Mahasiswa! Tumbangkan Demokrasi Feodal Sulawesi Barat

Mahasiswa! Tumbangkan Demokrasi Feodal Sulawesi Barat
©American Government

Dengan segenap daya pena dan kekuatan-kekuatan lain yang kita miliki, mari bersama, bersatu padu, kita tumbangkan demokrasi feodal yang kini makin berpenyakitan di tubuh Sulawesi Barat kita yang tercinta.

Hingga saat ini, saya tidak bisa membantah, belum terlihat jelas satu organisasi mahasiswa daerah yang betul-betul mampu secara kontinu bergerak pada perjuangan rakyat secara utuh. Barangkali karena kesibukan akademis. Atau mungkin sedang asyik bersenggama dengan para penguasa secara terselubung. Atau lagi, bahkan, disibukkan acara-acara seremonial oleh kepentingan para pemerintah yang ujung-ujungnya hanya menjadi penyambung lidah para politisi saja.

Tetapi saya lebih memilih menjawab: mahasiswa daerah hari ini kebanyakan sedang sibuk dengan dunia akademisnya. Hal ini dikarenakan kurikulum kampus semakin mendesak mahasiwa untuk kuliah secepat-cepatnya.

Meskipun kita tidak menafikan bahwa ada juga oknum tertentu di luar sana yang menjadikan organisasi mahasiswa berbasis daerah sebagai lahan empuk terselubung untuk menjual diri kepada para politisi. Sehingga gerakan berbasis kerakyatan tidak lebih dari hanya sebatas wacana saja.

Ataukah mungkin mahasiswa daerah hari ini terjebak dalam labirin individualisme hingga lupa terhadap tanggung jawab sosialnya? Ada banyak kemungkinan, tentu saja.

Namun, untuk mengharapkan perjuangan radikal pada mahasiswa secara revolusioner yang berbasis kerakyatan dan berkelanjutan, tampaknya kita terlalu tinggi berekspektasi. Apalagi yang notabene mahasiswa daerah rantau. Mungkin ini bisa berlaku bagi mahasiswa daerah yang menempuh studi di tempat asalnya. Namun, lagi-lagi, tampaknya hal tersebut sama saja hasilnya.

Yang bisa diharapkan secara total untuk mengabdikan perjuangan rakyat secara penuh tiada lain adalah wakil rakyat itu sendiri. Sebab dialah aktor politik dalam sistem pemerintahan demokrasi kita. Sedangkan mahasiswa sebagai aktor akademis.

Siapakah wakil rakyat itu di era demokrasi hari ini yang kita harapkan? Itupun kalau wakil rakyat kita hari ini masih sehat. Jika wakil rakyat kita tidak sehat, maka akan susah kita harapkan darinya untuk mengawal amanat penderitaan rakyat.

Lalu kepada siapa lagi kita mengharapkan tugas sebagai penyambung lidah rakyat ini agar di tunaikan? Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, demokrasi kita harus mampu menciptakan wakil rakyat yang benar-benar revolusioner ini. Dan posisi mahasiswa harus mampu mendorong terwujudnya demokrasi seperti yang revolusioner itu.

Runtuhnya Feodalisme

Setelah pecahnya peristiwa Revolusi Prancis 1789, konsep raja dan keturunannya sebagai pemegang penuh pemerintahan mulai tumbang. Gagasan baru secara revolusioner tentang pemerintahan rakyat (demokrasi) mulai mengambil zamannya hingga hari ini.

Seorang filsuf besar Montesquieu betul-betul frontal menampar raja-raja bangsawan. Bahwa bukan lagi raja yang harus memerintah rakyat. Sistem kerajaan, feodalisme harus ditampar dari kekuasaannya yang selama ini untuk dilenyapkan.

Semenjak itu, kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga kekuatan. Ada yang membuat UU (legislatif), pelaksana UU (eksekutif), dan lembaga pengawas dan pengadil (yudikatif).

Sistem demokrasi (politik-ekonomi) pemerintahan di Sulawesi Barat (Sulbar) adalah warisan perjuangan rakyat. Perjuangan itu begitu panjang melawan kekuatan feodal para raja yang menindas dan memperbudak. Alhasil, prinsip demokrasi kita bukan pemerintahan berbasis Anda keturunan bangsawan. Logika ini harus kita amalkan, agar virus feodalisme tidak lagi merusak tubuh pemerintahan. Harus kita perjuangkan ajaran ini.

Maksudnya apa? Pemerintahan demokrasi itu berbasis kekuatan rakyat. Abraham Lincoln berkata, “Government of the people, by the people, for the people.” Bahwa pemerintahan itu milik rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Itulah demokrasi, bukan pemerintahan milik kelas bangsawan, kelas golongan darah biru, dan untuk keluarga raja-raja. Sama sekali bukan.

Demokrasi kita akan cacat terus jika wataknya masih feodalistis. Seperti apa demokrasi berwatak feodal itu?

Contoh. Si A jadi kepala pemerintah. Saudaranya, adik atau kakaknya, juga di eksekutif. Istrinya, si B, menjabat legislatif. Anaknya, si I, ketua legislatif juga. Terus si M, familinya yang lain, juga mengontrol yudikatif. Dia juga yang ketua partai. Dia juga memegang kendali aset perekonomian pemerintahan daerah. Etiskah?

Kalau pola ini bersemayam di tubuh trias politika, di provinsi dan kabupaten, maka kesenjangan selamanya akan tercipta. Semua kekayaan akan mengerucut pada golongan tertentu.

Halaman selanjutnya >>>

Nasaruddin Ali
Latest posts by Nasaruddin Ali (see all)