Melawan Pragmatisme Politik Transaksional

548

Praktik politik transaksional masih begitu masif.

Sejak reformasi 20 Mei 1998, Indonesia seolah-olah memasuki babak baru dalam dunia perpolitikan. Dunia yang menjanjikan proses demokratisasi selalu menampilkan wajah ganda di depan publik.

Pada sisi lain, ia dengan lantang berani menjanjikan ke arah yang lebih baik dari arah sebelumnya. Namun, terkadang pada sisi lain itu, di balik topengnya, ia memanfaatkan kepentingan pribadi dan kelompok.

Begitu pula dengan potret perubahan. Dinamika politik sepanjang kurun waktu satu dekade ini, menurut sebagian kalangan, menunjukkan tanda-tanda makin demokratis. Itu karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi diberikan ruang demokrasi yang seluas-luasnya untuk memilih seorang pemimpin dalam hajatan pesta demokrasi. Entah itu Pilpres, Pilgub, bahkan pemilihan kepala daerah kabupaten hingga desa.

Namun, apakah perkembangan demokrasi ini, secara substansial, sudah memenuhi harapan kita? Ataukah masih dengan tanda tanya?

Pertanyaan di atas mencoba membuka realitas implementasi demokrasi kita hari ini. Itu menunjukkan tanda-tanda yang berbahaya bagi kualitas demokrasi Pancasila.

Salah satu tanda bahaya yang secara realitas datang dari perseorangan atau partai politik adalah politik tranksaksional (politik uang). Jika kondisi potret dinamika politik yang kita terapkan seperti ini, maka cikal bakal akan melahirkan tipe pemimpin yang korup dan totaliter. Serta, tidak akuntabel dan mencederai orientasi demokrasi kita serta internal partai politik dalam ruang-ruang publik.

Padahal kita ketahui bersama bahwa partai politik sebagai entitas politik berperan untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat dalam ruang-ruang publik. Kehadiran partai politik sebagai elemen yang menentukan terhadap penyelenggaraan negara untuk melahirkan kebijakan-kebijakan dan regulasi yang prorakyat secara komprehensif (keseluruhan).

Tetapi faktanya, praktik politik transaksional masih begitu masif.

Baca juga: