Memang Kenapa Kalau Gerindra Patok Mahar Politik?

Memang Kenapa Kalau Gerindra Patok Mahar Politik?
La Nyalla Mattalitti & Prabowo Subianto (Ilustrasi: suratkabar.id)

Gerindra patok mahar politik. La Nyalla Mattalitti, salah satu penggede Alumni 212, pun harus berbesar hati menerima statusnya sebagai bakal calon (balon) gagal untuk Pilkada Jawa Timur 2018.

Bagaimana tidak, semua karena Gerindra patok mahar politik. Patokan partai besutan Prabowo Subianto, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), tidak mampu ia penuhi, sekalipun ia merupakan kader terbaiknya sendiri. Maka mau tidak mau, La Nyalla harus gigit jari, meskipun harus menyatakan diri untuk berseberangan dengan partai berlambang Burung Garuda ini.

Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis, 11 Januari 2018, kekecewaan karena hanya mampu menjadi balon gagal itu ia lontarkan di hadapan publik. La Nyala merasa diri telah disia-siakan, tidak diharganya sama sekali selaku kader partai.

“Benderanya Prabowo Subianto dan benderanya Gerindra saya kibarkan di Jawa Timur. Balasannya, ia sia-siakan saya. Kalau ia sia-siakan saya, berarti ia tidak suka saya. Saya pun tidak akan mendukung dia lagi.”

“Pak Prabowo ini idola saya. Saya selama ini mencalonkan (dia) presiden. Kok saya diginikan?”

Saya sih menyadari bagaimana perasaan seorang La Nyalla ini. Siapa pun memang akan kecewa berat jika cita-cita dan impiannya tidak tercapai. Terlebih jika semua upaya telah dilakukannya sedemikian rupa.

Tapi, benar atau tidaknya tudingan La Nyalla tentang Gerindra patok mahar politik, tetap bukan hal yang salah ketika partai (pemegang sahamnya) mematok itu sebagai kewajiban. Toh siapa lagi yang berhak mengatur kebijakan partai selain pemilik atau pengurus utama partai sendiri?

Ah, La Nyalla tak menyadari posisinya ini. Meski sebagai kader partai dan loyalis Prabowo, tetap saja La Nyalla tak punya wewenang untuk mengatur itu. Kecewa sih boleh. Tapi, kalau sampai ingin melaporkannya sebagai tindak pidana dengan tuduhan main politik uang, tunggu dulu, tak ada dasarnya sama sekali.

Sebagai salah satu lembaga negara, partai politik memang punya kewajiban (lebih tepatnya: diwajibkan) untuk membangun tatanan politik yang madani alias beradab. Tapi, itu bukan kewajiban dalam arti keharusan, melainkan bersifat sunnah saja.

Ya, partai politik itu tak ada bedanya dengan penyedia jasa lainnya. Jika orang mau gunakan jasanya sebagai kendaraan kepentingan politik, maka tentu yang bersangkutan harus mau dan mampu mengikuti aturan mainnya, sekalipun aturan main itu berupa mahar politik.

Jika Anda, La Nyalla, tak mau mengeluarkan mahar politik, ogah mengikuti patokan uang yang disyaratkannya, maka pilihan Anda hanya ada dua: cari partai politik yang mau mengusung Anda tanpa mahar, atau bentuk partai politik sebagai kendaraan pribadi Anda sendiri. Ini, saya pikir, jauh lebih fair ketimbang kecewa dan berniat memprosesnya secara hukum.

Sukar-tidaknya memilih di antara salah satu pilihan di atas, itu sih derita Anda sendiri, La Nyalla. Itu mesti Anda tanggung sendiri. Maksud saya, jangan jadikan ketidakmampuan Anda sebagai dalih, apalagi sampai menggunakannya jadi senjata menyerang lawan. Ini, saya pikir lagi, adalah laku yang sama sekali tidak fair.

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by Maman Suratman (see all)