Masyarakat Adat Papua dan Ironi Pembangunan yang Terus Berlanjut

Masyarakat Adat Papua dan Ironi Pembangunan yang Terus Berlanjut
©Kompas

Masyarakat Adat Papua dan Ironi Pembangunan yang Terus Berlanjut

Ketika saya duduk di sekolah menengah dan kemudian mendengar kata Boven Digoel, selintas yang ada dalam kepala saya adalah sebuah lokasi yang menjadi tempat diasingkannya para pemimpin bangsa pada era pergerakan nasional sebagai imbas perlawanan mereka atas praktik imprealisme.

Itu artinya, Boven Digoel menjadi saksi sejarah betapa teguhnya para pemimpin bangsa ini untuk melawan segala bentuk imprealisme yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Namun hari ini, ketika mendengar kata Boven Digoel, yang ada di kepala saya adalah masyarakat adat yang dengan segenap dayanya berupaya melawan marjinalisasi karena adanya invasi kapitalisme yang disokong oleh negara yang akan mengancam ruang hidup mereka. Itu artinya, hari ini pun, Boven Digoel juga bermakna perlawanan atas penindasan dan segala praktik yang berpotensi untuk menyengsarakan masyarakat.

Dalam konteks ini, saya merujuk pada persoalan yang belakangan ramai diperbincangkan dalam ruang publik kita, yakni hutan adat seluas 36.094 hektare yang terancam digusur karena adanya rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Permasalahan Agraria Masyarakat Adat

Masalah hutan adat yang terancam digusur tersebut bukan hanya menimpa masyarakat adat yang tinggal di sekitar Boven Digoel, Papua Selatan, tetapi juga masyarakat adat yang tinggal di Papua Barat Daya. Hal itu terjadi karena hutan adat yang disebut luasnya setara dengan lebih dari separuh luas Jakarta tadi berada di Papua Selatan dan Barat Daya. Adapun dua kelompok masyarakat adat yang tinggal di situ adalah Suku Awyu dan Suku Moi.

Dan bila ditelaah lebih jauh lagi, masalah masyarakat adat yang belakangan ramai ini sebenarnya adalah persoalan klasik, sebuah ironi pembangunan yang terus berlanjut. Dengan kata lain, ada banyak kasus yang menunjukkan masalah agraria yang sering kali berujung pada konflik sebagai akibat dari pembangunan yang justru makin memarjinalisasikan masyarakat adat sekitar di satu sisi, dan pada sisi yang lain kondusif bagi akumulasi kapital para pemodal.

Sejumlah studi yang dirangkum oleh Willem van der Muur dalam “Konflik Hutan dan Sifat Informal dari Mewujudkan Hak Tanah Masyarakat Adat di Indonesia” (2019) menyebut bahwa persoalan mendasar yang menyebabkan konflik agraria tersebut adalah adanya relasi informal antara kekuasaan-birokrat (dan bahkan sering kali disokong juga oleh aparat negara) dengan para pemodal atau pengusaha.

Baca juga:

Dari struktur ekonomi politik yang seperti inilah lahir kebijakan yang menguntungkan para pemodal untuk mengakumulasikan kapital tadi, dan berakibat pada makin termarjinalisasinya masyarakat sekitar (termasuk dalam kasus masyarakat adat). Masyarakat sekitar pun menjadi korban dari pembangunan.

Dalam konteks masyarakat adat, kehilangan akses atas tanah dan atau hutan adalah suatu hal yang bersifat kompleks. Umumnya, bagi masyarakat adat, tanah dan atau hutan bukan sekadar menjadi tempat mereka untuk bertahan hidup dan mencari makan, tanah dan hutan menyediakan segala keperluan mereka, termasuk untuk soal kesehatan dan sebagainya.

Namun, tanah dan hutan juga mengakar dan inheren dalam kebudayaan mereka. Tanah dan hutan adalah warisan leluhur yang perlu dijaga kelestariannya.

