Masih Pantaskah Mereka Diberi Amanah sebagai Wakil Rakyat?

Masih Pantaskah Mereka Diberi Amanah sebagai Wakil Rakyat?
Demonstrasi mahasiswa di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan melihat begitu banyak tindakan yang tidak senonoh dipertontonkan oleh oknum wakil rakyat tidak bertanggung jawab. Begitu hancurnya pemerintahan kita saat ini. Padahal Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945 dan lembaga-lembaga kenegaraannya telah dirancang sesaat setelah kemerdekaan. Namun sayang, belum juga dapat ditemui titik terang dari pemerintahan Indonesia untuk bergerak ke arah yang lebih baik.

Mirisnya, sebenarnya pemerintahan yang hancur ini malah dirusak oleh para pemerintah itu sendiri. Mereka lebih banyak mengutamakan egoisme masing-masing dan berlomba mencari tempat/posisi terbaik di parlemen/pemerintahan negara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah satu lembaga yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR menyandang status sebagai lembaga tinggi negara dan sebagai lembaga penampung, penyampai aspirasi masyarakat.

Dilihat dari statusnya itu, dapat dikatakan bahwa DPR adalah tempat bagi seluruh masyarakat untuk mengadu dan menyampaikan aspirasinya. Apa pun keluhan masyarakat, harusnya dapat disampaikan di parlemen.

Namun, jika melihat dari berbagai peristiwa yang sering terjadi di Indonesia, sepertinya sedikit demi sedikit semakin menipis kepercayaan masyarakat akan eksistensi fungsi DPR. Hal tersebut dikarenakan banyak aspirasi dan pendapat masyarakat tidak diindahkan dan tidak mendapat perhatian.. Hal ini jelas menyalahi dan bertolak belakang dengan fungsi DPR: sebagai lembaga penerima dan penyampai aspirasi masyarakat.

Rakyat atau masyarakat adalah salah satu unsur penyusun terbentuknya sebuah negara di samping wilayah dan pemerintah. Indonesia adalah negara yang memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk berlomba dalam memajukan daerah masing-masing yang kelak disebut dengan sistem otonomi daerah. Hal ini juga diperuntukkan bagi masyarakat, yakni untuk mengajak masyarakat ikut serta mengambil andil dalam pemerintahan negara.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan ini tercermin dalam keikutsertaan setiap masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu) untuk memilih wakil rakyat. Hal ini juga bertujuan agar penyaringan suara masyarakat lebih dipertimbangkan lagi di pemerintahan melalui wakil yang telah dipilih.

Pemilu adalah sesuatu yang dilakukan untuk memilih wakil rakyat yang kelak akan duduk di kursi Parlemen. Hal tersebut juga dikenal dengan istilah pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Biasanya, menjelang pemilu, para calon wakil rakyat ini melakukan pendekatan ekstra. Sebisa mungkin berbaur dengan masyarakat dengan tujuan yang sudah bisa ditebak sejak awalnya. Mengumpulkan massa sebanyak mungkin untuk mendukung dan memilihnya saat pesta demokrasi pemilu nanti.

Tidak jarang juga mereka para calon anggota legislatif seketika menjadi seorang dermawan yang melakukan sedekah besar-besaran di mana-mana. Bahkan bisa sampai miliaran rupiah rela ia habiskan demi mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Hal ini sudah bisa ditebak bahwa apa yang telah ia sumbangkan atau sedekahkan itu tidak lebih dari sebuah sogokan. Itu adalah imbalan untuk membeli suara rakyat karena memang jumlah sedekah yang dikeluarkan bukan jumlah yang sedikit. Lima puluh ribu sampai seratus ribu diberikan kepada setiap orang yang sekiranya mau bekerja sama dan mendukungnya saat pemilu.

Jika tadi kita berbicara jumlah sedekah yang dikeluarkan oleh calon anggota DPR, beda dengan tim sukses yang ditunjuk di setiap TPS. Jumlah yang dikeluarkan lebih besar lagi untuk setiap orangnya.

Dari situ kita bisa saksikan bagaimana rusaknya demokrasi kita di Indonesia. Seakan-akan apa pun yang ada di Indonesia itu bisa dibeli dengan uang. Padahal hal tersebut sangat jauh dari kata demokrasi. Tidak heran jika wakil rakyat yang telah terpilih dan berhasil menduduki kursi Parlemen sangat susah untuk mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Setelah sekian banyak uang yang dikeluarkan saat kampanye dan serangan lima puluh ribu sudah pasti menjadi sebuah pemikiran yang mendapat tempat terbaik setelah duduk di bangku DPR. Para sponsor selama kampanye juga pasti mendapat tempat khusus dan menjadi prioritas oleh para anggota terpilih untuk disampaikan aspirasinya daripada rakyat biasa yang tadinya telah berhasil disogok.

Jadi, untuk memilih wakil rakyat saat pemilu selanjutnya, marilah kita sama-sama memilih yang terbaik. Saya yakin, teman-teman semua pasti sudah lebih cerdas dan tidak berpikir pendek untuk serta-merta menerima sogokan yang datang kepada teman-teman.

Jaga harga diri dan hak suara Anda di pemilu. Jangan sampai teman-teman menjualnya dengan harga murah. Hak untuk memilih adalah milik setiap warga negara yang telah cukup umur. Dan menurut hasil analisis saya, batas umur yang telah ditentukan tersebut bertujuan untuk mengenalkan dan oleh setiap pemilih tahu siapa sebenarnya yang layak menjadi seorang pemimpin dan siapa yang hanya mencari keuntungan di bangku DPR.

Ingat, tidak akan ada lagi aspirasi masyarakat yang didengarkan oleh wakil kita sendiri jika kita juga tidak berbenah diri. Maka, jadi pemilih yang cerdas itu penting untuk kita bisa bersama-sama membangun bangsa Indonesia menuju peradaban yang lebih maju dan sejahtera.

#LombaEsaiPolitik

*Muhammad Iswan, Mahasiswa Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by Peserta Lomba (see all)