Memberdayakan Petani Bima

Memberdayakan Petani Bima
©NU Online

Memberdayakan petani adalah keharusan. Pemerintah mesti menyediakan fasilitas pertanian, bukan malah sebaliknya: menguras petani!

Baru-baru ini saya membaca media lokal di Bima. Saya mendapati informasi bahwa harga pupuk naik di beberapa desa Kabupaten Bima. Sementara di desa lain, harga pupuk terjangkau.

Bagi saya, mendapati informasi semacam itu tidak harus kaget. Sudah biasa! Sebab, harga pupuk di Bima dengan harga yang sangat menjulang tinggi itu sudah lama, tetapi didiamkan oleh pemerintah. Entahlah, didiamkan oleh pemerintah atau pemerintah mendiamkannya, saya tidak tahu; kembali kepada masing-masing orang melihatnya. Tetapi itulah faktanya bahwa harga pupuk di Bima memang naik.

Ramailah dibicarakan di media sosial oleh masyarakat pengguna atau pengonsumsi medial sosial bahwa harga pupuk di beberapa desa Kabupaten Bima naik. Saya melihatnya bukan soal ramai atau tidaknya di media sosial atau sejenisnya itu. Saya melihatnya bahwa tidak adanya perhatian khusus pemerintah di Bima untuk memberdayakan petani. Itu soalnya, padahal pendapatan masyarakat Bima bergantung pada hasil pertanian, tetapi tidak diperhatikan oleh pemerintah Bima.

Sebagai akibat dari ramai riuhnya di media sosial, masyarakat mempertanyakan kenapa harga pupuk mahal? Lalu, turunlah perwakilan dari pemerintah ke berbagai desa (Kabag Admintrasi Perekonomian Setda Bima) untuk mengecek secara langsung benar-tidaknya harga pupuk itu naik.

Lucunya lagi, dari perwakilan pemerintah tersebut hanya memberikan imbauan. Kira-kira begini imbauannya: kami sampaikan kepada pengecer, jangan menjual pupuk di atas harga yang sudah ditentukan; harga standar! Kalau ada pengecer yang menjual pupuk di atas harga standar, lapor ke kami, kami akan mencabut izinnya.

Iya kalau datang hanya sekadar memberikan imbauan kepada para pengecer pupuk, sama halnya memberikan angin segar bagi para pengecer pupuk. Tetapi harus datang sebagai power, sebagai kekuasan. Datang sebagai pemerintah bukan datang sebagai negosiator. Kalau ada pengecer yang “macam-macam”, ditindak bukan malah membiarkan. Bila perlu ditindak secara tegas karena ini menyangkut hajat hidup petani.

Parahnya lagi, dari hasil pengecekan dari perwakilan pemerintah, diberitakan oleh media lokal harga pupuk aman. Keterangan ini dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat. Yang dijadikan sampel pemberitaan adalah desa yang mana harga pupuk terbilang terjangkau. Sementara di desa lain yang menjadi lumbung harga pupuk naik tidak diberitakan. Media!

Baca juga:

Itulah kenapa saya mengangkat isu ini. Karena ini menyangkut hajat hidup petani. Selain daripada itu adalah edukasi. Karena ini adalah momentum musim hujan di mana petani sibuk dengan perkakas pertaniannya. Sibuk, dalam hal ini, mulia, yaitu sibuk dengan kerja-kerja pertanian. Tatapi bukan itu yang saya lihat. Yang sangat lihat melainkan semangatnya.

Kembali pada isu yang dibicarakan, memberdayakan petani. Apakah petani di Bima sudah diberdayakan oleh pemerintah atau tidak? Pertanyaan itu mempertanyakan bagaimana pemerintah seharusnya.

Di atas mungkin sudah digambarkan bagaimana nasib petani di Bima. Sekarang saya sentil sedikit bagaimana pemerintah seharusnya. Kalau dikatakan pemerintah sudah memberdayakan petani, sejauh mana pemerintah Bima memberdayakan petani? Bagaimana keberhasilan pemerintah memberdayakan petani? Atau justru malah sebaliknya, petani malah dikuras?