Dengan demikian, tanah dan hutan bagi masyarakat adat tidak hanya bersifat profan, tetapi sekaligus sakral dan atau transendental. Dari sini, negara bukan hanya harus memahami arti dan makna tanah dan hutan yang sangat mendalam bagi masyarakat adat, tetapi harus merekognisi juga sehingga ada perlindungan yang nyata.

Abai terhadap hal tersebut dapat menyebabkan negara kehilangan legitimasinya di mata masyarakat adat, dan bukan tidak mungkin, secara teoretik, hal tersebut mendatangkan konflik sosial secara terus menerus. Mencerabut akses atas tanah dan atau hutan sama dengan mencerabut masyarakat adat dari akar historis dan kultural mereka, dan ini berkaitan juga persoalan harga diri dan martabat yang ketika terciderai bukan tidak mungkin akan melahirkan gesekan.

Perlawanan Struktural, Mungkinkah?

Permasalahan masyarakat adat ini sebenarnya menunjukkan tantangan utama dalam demokrasi di Indonesia, yakni demokrasi yang tersandera oleh oligarki.

Sederhanyanya, sebagaimana yang diargumentasikan oleh Vedi Hadiz dan Richard Robison dalam “The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia” (2013), bahwa oligarki adalah sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terjadinya akumulasi kapital dan berbagai mekanisme atau cara untuk mempertahankannya. Oligarki inilah yang menjadi tantangan utama dalam demokratisasi di Indonesia, dan berkontribusi besar atas mandeknya demokrasi di Indonesia.

Demokrasi Indonesia pun adalah demokrasi yang illiberal, suatu rezim demokrasi yang menghasilkan kebebasan sipil dan politik yang meluas, akan tetapi tidak diikuti dengan perlindungan terhadap mereka yang rentan mengalami marjinalisasi, termasuk masyarakat adat.

Baca juga:

Terlebih, oligarki akan mampu memengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan privat mereka, dan meminjam tesis Jeffrey Winters dalam “Oligarchy and Democracy in Indonesia” (2014), bahwa oligarki pun bisa memanipulasi hukum.

Lalu yang jadi pertanyaan, di tengah masalah struktural yang oligarkis tadi, mungkinkah menyusun suatu langkah agensi terutama dalam masalah masyarakat Adat yang terancam kehilangan akses atas tanah dan hutan tadi? Jawabannya adalah sangat mungkin.

Persepsi publik yang secara masif dalam upaya membangun solidaritas bisa juga berpotensi menghambat atau membatasi langkah oligark. Asumsi ini didasarkan pada sorotan publik yang meluas bisa memengaruhi perilaku elite politik dalam membuat putusan dan atau kebijakan.

Terlebih lagi, perjuangan masyarakat adat bukan hanya sebatas perjuangan untuk keberlangsungan hidup dan budaya mereka semata, tetapi mempunyai korelasi juga untuk kepentingan manusia umumnya, mengingat pembabatan hutan jelas hal yang sangat membahayakan terlebih di era yang disebut oleh Sayyed Hosein Nasr dalam Religion and the Order of Nature (1996) sebagai krisis ekologi yang berada pada taraf mengkhawatirkan.

Kita perlu ingat juga, Anthony Giddens dalam “Affluence, Poverty and the Idea of a Post-Scarcity Society” (1996), bahkan menyebut dunia tempat kita tinggal sebagai manufactured risk, seperti isu perubahan iklim, dan pembabatan hutan jelas akan memperburuk kondisi yang digambarkan oleh Giddens tadi.

Itu artinya, mengingat perjuangan masyarakat adat Papua bukan sekadar untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan makhluk di bumi juga, maka upaya untuk membangun solidaritas global pun amat perlu dilakukan.

Dan bukan tidak mungkin, sorotan publik nasional secara masif, di samping membangun gerakan dan isu yang inklusif yang menyatukan dan atau mengoneksikan berbagai gerakan kelompok yang mengalami marjinalisasi lainnya, dan ditambah sorotan dunia internasional bisa mengamputasi langkah para oligark dalam upaya mereka memprivatisasi hutan untuk kepentingan industri sawit.

Cusdiawan