (Reporter)

Kontributor NP
Kontributor 82 Articles
Kontributor Nalar Politik