Mayokrasi yang Salah Kaprah; Tanggapan untuk Tri Muryani

Mayokrasi yang Salah Kaprah; Tanggapan untuk Tri Muryani
Ilustrasi: magdalene.co

Tulisan ini saya maksudkan sebagai kritik terhadap tulisan Tri Muryani yang juga sekaligus refleksi akan pemahaman kesadaran berdemokrasi di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sekiranya ini dapat dipahami sebagai proses dialog untuk mengikis jurang kesalapahaman bersama. Semakin intens kita berdialog sebagai mahasiswa, maka akan semakin kecil jalan untuk berkesalahpahaman itu; dan semakin kecil ruang bersalahpaham, maka semakin dekat pula kita kepada cita-cita keadilan bersama.

Ada beberapa hal yang menurut saya sangat menarik dan penting untuk disoroti terkait kesadaran berdemokrasi yang dikemukakan oleh Tri Muryani. Setidaknya ada 3 hal yang sedikit akan saya klarifikasi tentang paham demokrasi yang ditelurkan melalui tulisannya.

Mayoritas Sudah Tentu Jadi Penguasa?

Oleh Tri Muryani dikatakan bahwa dalam masyarakat demokrasi, mayoritas mempunyai legitimasi dalam perihal kebijakan, sehingga melahirkan sebuah keadaan demokrasi yang selalu mendukung suara mayoritas. Sedangkan suara minoritas tenggelam dalam ketidakpeduliaan hak menyatakan pendapat mereka.

Lebih parah lagi, pihak minoritas tidak hanya dilihat sebagai pihak yang kalah, melainkan juga salah! Dan hal ini mengingatkan kita kepada teori Jean-Jacques Rousseau tentang mayokrasi. Apakah benar suara mayoritas adalah kehendak umum yang harus dipaksakan pada kebijakan publik?

Mari kita belajar dari analogi-analogi sejarah yang sangat memungkinkan kita mendapatkan penjelasan, yaitu musyawarah siasat perang Salman al-Farisi dalam perang khandaq.

Ketika tiba saatnya kaum muslim dikejutkan oleh pasukan musuh dalam jumlah besar yang hendak menyerang Madinah, lengkap dengan persenjataannya, diadakanlah musyawarah strategi perang. Saat itulah Salman al-Farisi menyampaikan usulnya yang brilian untuk menggali parit dan di mana penggalian parit ini sebenarnya tidak dikenal masyarakat Arab yang dikelilingi pasir.

Dalam proses musyarawah, banyak yang keberatan dan menentang usul Salman karena masyarakat Arab hanya mengenal strategi perang maju, mundur, gempur, dan lari. Namun akhirnya Rasulullah menerima usul tersebut dan umat Islam mampu memenangkan perang berkatnya.

Semoga analogi sejarah tersebut bisa menambah paham kesadaran berdemokrasi kita sekaligus membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah mayokrasi atau sekadar voting, tapi tetap berpegang pada musyawarah, yang lebih menekankan pada rasionalitas kebijakannya yang berasas pada keadilan.

PMII dan Sikap Oposisi Organisasi Ekstra Lainnya

Tri Muryani juga menyebutkan tentang PMII sebagai organisasi mayoritas yang menghendaki agar  organisasi ekstra yang lain tidak membangun sikap oposisi dan ikut terlibat bersama PMII dalam kebijakannya.

Tentang ini, menurut saya, harus dipahami bahwa sikap oposisi diperlukan dalam tegaknya sebuah kearifan berdemokrasi. Kenapa? Karena pertarungan antara penguasa dan oposisi harus ditangkap secara luas sebagai keseimbangan kekuasaan yang harus dikontrol. Jadi, hendaknya kearifan demokrasi di kampus UIN Sunan Kalijaga dibarengi sikap kesiapan untuk dikritik agar terus menuju proses penyempurnaan demokrasi.

