Membaca Peta Industrialisasi Pers di Indonesia

Membaca Peta Industrialisasi Pers di Indonesia
©Own Talk

Membaca Peta Industrialisasi Pers di Indonesia

Industri pers tanah air pada perkembangan terakhir pasca Pemilu 2024 mengalami pasang surut. Media pemberitaan dan industri pers dalam kurun dua tahun terakhir pasca pandemi dan resesi ekonomi global menyisakan segelintir pemain media nasional dengan modal besar saja yang sanggup bertahan di tengah persaingan media dan tingginya harga kertas.

Tak banyak media cetak, televisi dan online yang sanggup bertahan untuk tetap memasok program bermutu, menghidupi jurnalis dan karyawan serta meramaikan jagad pasar iklan dan promosi di media. Dengan tiga parameter di atas, media pers yang sehat dan baik keuangannya yang sanggup diterima publik dan memperoleh kepercayaan pasar.

Memang pada kurun terakhir ada beberapa pemilik media berafiliasi dengan Partai politik seperti Surya Paloh dengan Nasdem, Hari Tanoe dengan Perindo dan segelintir media gurem terutama online untuk meraih cetak pasar iklan dan politik tapi itu sifatnya sebentar, karena media pers yang baik selain independen, integritas dan objektif juga harus profesional. Tanpa itu , niscaya media akan secara perlahan ditinggalkan pemodal, pengiklan dan khalayak.

Pers sebagai instrumen publik secara alamiah berpolitik, bahkan harus berpolitik. Namun, pers sebagai pers yang menjalankan politik publik bebas dari keberpihakan pada suatu kekuatan politik. Membicarakan atau memperjuangkan kepentingan publik adalah sebuah politik. Ada bermacam-macam corak pers partisan, antara lain:

Pers sebagai alat kelengkapan resmi kekuasaan politik atau penyelenggara kekuasaan politik. Hal ini terutama didapati pada sistem kekuasaan otoriter atau kediktaturan.

Selain sebagai corong regim yang berkuasa, sekaligus sebagai cara mengendalikan atau menguasai pers. Tetapi, pers partisan terdapat juga dalam sistem demokrasi. Berbagai kekuatan politik tidak dilarang memiliki pers sebagai organ pendukung.

Sikap partisan yang timbul dari persamaan ideologi atau persamaan pandangan dengan suatu kekuatan politik tertentu, atau untuk menjamin atau melindungi kepentingan pers yang bersangkutan. Suatu kepentingan yang bersifat ekonomis, acap kali mendorong pers bersikap partisan.

Baca juga:

Pers-pers daerah yang melakukan berbagai bentuk kerja sama dengan pemerintah daerah, sadar atau tidak sadar, menjadi partisan sebagai imbalan yang diterima. Pers semacam ini dapat mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pers itu sendiri.

Pemilik pers yang menjadi aktivis atau menggabungkan diri dengan kekuatan politik tertentu. Secara resmi mungkin pers yang bersangkutan tidak serta merta bersikap partisan. Tetapi merupakan kewajiban pers yang bersangkutan untuk menjalankan kemauan pemilik termasuk kemauan politik langsung atau tidak langsung akan bersifat partisan.

Tiga kemungkinan di atas tidak memungkinkan atau paling tidak akan menimbulkan keraguan pers bersangkutan akan bersifat independen dan berimbang. Politik adalah kepentingan. Kepentingan politik regim, atau individu sangat berpengaruh pada pers yang ada dalam genggamannya.

Namun demikian, pengertian independen sama sekali tidak melarang untuk berpihak. Pers independen wajib berpihak demi kepentingan publik. Yang harus dijaga adalah keseimbangan. Inilah makna imparsial sebagai unsur independensi pers. imparsial adalah keseimbangan.

Keempat; tingkah laku pers atau internal pers dapat mengancam kemerdekaannya sendiri. Pers yang bermutu rendah, sistem pengelolaan yang tidak baik, tidak menghormati kode etik dan peraturan perundangan pers, akan merendahkan martabatnya sendiri. Bukan sekadar menurunkan atau meniadakan kepercayaan publik, tetapi dapat mengundang campur tangan pihak luar terhadap pers.

Di atas telah dicatat, peran pemilik pers. Tidak kalah penting peran wartawan dan redaksi untuk mencederai kemerdekaan pers. Wartawan yang sekadar memandang pelaksanaan tugas kewartawanan sebagai cara mencari nafkah dapat kehilangan kehormatan untuk menjaga kemerdekaan pers. Redaksi yang terlalu memaksakan kebijakan berpihak merupakan pula ancaman kemerdekaan pers.

Demikian berbagai faktor yang dapat memengaruhi kemerdekaan pers.

Selain isu politik praktis media, era industrialisasi media massa saat ini  menjadi sesuatu yang bisa dihindari. Catatan ini dibatasi pada industrialisasi pers. Media massa dapat meliputi pers dan bukan pers.

Halaman selanjutnya >>>
Aji Setiawan