Membebaskan Tanah Air dari Kutukan Kolonial

Membebaskan Tanah Air dari Kutukan Kolonial
Ilustrasi: Sampul Buku

Terhitung sejak Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan tanah air Indonesia, 73 tahun lalu, tampaknya perlu kita memeriksa kembali frasa ‘merdeka’ dalam makna sesungguhnya. Sederhananya, merdeka dapat diartikan sebagai keadaan lepas dari segala bentuk penjajahan kolonial, fisik maupun kultur, yang menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia.

Tentu tidak sulit mengatakan jika saat ini Indonesia telah bebas dari penjajahan—dalam arti, gempuran senjata dari negara penjajah. Namun dalam hal kultur, beberapa sistem kolonial masih tampak dalam berbagai kebijakan negara yang akhirnya terbukti membuat rakyat Indonesia masih merasa hidup dalam “kemerdekaan rasa penjajahan”, khususnya dalam bidang agraria.

Bagaimana menilai kemerdekaan rakyat Indonesia dalam hal agraria? Buku Panggilan Tanah Air karya Noer Fauzi Rachman yang telah masuk cetakan ketiga bisa menjadi jawaban atas pertanyaan ini.

Dalam buku tersebut, penulis mencoba memberikan gambaran bagaimana porak porandanya tanah air melaui perampasan tanah pascakemerdekaan, khususnya pada masa orde baru hingga pascareformasi. Hal menarik dari upaya penulis, karena ia tak sekadar memosisikan diri sebagai pengamat, tapi sekaligus menjadi saksi dari berbagai kejadian tersebut.

Pada bagian awal buku, penulis memberikan gambaran umum berbagai masalah perampasan tanah, penggusuran, pengambil-alihan lahan, hingga kekerasan yang menjadi indikator penulis menyimpulkan bahwa kondisi tanah air dalam keadaan ‘porak-poranda’. Penulis melihat bahwa arus pengurangan jumlah petani sebagai akibat dari perampasan lahan dimulai sejak pertengahan abad 20.

Laju konversi lahan pertanian pada rentang waktu 1992-2000 mencapai angka 110.000 ha/tahun, melonjak menjadi 145.000ha/tahun pada periode 2002-2006, serta mencapai angka 200.000ha/tahun pada periode 2007-2010. Rata-rata laju konversi lahan pertanian sejak saat 1992-2010 adalah 129.000ha/tahun atau, dalam bahasa sederhananya, setiap menit terdapat 0,25 hektare tanah pertanian yang berubah menjadi lahan non pertanian.

Seiring dengan perubahan pertanian menjadi lahan non-pertanian mengakibatkan perubahan paradigma serta minat kerja masyarakat untuk meninggalkan pekerjaan sebagai petani dan lebih memilih untuk mengadu nasib di kota-kota besar. Perubahan cara pandang ini tentu tidak sebatas meninggalkan kampung halaman dalam artian ruang, tetapi sekaligus meninggalkan gaya hidup pedesaan menjadi gaya hidup perkotaan yang cenderung konsumtif.

Bryceson, seorang ahli agraria, membuat istilah deagrarianization untuk menggambarkan semakin kecilnya andil kerja-kerja agraris bagi ekonomi rakyat, perubahan orientasi hidup, identifikasi sosial, dan perubahan lokasi hidup.

Pada pembahasan selanjutnya, penulis menjelaskan sebab utama dari porak porandanya kehidupan rakyat dan tanah air adalah reorganisasi ruang sebagai upaya membuka jalur bagi perluasan sistem produksi kapitalistik. Pemaknaan terhadap reorganisasi ruang tidak hanya dalam artian tempat, tapi juga ruang imajinasi yang menjadi sasaran sistem kapitalis dalam mengatur kesadaran masyarakat menjadi masyarakat konsumtif melalui iklan-iklan yang terus disodorkan dalam berbagai media.