Nah, sikap dan keputusan dari organisasi ekstra untuk mengambil sikap oposisi yang dibangun  bukan sepenuhnya dilandasi sikap konfrontatif antara sesama organisasi ekstra, tapi seharusnya lebih dipahami sebagai suatu keharusan dalam kearifan berdemokrasi yang harus tetap kita kontrol bersamaagar kekuasaan tetap berjalan seimbang.

Gerakan Persekutuan Kemanusiaan

Langkah menuju demokrasi kita di kampus UIN Sunan Kalijaga sudah seharusnya dimengerti dan dipahami lebih kritis dan progresif, yaitu untuk mengukir persatuan dalam sebuah bangunan cita-cita yang sama tentang keadilan, kesamaan hak, dan kesejahteraan hidup bersama. Tanpa melihat suku, gologan, apalagi organisasi yang diikuti, cita-cita persatuan dan kesadaran pluralisme itu oleh HMI, IMM, PMII, dan organisasi lainnya bisa kita sebut sebagai gerakan persekutuan kemanusiaan.

Kenyataan demokrasi yang terbangun di kampus kita bersama justru semakin menjauh dari gerakan persekutuan kemanusiaan tersebut. Kenapa? Karena disebabkan semakin menguatnya sikap fanatik yang sangat berlebihan dan saling membangun “menara eksklusif” masing-masing antara organisasi ekstra.

Hal ini tentu menimbulkan sikap konfrontatif yang semakin dalam dan mengakar kuat, yang itu justru menghalangi cita-cita kemanusiaan. Dan, yang paling bersedih atas tragedi ini adalah masyarakat yang secara struktural ditindas hak-haknya oleh penguasa yang tidak adil.

Sudah saatnya kita sadar dan bergerak membangun gerakan persekutuan kemanusiaan secara nyata. Sebagai mahasiswa, kita tentu tahu dan paham fungsi kita bersama di masyarakat.

Harapan Kita Bersama

Realitas gerakan mahasiswa belakangan ini sudah ditemukan tidak lagi concern terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Penyakit ini juga menular dan semakin mewabah di kampus kita UIN Sunan Kalijaga, kampus yang katanya kampus rakyat, kampus perlawanan, atau apa pun namanya. Yang jelas, kita merasakan kehilangan bersama ini yang merupakan kemunduran nyata gerakan persekutuan kemanusiaan.

Karena hal ini tentu sangat menyentuh kepentingan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang dewasa dalam kesadaran demokrasi dan bukan bermaksud menafikan komunitas sosial lainnya, tapi gerakan bersama mahasiswalah yang menjadi salah satu faktor praksis peradaban progresif dan berbasis kemanusiaan, maka seluruh mahasiswa perlu segera melakukan reorientasi pemahaman demokrasi yang lebih menekankan basis keadilan sosial sebagai motivasi gerakannya.

Syaratnya apa? Pertama, mengubah cara berpikir sempit yang lebih mengedepankan identitas sempit dan tertutup, seperti paham keagamaan, suku, ras yang terlalu fanatik, dan intoleran, menjadi lebih bebas dan terbuka.

Kedua, senantiasa melakukan rekayasa-rekayasa sosial yang mengarahkan perubahan yang lebih baik. Ketiga, concern terhadap isu-isu spesifik, seperti HAM, korupsi, genosida, dan hal yang mencederai identitas manusia itu sendiri.

Dan yang terakhir, keempat, kritis terhadap kebijakan-kebijakan publik yang ditelurkan oleh pemerintah.

Semoga tulisan ini dapat dipahami sebagai refleksi bersama. Bukan maksud untuk mengajari, tapi lebih kepada kita berproses bersama untuk penyempurnaan diri dan nilai kemanusiaan kita bersama.

Bahwa kewajiban manusia adalah menjadi manusia(Pramoednya Ananta Toer)

*M. Haedar Hafis
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam

___________________

Artikel Terkait: