Matinya Fungsi Negara

Matinya Fungsi Negara
©E-Jurnal

Matinya Fungsi Negara

Dalam beberapa teori tentang terbentuknya negara, misalkan bisa ditemukan pada teori kontrak sosial yang dikemukakan Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Roussaeu bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini menjadikan negara sebagai lembaga yang menampung dan melindungi perjanjian (kontrak sosial) dari masyarakat.

Menurut Hobbes (Wijaya, 2016: 186-187) kehidupan manusia sebelum terbentuknya negara digambarkannya sebagai keadaan alamiah. Kehidupan manusia hanyalah suatu usaha terus-menerus dalam memuaskan hawa nafsu dan mencari kebahagiaan dan menghindari apa yang tidak disukainya.

Hakikat alamiah tersebut akan membawa manusia untuk saling bersaing dan berebut kuasa. Manusia akan saling memerangi manusia lainnya. Manusia sangat membutuhkan kekuasaan bersama untuk menghindari pertumpahan darah. Kebersamaan tersebut (kontrak atau perjanjian sosial) mendorong manusia untuk membentuk sebuah negara atau kedaulatan.

Locke mempertimbangkan bahwa seseorang pasti memiliki keinginan sendiri-sendiri; sehingga dibutuhkan kontrak sosial untuk melindungi kepemilikan dan kebebasan rakyat.

Dia percaya bahwa kontrak sosial dipercaya adalah satu-satunya jalan dalam menuju masyarakat beradab. Kontrak sosial adalah legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa dari seluruh manusia yang secara alamiah terlahir bebas dan setara (Lessnoff, 1990: 2).

Sementara, Roussaeu (Budiman, 1996) berpandangan bahwa keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk meningkatkan diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang dibentuk melalui kontrak.

Melalui pandangannya ini, Roussaeu dikenal sebagai peletak dasar bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Dengan kata lain, ia juga sekaligus dikenal sebagai penggagas paham negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, yakni rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanyalah merupakan wakil-wakil rakyat pelaksana mandat mereka.

Baca juga:

Berdasarkan konsep dan penjelasan negara yang disampaikan Hobbes, Locke dan Roussaeu di atas, tampaknya sangat ada ketidaksesuaian-bahkan bertabrakan apabila kita dengan sadar melihat kondisi riil; realitas yang terjadi dengan negara saat ini. Bahwa dalam banyak kasus, negara tidak berperan sebagaimana mestinya yakni untuk kepentingan masyarakat seperti kesejahteraan dan perlindungan-keamanan yang sangat tidak terjamin sebagaimana prinsip fundamental dari kontrak sosial masyarakat untuk membentuk negara.

Keberadaan negara yang menjamin hak-hak warga masyarakat seakan hanya menjadi sebuah utopis. Negara menjadi mati karena fungsinya tidak dijalankan.

Melihat perihal dengan pelbagai realitas yang terjadi dengan kondisi sosial masyarakat kita dewasa ini, seorang Marxisme yang bernama Lenin sangat protes dengan konsep bahwa negara sebagai produk atau perjanjian masyarakat untuk melahirkan perdamaian dan kehidupan yang layak.

Hal ini senada dengan Rio Apinino (2015) dalam tulisannya Leninisme tentang Negara dan Masyarakat, bahwa pandangan Lenin terhadap Negara berkebalikan 180 derajat. Bagi Lenin, Negara justru tidak lain merupakan produk dan manifestasi dari tidak terdamaikannya antagonisme kelas dalam masyarakat.

Negara ada, justru membuktikan bahwa antagonisme kelas dalam masyarakat tidak pernah terdamaikan. Dari sini Lenin kemudian menyimpulkan bahwa Negara adalah produk kelas yang mendominasi di bidang ekonomi yang seturut waktu juga berdominasi di bidang politik.

Cengkraman Kapitalisme

Perkembangan negara-negara yang menjadikan proses modernisasi dan pembangunan sebagai jalan utama yang ditempuh adalah kesempatan emas (gold chance) bagi kapitalisme dalam menancapkan kekuatan utamanya dalam ekonomi suatu negara.

Kapitalisme secara teoritik pada dasarnya bersumber dan berakar pada filsafat ekonomi klasik, terutama ajaran Adam Smith seorang seorang filsuf dan ekonom berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern yang dituangkan dalam karyanya Wealth of Nation tahun 1776.

Selain Smith, ada juga pemikir-pemikir lain seperti David Ricardo dan James Mill sebagai perintis pandangan ekonomi klasik, dan para pemikir atau pengikut yang lain, seperti Jeremy Bentham, Thomas Malthus dan J. B. Say. Keseluruhan filsafat pemikiran penganut ekonomi klasik tersebut dibangun di atas landasan filsafat ekonomi liberalisme.

Halaman selanjutnya >>>
Nardi Maruapey
Latest posts by Nardi Maruapey (see all)