Mahasiswa Majene: Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bermodus Mark-Up Bimtek

Mahasiswa Majene: Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bermodus Mark-Up Bimtek
©IPMMY

Nalar Politik – Ikatan Pelajar Mahasiswa Majene Yogyakarta (IPMMY) menyikapi dugaan korupsi bermodus mark-up Bimtek yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Majene bekerja sama dengan Lembaga Mandiri Masyarakat Mandar Indonesia (LeM2INDO), 27 – 28 November 2020.

Dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, organisasi mahasiswa berbasis daerah ini menyatakan sikap akan mengusut tuntas kasus yang dinilai tidak jelas pertanggungjawabannya tersebut.

“Berdasarkan informasi yang kami temukan, dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kejanggalan, utamanya transfer uang oleh penyelenggara kepada setiap peserta sebanyak 20 orang dengan nominal Rp4.900.000 per orang. Uang ditransfer setelah dua minggu kegiatan selesai, tepatnya 11 Desember 2020, dan pada hari itu juga diminta agar dikembalikan kepada penyelenggara,” terang Departemen Advokasi IPMMY, Rabu (16/12).

Perkara ini sebelumnya juga sudah diklarifikasi pihak DPRD pada 14 Desember 2020. Diwakili Kasubag Humas Protokoler dan Dokumentasi Arkanuddin, ia menyatakan jika uang tersebut bukanlah hak peserta, melainkan diperuntukkan untuk biaya kegiatan, hotel, pemateri, dan makan.

Selanjutnya, keterangan Ardedy Hamzah selaku Ketua Lembaga Mandiri Masyarakat Mandar Indonesia (LeM3INDO) sebagai penyelenggara mengaku tidak tahu-menahu mengenai kegiatan itu.

“Katanya, lembaganya hanya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan. Ini tentu memperkuat kecurigaan bahwa modus permainan anggaran di kegiatan tersebut benar-benar ada.”

Arkanuddin juga sempat menyampaikan total dana kegiatan sebanyak Rp99.850.000. Sedangkan bila dihitung total uang yang dikirim ke peserta tertanggal 11 Desember 2020 dan biaya akomodasi sebanyak Rp700.000 per orang setelah kegiatan selesai, maka hasilnya mencapai Rp112.000.000.

Selisih nominal antara keterangan penyelenggara dan hasil temuan Depatemen Advokasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Majene dari informasi peserta kegiatan menguatkan dugaan korupsi dengan modus mark-up.

“Ini bukan persoalan sedikit atau banyaknya anggaran, melainkan praktik-praktik koruptif akan dilazimkan, bahkan akan menjadi tradisi yang terus hidup dalam birokrasi bila dibiarkan begitu saja. Pelaku kejahatan korupsi mesti ditindak.”

Untuk maksud penindakan tersebut, setelah melakukan musyawarah internal, Ikatan Pelajar Mahasiswa Majene Yogyakarta menyepakati sikap bersama melalui Departemen Advokasi, antara lain:

  1. Mendesak DPRD Kabupaten Majene agar membuka informasi publik mengenai anggaran BIMTEK tersebut.
  2. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Barat agar melakukan Audit secara menyeluruh, terkhusus pada anggaran pelaksanaan kegiatan BIMTEK.
  3. Mendesak Kejaksaan Negeri Majene agar mengusut tuntas dugaan korupsi pada kegiatan BIMTEK.
  4. Meminta kepada seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa Majene agar bersama-sama mengawal dugaan korupsi pada kegiatan BIMTEK.

“Demikian surat pernyataan ini. Apabila tidak diindahkan, maka kami akan menyerukan aksi serentak kepada seluruh mayarakat dan mahasiswa Majene, baik yang ada di Daerah Kabupaten Majene maupun yang menyebar di seluruh Indonesia.”