Masyarakat, Pengawal Integritas Pemilu

Masyarakat, Pengawal Integritas Pemilu
©LIPI

Tahapan pemilu sudah memasuki tahapan baru. Sebanyak 17 partai politik resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu serentak 2024.

Penetapan ini termaktub dalam Keputusan KPU RI Nomor 518 Tahun 2022 yang diterbitkan pada Rabu, 14/12/2024. Pada saat bersamaan juga KPU menetapkan nomor urut partai politik peserta pemilu serentak 2024 melalui rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut partai Politik (Kompas.com, 14/12/2022).

Sebanyak 8 partai politik Parlemen (PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat) memilih menggunakan nomor urut lama mereka pada pemilu 2019 lalu. Hal ini karena partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos ke DPR diberikan pilihan boleh menggunakan nomor urut lama yang dipakai saat pemilu 2019 atau mengikuti pengundian nomor urut untuk mendapatkan nomor urut peserta pemilu yang baru.

Sementara 9 partai (Partai Buruh, PPP, Partai Gelora, PKN, PBB, Partai Garuda, PSI, Perindo) mendapatkan nomor urut baru lewat pengundian nomor urut parpol peserta pemilu yang digelar KPU (Kompas.com, 14/12/2022).

Dalam kerangka ini, awal dari tahapan pemilu 2024 sudah mulai terasa. Meskipun demikian, sesungguhnya tahapan pemilu sudah dimulai sejak pendaftaran peserta pemilu oleh partai politik pada 14 Agustus 2022.

Sesuai dengan perintah konstitusi, setiap tahapan pemilu selalu berada dalam koridor pengawasan. Pengawasan ini tidak hanya menjadi wewenang dan kewajiban dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Senada dengan itu, Presiden Jokowi dalam rapat konsolidasi nasional Bawaslu pada 17 Desember 2022 kembali menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu kekuatan dalam mengawal integritas pemilu 2024.

Urgensi Pengawasan

Pemilu merupakan “jiwa” demokrasi. Melaluinya, rakyat memilih para wakil dan pemimpinnya yang bertugas memikirkan dan mengakomodasikan kepentingan rakyat yang berikblat pada kesejaterahan (bonum commune).

Namun pemilu bukan sekadar momen pemberian suara dan dukungan. Pemilu merupakan suatu dinamika integral dalam seluruh tahapan-tahapan yang perlu dilalui dan diawasi.

Baca juga:

Pengawasan tahapan penyelenggaran pemilihan umum ini menjadi keharusan bahkan menjadi elemen yang melekat pada tiap-tiap pemilu karena, pertama, menjaga kedaulatan rakyat.

Sebagai saran kedaulatan rakyat dalam memilih dan menentukan pemimpin dan wakil rakyat proses tahapan pemilu ini perlu dijaga sehingga tidak tercemar dengan berbagai interes dangkal yang berdampak pada kualitas dari pemimpin atau wakil yang terpilih. Oleh karena itu, pengawasan dalam pemilihan umum merupakan sebuah imperatif mutlak.

Kedua, tegakknya keadilan pemilu. Di sisi lain, pengawasan yang dilakukan berkiblat pada tegaknya keadilan pemilu. Dalam kerangka ini, segala tahap penyelenggaraan dilaksanakan sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, tahap-tahap penyelenggaraan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tidak keluar dari rel perundang-undangan. Dengan demikian, kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya tanpa manipulasi dan kecurangan.

Ketiga, potensi terjadinya pelanggaran pemilu yang sangat tinggi. Dalam kerangka historis pemilihan umum, tak ada satu pun pemilu yang tak ada pelanggaran. Ada banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta pemilu maupun penyelenggara.

Dalam pemilihan umum yang diselenggarkan pada 2019, terdapat banyak dugaan pelanggaran. Bawaslu mencatat 15.052 pelangaran pemilu 2019. Data pelanggaran ini kalkulasi dari laporan dari masyarakat maupun temuan yang dilakukan oleh tim pengawas yang di lapangan.

Bebarapa jenis pelanggaran yang terjadi antara lain netralitas ASN dan POLRI, money politics, pelanggaran kode etik, pelanggaran adminstrasi dan alat peraga kompanye yakni pemasangan alat peraga kampanye tidak pada tempat atau melakukan kampanye tidak sesuai surat izin yang diberikan (detik.com 25/05/2019).

Masyarakat, Pengawas Utama Pemilu

Secara yuridis, yang bertanggungjawab dalam pengawasan pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam kerangka ini, Bawaslu melakukan segala upaya untuk mencegah serta menindak terhadapa pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Perbawaslu no. 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

Halaman selanjutnya >>>
Paskalis Suba
Latest posts by Paskalis Suba (see all)