Meletakkan Paradigma Pembangunan yang Tepat

Meletakkan Paradigma Pembangunan yang Tepat
©LinkedIn

Meletakkan Paradigma Pembangunan yang Tepat

Kontestasi politik telah usai dengan segala kekurangan, kontroversi, dan carut-marutnya. Dan salah satu hal pokok yang harus benar-benar difokuskan ke depan adalah tantangan pembangunan dan dengan paradigma seperti apa pembangunan harus dijalankan.

Persoalan pembangunan jelas menjadi pekerjaan besar bagi pemerintahan terpilih pada satu sisi, dan bagi kalangan akademisi ataupun civil society pada sisi yang lain agar terus memberi masukan dan kritik agar pembangunan berjalan di atas rel yang benar sehingga tidak terperosok ke dalam jurang kehancuran.

Mengupayakan Pertumbuhan yang Berkualitas

Adapun salah satu tantangan pembangunan yang harus dijalankan adalah bagaimana untuk menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas. Mengupayakan pertumbuhan yang berkualitas harus menjadi salah satu poin utama yang melandasi paradigma pembangunan yang kita jalankan.

Secara teoretik, pertumbuhan yang berkualitas harus memenuhi atau memiliki keterkaitan dengan aspek pemerataan dan keberlanjutan.

Selama 25 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis 90-an memang tidak bisa dikatakan buruk. Namun, kita memerlukan angka yang lebih besar lagi untuk dapat mencapai kemakmuran yang lebih luas untuk memangkas kemiskinan dan kesenjangan pada satu sisi, dan bagaimana agar angka-angka yang menyumbang pertumbuhan itu mencerminkan keberlanjutan pada sisi yang lain.

Sebab itulah, kita bukan hanya mementingkan aspek kuantitatif, tetapi juga kualitatif.

Lalu, bagaimana jalan untuk menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas itu? Jalannya tidak lain adalah dengan memperkokoh industrialisasi. Struktur perekonomian kita harus menjadikan industri sebagai sektor penggerak perekonomian kita. Pemerintah harus menggenjot produk-produk ataupun jasa yang mempunyai nilai tambah.

Baca juga:

Dengan cara inilah kita berharap bahwa pengangguran makin teratasi dan dengan demikian  kesenjangan bisa dipangkas, selain juga menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang akan memiliki daya saing yang tinggi, dan pertumbuhan kita akan mencerminkan juga keberlanjutan karena kita tidak lagi mengandalkan sumber-sumber ekstraktif. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sumber-sumber ekstraktif akan gagal memenuhi aspek pemerataan dan keberlanjutan.

Namun, hal yang perlu digarisbawahi mengenai industri ini, bahwa meskipun kita memerlukan industri-industri padat modal yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi untuk meningkatkan daya saing kita dalam pentas global sehingga kita bisa mendapat manfaat lebih dari globalisasi, kita juga tidak bisa mengabaikan industri padat karya bila melihat kondisi real masyarakat kita saat ini dari aspek kualifikasi (tingkat pendidikan), industri padat karya diperlukan untuk memperluas lapangan kerja. Dengan kata lain, kita perlu mengokohkan keseimbangan antara industri padat modal dan padat karya.

Kita pun memerlukan langkah-langkah strategis yang tepat untuk menyikapi dualisme struktur perekonomian kita, suatu masalah klasik yang sudah diperbincangkan  oleh para ekonom, semisal J.H Boeke (1983), mengenai pertanian dan industri. Bagaimanapun, mengokohkan pertanian diperlukan bukan hanya untuk ketahanan pangan, tetapi juga untuk memangkas kesenjangan antara desa dan kota.

Dengan kata lain, kita juga perlu menyeimbangkan problem industry dan pertanian tadi. Implikasinya, bahwa meskipun kita memerlukan industrialisasi yang lebih kokoh, tetapi kita tidak bisa mengabaikan pertanian. Sebab itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk lebih memberdayakan petani pada satu sisi, dan dalam konteks ini pemerintah harus lebih berupaya untuk memperkokoh  perkoperasian sebagai salah satu langkah untuk memberdayakan petani tadi.

Dalam garis besarnya, dengan memperkokoh pertanian, kita pun bisa mencegah terjadinya  apa yang disebut oleh Michael Lipton (1977) sebagai kegagalan revitalisasi pertanian yang samkin parah.  Gagalnya revitalisasi pertanian akan berdampak juga pada apa yang disebut oleh Raol Prebisch (1983)  sebagai “urbanisasi yang prematur”, inilah yang perlu kita cegah agar tidak bertumbuh semakin parah.

Dalam hemat penulis, untuk mengokohkan pertanian tadi, paling utama lagi adalah dengan tidak membiarkan lahan-lahan pertanian semakin tergerus. Jawa misalnya yang dikenal memiliki lahan pertanian yang subur, namun kini semakin menipis akibat jumlah penduduk yang terus meningkat. Sebab itu, diperlukan langkah strategis dan cukup radikal untuk mengatasi persebaran penduduk yang terpusat di Jawa ini.

Sebenarnya, penulis melihat kebijakan seperti pemindahan ibu kota adalah langkah strategis dan memberi harapan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Jawa, sehingga tidak mengherankan, menurut Tim Visi 2033 yang diketuai oleh Andrinof Chaniago yang juga Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional pertama di era Jokowi, bahwa ide pemindahan ibu kota berkaitan juga dengan ketahanan pangan, karena untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian yang meluas yang salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Dengan kata lain, IKN juga ditujukan untuk melindungi lahan pertanian di Jawa agar tidak semakin menipis. Namun dengan catatan, jika kebijakan IKN ini dijalankan dengan benar dan tidak mengalami penyimpangan, termasuk tidak mengulangi kesalahan dalam kebijakan pembangunan perkotaan di masa lalu.

Halaman selanjutnya >>>
Cusdiawan