Media Sosial, Demokrasi, dan Gerakan Sosial

Media Sosial, Demokrasi, dan Gerakan Sosial
©RajaKomen

Menyampaikan atau mengemukakan pendapat dan demokrasi merupakan dua sisi mata uang yang saling memengaruhi. Hal ini tidak lepas dari semangat demokrasi yang dipaparkan oleh David Beetham, yaitu demokrasi sebagai kontrol publik terhadap urusan-urusan yang disepakati sebagai urusan publik atas dasar kesetaraan politik.

Di dalam proses itu, ada dua prinsip dasar yang ditekankan, yaitu kontrol rakyat dan kesetaraan politik. Kedua prinsip dasar itu yang membingkai dalam setiap proses pengambilan keputusan yang bersifat publik.

Definisi publik dalam konteks ini adalah keputusan yang memengaruhi orang lain untuk mengikuti aturan atau keputusan yang sudah dibuat. Sehingga bagi Beetham urusan-urusan publik dikontrol oleh publik (warga negara) dan warga negara memiliki kesetaraan untuk melakukan kontrol tersebut.

Berdasarkan pemaknaan demokrasi itu, jantung dari demokrasi terletak pada hak yang sama dan setara dari setiap warga negara untuk “bersuara” dalam urusan-urusan publik dan melakukan kontrol terhadap jalannya pengelolaan urusan publik (Bayo, 2018). Kebebasan dalam mengontrol urusan publik dan mengemukakan pendapat dalam ranah demokrasi menjadi hal yang sangat penting.

Memasuki abad ke-21, terdapat ragam sarana agar masyarakat dapat mengemukakan pendapat dan melakukan kontrol publik terhadap jalannya kebijakan pemerintah. Mulai dari keterwakilan secara sistem politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, demonstrasi, hingga mengemukakan pendapat dan kontrol publik melalui media sosial (medsos).

Hadirnya media sosial telah menyuguhkan sarana baru bagi masyarakat untuk melakukan kontrol publik dan mengemukakan pendapat secara lebih luas. Seiring perkembangannya, media sosial bukan lagi menjadi sarana yang sebatas pada pertemanan, melainkan sudah berubah menjadi medium untuk memobilisasi gerakan sosial, selain sebagai wadah mengemukakan pendapat dan kontrol publik.

Dalam demokrasi, media sosial justru dianggap sangat bermakna karena mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam gerakan sosial. Sebagaimana temuan ahli yang dilakukan oleh UGM bekerja sama dengan University of Oslo tahun 2014 mengonfirmasi kegunaan media sosial sebagai alat dalam memobilisasi gerakan sosial.

Aktor masyarakat sipil cenderung memilih metode memobilisasi massa dengan cara menulis di surat kabar dan media sosial dengan presentase sebesar 22,2%. Persentase ini lebih tinggi dari kegiatan memobilisasi massa turun ke jalan yang hanya sebesar 15, 9%. Sedangkan metode lain seperti petisi hanya sebesar 15,4% (Galuh, 2017).

Baca juga:

Media sosial merupakan bagian dari media digital. Bentuknya dapat berupa jejaring sosial, seperti Facebook, Blog, Wikipedia, Podcast, YouTube, Twitter, Instagram, dan yang terbaru Tiktok. Perbedaan bentuk media sosial berkaitan dengan fungsi dan kekhasan setiap media.

Jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram berfungsi menjalin interaksi serta memperluas hubungan dalam dunia maya. Facebook dapat membangun jejaring komunitas dengan fungsi memungkinkan pengguna berbagi ide, informasi, atau kegiatan. Dan Instagram dikhususkan sebagai situs berbagi foto.

Sedangkan Twitter merupakan blog yang memungkinkan penggunanya menuliskan teks yang singkat. Teks tersebut kemudian dipublikasikan, baik untuk dilihat semua orang atau kelompok terbatas dalam jaringan pertemannya. Pengguna Twitter harus bisa menyampaikan pesannya dengan bahasa yang lugas, singkat, dan jelas, karena Twitter hanya memuat 140 karakter.

Di Indonesia, menurut riset dari data reportal tahun 2022, jumlah pengguna media sosial Indonesia mencapai 191,4 juta. Dengan rincian: 1). YouTube (mencapai 139 juta atau setara 50%). 2). Facebook (mencapai 129,9 juta atau setara 46,8%). 3). Instagram (mencapai 99,15 juta atau setara 35,7%). Twitter (mencapai 18,45 juta atau 6,6%) (Prastya, 2022).

Masifnya penetrasi media sosial hari ini bisa dipahami setidaknya melalui tiga alasan. Pertama, media sosial menyediakan ruang komunikasi tanpa kelas. Karena setiap individu apa pun latar belakangnya dapat menyuarakan pendapatnya. Tidak jarang satu sama lain saling beradu argumentasi.

Kedua, dengan hadirnya media sosial, makin banyak alternatif saluran partisipasi politik yang memperkuat demokrasi. Bahkan media sosial kerap digunakan untuk melakukan polling dari salah satu kandidat dalam pemilihan umum.

Ketiga, media sosial dianggap bebas dari kontrol negara sehingga menciptakan lingkungan yang aman untuk berkomunikasi. Meski sudah ada pengaturan terkait tentang hoaks, tetap saja kata-kata yang tidak pantas masing sering terdengar di media sosial.

Potensi media sosial dalam memengaruhi demokrasi setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu: 1). Kelompok distopian, 2). Kelompok neo-futuris, 3). Teknorealis.

Halaman selanjutnya >>>
Dimas Sigit Cahyokusumo
Latest posts by Dimas Sigit Cahyokusumo (see all)