Sebagai sebuah upaya pengaturan ulang ruang-ruang sumber daya, baik dalam bentuk privatisasi tanah, sumber daya, pengaturan kesadaran, ataupun eksploitasi tenaga kerja, semuanya bekerja dalam sebuah sistem yang saling berkaitan demi mencapai tujuan dari sistem kapitalis, melipatgandakan keuntungan.

Bagian menarik selanjutnya, penulis menunjukkan bahwa segala proses porak porandanya kondisi tanah air, negara turut mengambil peran penting. Melalui regulasi, izin, serta berbagai proyek pembangunan, negara memperlancar bekerjanya sistem ekonomi kapitalis dalam bidang agraria, baik dalam bentuk Kontrak Karya Pertambangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan, HPH/HPHTI oleh Menteri Kehutanan, ataupun surat keputusan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pada bab selanjutnya, penulis menjelaskan karakter dari sistem kapitalis yang memanfaatkan kemajuan teknologi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pembagian kerja, hingga sirkulasi barang untuk dapat mengakumulasi keuntungan yang berlipat. Pada bagian ini juga membahas bagaimana rezim orde baru yang otoriter menjadi masa pertumbuhan paling baik untuk kerja-kerja kapitalis yang memperparah porak porandanya tanah air Indonesia.

Orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto kembali mempraktikkan asas domain negara. Menjadikan setiap tanah yang tidak dapat dibuktikan hak kepemilikan pribadi secara otomatis menjadi domain pemerintah. Hal ini semakin mempermudah perusahaan-perusahaan dari negara-negara Eropa untuk memperoleh hak pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah. Hal ini mudah saja terjadi sebab corak kepemimpinan Soeharto saat itu dikenal sangatlah terbuka pada kepentingan asing.

Pada bab selanjutnya, penulis memberikan gambaran kondisi tanah air yang berada dalam kondisi krisis sosial-ekologi yang parah. Sejalan dengan data yang ditunjukkan Hendro Sangkoyo (1999) bahwa komponen utama krisis sosial-ekologis adalah tak adanya jaminan keselamatan kerja, produktivitas yang menurun, kerusakan alam, dan kesejahteraan rakyat memburuk.

Dalam bab ini, penulis juga menjelaskan beberapa program rezim pasca-Soeharto. Semua program berikut dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kemelaratan rakyat. Walaupun pada akhirnya pada titik tertentu memunculkan permasalahan baru dalam masyarakat. Misalnya, pada rezim Susilo Bambang Yudhoyono dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Lalu, Jokowi dengan salah satu semangat Nawa Cita-nya untuk Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam bab yang sama, penulis memberikan 3 identifikasi masalah yang harus menjadi fokus agar permasalahan krisis sosial dan ekologis dapat teratasi: (a) keselamatan dan kesejahteraan rakyat, (b) keutuhan fungsi-fungsi ruang hidup, dan (c) produktivitas rakyat.

Pada bagian penutup, penulis mengajak pembaca untuk menyadari kondisi tanah air yang porak poranda sekaligus mendengarkan panggilan ideologis dari ibu pertiwi untuk merawat dan merintis arus balik memperjuangkan tanah air dengan pertimbangan sejarah dan geografi sekaligus mengembalikan Indonesia sebagai bangsa agraris.

Buku ini ditulis dengan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami oleh pemula dalam hal isu agraria sekalipun. Kemampuan penulis dalam menerjemahkan data-data menjadi kalimat yang lebih mudah dimengerti juga menjadi salah satu poin tambah dari buku ini. Sehingga selayaknya, bagi siapa pun yang ingin atau telah berkecimpung dalam isu-isu agraria, sangat tepat jika membaca buku ini, lalu mulai menentukan sikap, apakah kita siap untuk membebaskan tanah air dari kutukan kolonial?

  • Judul: Panggilan Tanah Air
  • Penulis: Noer Fauzi Rachman
  • Penerbit: INSISTPress
  • Tahun terbit: Yogyakarta, Cet. III, 2017
Riandy Aryani
Riandy Aryani 3 Articles
Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Pekerja jalanan, penikmat es jeruk.