Megawati Paling Diuntungkan atas Kejatuhan Gus Dur

Megawati Paling Diuntungkan atas Kejatuhan Gus Dur
©TW

Nalar Politik – Siapa yang paling diuntungkan oleh dilengserkannya Gus Dur? Apakah Amien Rais dan kelompoknya yang memang menjadi pihak paling vokal menurunkan presiden? Ataukah Megawati sebagai wakilnya saat itu? Atau malah Golkar selaku mantan partai penguasa?

Menurut Amin Mudzakkir, peniliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pihak yang paling diuntungkan dari proses sebenarnya itu adalah Megawati. Hal ini ia tegaskan kembali melalui keterangan tertulisnya di media sosial.

“Waktu bedah buku Virdika Rizky Utama yang laris manis tentang penjatuhan Gus Dur di Menes, Banten, saya telah bilang bahwa pihak yang paling diuntungkan dari proses itu sebenarnya adalah Megawati,” tulis Amin, 24 Juli 2021.

Terbukti ketika Gus Dur benar-benar lengser dari jabatannya sebagai presiden. Megawati langsung didapuk untuk menggantikannya. Selain karena partainya sendiri, PDIP, adalah pemenang Pemilu 1999 yang berhasil meraih suara lebih dari 33 persen.

“Dengan membiarkan aksi Amien Rais dan kelompok Islam politik lainnya saat itu, dia (Megawati) melenggang menuju kursi kepresidenan. Posisinya ketika sebagai wakil presiden dan kenyataan bahwa dia adalah pemenang pemilu 1999 adalah justifikasi yang memang menguatkan.

Adapun yang didapat Amien Rais dari peristiwa itu, kata Amien, tidak terlalu signifikan. Justru, kelompok Islam politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mendapat posisi lumayan, yang makin terwujud di era kepresidenan SBY.

“Mungkin selama periode itu, 2004-2014, bisa dikatakan adalah masa kejayaan Islam politik di Indonesia pasca-Soeharto.”

Jokowi lalu dilihatnya cukup cerdik memanfaatkan kenyataan tersebut sebagai senjata “nabok nyilih tangan”. Paham bahwa banyak pihak yang tidak suka terhadap keberadaan kelompok Islam itu, kata Amin, ia mulai membangun basis yang kuat di kalangan nasionalis sekuler dan muslim tradisionalis.

“Terlebih sejak dikeluarkannya Perppu Ormas 2017 dan terutama lagi sejak perubahan komposisi elite pemerintahan pasca-2019; dapat dikatakan gerak kelompok Islam politik telah dihentikan.”

Tentu saja perubahan akan terus terjadi. Namun, bagi dosen Fakultas Islam Nusantara Unusia Jakarta ini, posisi kelompok Islam politik pada dasarnya selalu berada di bawah hegemoni kelompok nasionalis sekuler. Mereka hanya bisa tampil ke permukaan sejauh dimanfaatkan oleh elite politik sekuler, sebagaimana terjadi di era akhir pemerintahan Soeharto dan SBY.

Baca juga:

“Pokok ini jarang disadari. Wacana sekularisme berhasil menghegemoni pikiran kita: seolah-olah Islam politik adalah ancaman nyata. Kenyataannya, mereka berulang kali berhasil diperdaya.”

Kelompok Islam politik sendiri, menurut Amin, turut menyadarinya. Namun, sejauh mana kesadaran mereka bisa diaktualisasikan dalam visi dan aksi nyata masih tanda tanya.

“Terus terang saya ragu dengan kemampuan mereka memperbarui diri. Karakternya yang kaku membuat mereka kurang adaptif dengan perubahan, sehingga mimpi-mimpi politik mereka selalu berhasil dipatahkan.”