Manifesto Kebebasan, Keseruan FLY yang Tertangguhkan

Suasana diskusi Forum Libertarian Yogyakarta, Minggu, 25 Maret 2018.

Nalar PolitikMinggu, 25 Maret 2018, Forum Libertarian Yogyakarta (FLY) sukses mencipta keseruan. Melalui agenda perdananya, diskusi bertajuk Manifesto Kebebasan: Penguatan Demokrasi & Kesejahteraan Masyarakat, keseruan itu mengalir hingga akhirnya harus tertangguhkan.

Berlangsung di Kafe Basabasi, Yogyakarta, FLY hadirkan Direktur Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) Nanang Sunandar sebagai narasumber. Meski sedikit molor dari jadwal yang ditentukan, namun narasumber, yang dipandu Koordinator FLY Maman Suratman, berhasil arahkan diskusi ke dalam nuansa penuh romantik. Itu tampak di mana narasumber dan peserta mampu bertukar pikir dengan lepas, membincang perihal libertarianisme secara bebas tanpa batas.

“Apa itu kebebasan? Apa yang teman-teman pahami selama ini jika mendengar kata kebebasan? Mengapa kebebasan sangat patut orang bela?” tanya Nanang mengawali diskusi.

Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut memang penting diajukan di awal. Bukan karena kebebasan (sebagai ide) kurang populer, melainkan pula maraknya penyalahartian ide kebebasan itu sendiri hingga berimbas pada upaya untuk menghindarinya.

“Jika kebebasan adalah hak setiap individu manusia, lantas apakah hak dilandasi kebutuhan? Contohnya begini, saya dalam kondisi yang sangat lapar dan tidak mempunyai uang, dan tetangga saya mempunyai uang tetapi tidak mau memberikannya untuk saya belikan makan, padahal saya butuh. Apakah saya punya hak yang sah atas uang tetangga saya itu?”

Jelas, menurut Nanang, titik berpikir tentang hak itulah yang pertama kali membedakan libertarianisme dengan isme-isme lainnya, misalnya dengan sosialisme. Jika yang lain bertumpu bahwa hak dasarnya adalah kebutuhan, maka yang terjadi di sana adalah kondisi ketidakbebasan alias penindasan.

Baca juga: Membela Kebebasan ala Libertarian

“Libertarianisme secara konsisten berpijak pada argumen kepemilikan sebagai dasar hak. Bahwa dasarnya bukan kebutuhan sebagaimana sosialisme selama ini mendefinisikannya.”

Dalam libertarianisme, tambah Nanang, kepemilikan yang mendasari hak seseorang terbagi ke dalam dua kategori. Di antaranya adalah “kepemilikan atas diri” dan “kepemilikan atas properti”.

“Kebebasan setiap orang dalam merealisasikan kedua gugus hak tersebut merupakan prakondisi yang niscaya dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.”

Dihadiri mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta, lesehan acara diskusi terlihat padat. Antusiasme peserta membludak, bahkan terkesan layaknya anak SD yang bertanya pada guru tentang mata pelajaran yang sangat digemarinya.

Sejumlah Tanya

Dari sekian banyaknya peserta Manifesto Kebebasan, mengalirlah beberapa pertanyaan serta tanggapan untuk narasumber.

“Nanang tadi mengatakan bahwa dalam libertarianisme kita mempunyai hak menentukan pilihan kita. Lalu bagaimana dengan adat Minangkabau yang dulunya punya kuasa menentukan jodoh perempuan adalah ninik-mamak? Bukankah perempuan juga punya hak menentukan pilihannya masing-masing sebagaimana kaum pria?” tanya salah seorang peserta.

Ada juga di antara pertanyaan itu yang menjurus ke soal sumber penindasan di Indonesia. Bahwa bukan negara yang jadi sumber masalah rakyat, sebagaimana Nanang jelaskan, melainkan perselingkuhan kekuasaan dengan pengusaha (kapitalis).

“Menurut saya, di negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia sendiri, juga sangat rentan dengan oligarki politik. Lantas bagaimana merealisasikan libertarianisme ini supaya rakyat merasakan kebebasan demokrasi dan kesejahteraan?” tanya Abdullah Said

Di sesi terakhir, Nanang mendapat banyak tanggapan dari beberapa peserta, salah satunya Minrahadi, aktivis Lembaga Kajian Filsafat Sosial (LeKFiS).

“Saya ingin menyanggah tentang pendapat Nanang yang mengatakan, libertarianisme tidak setuju pelarangan mahasiwa bercadar, karena bercadar merupakan hak kepemilikian atas diri setiap orang. Menurut saya, pihak kampus juga menggunakan dalih libertarianisme untuk pelarangan ini, sebab ia juga punya hak untuk mengenali mahasiswanya.”

Pertanyaan dan sanggahan yang terus mengalir itu, jadi warna tersendiri dalam diskusi Manifesto Kebebasan FLY ini. Sayang, keseruan ini harus terbatasi oleh jadwal keberangkatan pesawat sang narasumber.

“Diskusi mendalam tentang berbagai gagasan dalam filsafat politik Libertarianisme ini bisa kita gali lebih lanjut di lain waktu. Jika di pertemuan ini kita fokus pada relevansi kebebasan, di pertemuan berikutnya mungkin kita sudah bisa masuk ke fase konsolidasi demokrasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup moderator.

*Reporter: Rido Kampai

Redaksi NP
Tim Redaksi Nalar Politik