Problem yang sering dihadapi oleh petani di Bima setiap tahun, kalau bukan harga pupuk yang naik, harga hasil pertanian yang turun. Di manakah pemerintah di Bima? Atau jangan-jangan dugaan saya pemerintah malah menyerahkan sepenuhnya ke pasar? Lalu, fungsi pemerintah di mana? Atau jangan-jangan pemerintah tidak mau tahu atau pemerintah yang benar-benar tidak tahu? Hal ini menggambarkan pemerintah Bima hari ini, apakah pemerintah punya pikiran atau tidak punya pikiran.

Berbicara mengenai gagasan pemerintah mengenai bagaimana pemerintah membangun daerah, khususnya di bidang pertanian. Pemerintah Bima tidak punya DNA untuk itu. Pemerintah Bima tidak punya konsep utuh untuk membangun daerah. Kalaupun ada konsep utuh untuk membangunan daerah, pemerintah Bima tidak bisa menjalankan konsep itu. Konsep melangit tidak bisa dibumikan. Sama halnya mimpi di siang bolong.

Bagaimana dengan pasar? Seolah-olah hasil pertanian di Bima ditentukan oleh pasar. Sekali lagi, di mana pemerintah Bima? Ketika nasib petani di Bima ditentukan oleh pasar, pemerintah Bima seharusnya membuat aturan atau kebijakan standarisasi harga. Jangan serahkan sepenuhnyan ke pasar.

Kalau urusan pupuk dan harga jagung diserahkan ke pasar, maka untung-rugi yang diperhitungkan. Jelas nasib petani ditentukan dan dikuras oleh pasar. Karena watak dasar pasar adalah untung-untungan.

Sementara itu, petani dapat apa? Dapat capeknya? Iya kalau pemerintah tidak mau tahu atau benar-benar tidak tahu. Iya jelas petani dapat capeknya.

Baca juga:

Jadi, kalau saya tarik sedikit ke belakang, sejak dari awal petani sudah dikuras. Dengan apa? Dengan harga pupuk yang tinggi, dengan bibit jagung subsidi yang diperjual-belikan, dengan harga pestisida yang mahal, dengan harga hasil pertanian yang dipermainkan oleh pasar. Iya jelas petani dapat capeknya. Lalu, pemerintah Bima di mana? Jadi penonton!

Pemerintah seharusnya menjembatani antara petani dan pasar dengan memperhatikan nasib petani dan kebutuhan pasar. Pemeritah harus sama-sama memperhatikan keduanya; memperhatikan nasib petani dengan memberdayakan petani dan memperhatikan pasar dengan intervensi standarisasi harga.

Memberdayakan petani tidak sekadar menyediakan bibit jagung yang unggul, standarisasi harga pupuk, pestisida, dan harga jagung. Tetapi memperhatikan apakah hasil pertanian di Bima menjamin kelangsungan hidup petani yang berkelanjutan: kebutuhan sandang, kebutuhan papan, dan kebutuhan pangan.

Sebab, penghasilan dan pendapatan dari pertanian hanya satu kali dalam setahun. Sementara di waktu beberapa bulan lainnya adalah waktu yang cukup panjang bagi petani mengalami kekosongan waktu. Di waktu yang kosong ini petani menyambung hidup hanya menghabiskan dari hasil pertanian sebelumnya.

Pemerintah setidaknya menyediakan lapangan pekerjaan lain untuk manambah pemasukan dan pendapatan lain bagi petani sehingga petani tidak hanya bergantung pada hasil pertanian saja. Pemasukan dan pendapatan lain, dengan pemanfaatan atau optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan pariwisata, dan pemafaatan dana Desa secara maksimal. Selebihnya, menjadi tugas pemerintah Bima.