Melancarkan Oposisi, Merayakan Demokrasi

Melancarkan Oposisi, Merayakan Demokrasi
©Kompas

Melancarkan Oposisi, Merayakan Demokrasi

Belum lama ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta kepada pihak yang tidak mau bekerja sama untuk tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan pada Rakornas PAN di Jakarta (9/5/2024). Prabowo mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk sekadar menjadi penonton, tetapi jangan mengganggu (Kompas, 11/52024).

Pernyataan ini menuai kontroversi. Publik bisa menilai secara transparan bahwa Prabowo “geram” karena tak berhasil menggaet PDIP untuk bergabung mendukung pemerintah. Namun, di lain sisi, Prabowo sebenarnya menampilkan watak arkais seorang calon kepala negara yang memberi sinyal bahwa demokrasi akan diseret oleh kecongkakan politisnya.

Bagi penulis, pernyataan ini mencerminkan dua gejala yang mecekam terhadap demokrasi: pertama, terdeteksinya syahwat otoritarianisme karena berupaya menutup kran disensus dalam demokrasi, dan kedua, terselip intensi memperparah kemacetan demokrasi partisipatoris.

Kita tahu bahwa syahwat otoritarianisme ialah ketakutan pada disensus sehingga cenderung memproteksi diri dan berupaya mencegah protes sosial. Seorang pemimpin antikritik selalu berniat menyeragamkan diferensiasi sosial dan politik. Gelagat politik yang ditunjukkan Prabowo ini jelas-jelas terindikasi menutup oposisi dalam ruang demokrasi dan memproteksi diri dari kontrol dan kritik dari luar kekuasaan.

Oposisi dan Kabinet

Pasca perhelatan akbar politik elektoral, peta politik kita seakan terpusat pada distingsi Oposisi Vs Kabinet—minus konsep strategis rancang bangun bangsa. Evaluasi internal partai politik mulai dijalankan untuk menentukan kiblat lima tahun ke depan. Lobi politik dengan baju rekonsiliasi politik ditunjukkan dengan telanjang.

Tak heran, sebagian partai telah berhasil mengikuti bujukan koalisi pemenang untuk bergabung dalam pemerintahan. Sebagian lain mempertahankan posisi sebagai oposisi kendati belum terbaca secara gamblang. Hal yang biasa dalam politik: tiada lawan dan kawan yang abadi. Yang abadi adalah kompromi.

Namun, pertanyaan mendasarnya ialah mengapa dalam politik hari-hari ini sulit sekali menemukan partai oposan yang konsisten, di satu sisi, dan di lain sisi, sulit bagi partai pemenang menahan diri membentuk jejaring birokrasi koalisi berskala kecil?

Baca juga:

Ada kecenderungan kuat bahwa partai pemenang melakukan lobi ke partai lawan secara sangat masif dan tak sedikit pun membiarkan semacam “ruang kosong” bagi terselenggaranya oposisi yang garang.

Tentu jawaban yang lumrah ialah mengupayakan stabilitas dan harmoni politik pemerintahan. Namun, hemat penulis, demokrasi di Indonesia justru tidak bisa dinikmati sebagai ruang dialektis yang berkualitas justru karena ketiadaan ruang kosong bagi terselenggaranya oposisi. Demokrasi sebagai the government by reason tidak diaktifkan karena dominasi narasi tunggal sarat kepentingan dalam setiap pengambilan kebijakan publik.

Di sini, bagi parpol, ada dilema etis dan pragmatis sekaligus. Secara etis, parpol perlu menahan diri terhadap tirani mayoritas dan pragmatisme yang bisa melumpuhkan tonggak moral politiknya.

Dengan kata lain, parpol mesti menunjukkan konsistensi ideologi dan keberpihakannya. Namun, secara pragmatis, nasib partai oposan memang kurang diuntungkan jika dilihat secara faktual teristimewa dalam perhelatan politik elektoral.

Patrick Ziegenhain (2024) menulis, “tidak ada parpol yang menjadi populer karena menentang presiden”. Ia membandingkan demokrasi di Indonesia dengan demokrasi klasik di negara lain.

Menurutnya, oposisi di Indonesia melancarkan kritik dan negosiasi di parlemen tetapi pada akhirnya harus tunduk pada suara mayoritas. Hal inilah yang membuat parpol penuh pertimbangan untuk mengambil posisi oposisi karena toh pada akhirnya tunduk kepada mayoritas. Sedangkan di negara demokrasi lain, parpol dengan sukarela menjadi oposisi karena ada perbedaan ideologis antarparpol.

Misalnya, partai konservatif versus progresif atau sosialis versus liberal. Sehingga yang terjadi adalah pertarungan ideologis secara konstan. Sedangkan parpol di Indonesia tak ubahnya perusahan politik (perpol) yang sarat patronase dan dipimpin oleh individu. Akibatnya, parpol di Indonesia sulit untuk menjadi oposisi berbasis ideologi. Kiblat parpol didominasi pertimbangan pragmatis.

Alasan lain sebagaimana pendapat Ziegenhain ialah masyarakat Indonesia tidak menaruh minat bahkan tidak menghargai kerja oposisi. Dalam perhelatan elektoral, masyarakat cenderung memilih pihak yang berkuasa.

Halaman selanjutnya >>>
Paul Ama Tukan
Latest posts by Paul Ama Tukan (see all)