Membincang Relasi Hukum dan Kekuasaan

Membincang Relasi Hukum dan Kekuasaan
Ilustrasi: hitamandbiru.blogspot.co.id

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tentang Negara Hukum dan kekuasaan menimbulkan konsekuensi logis. Ketentuan ini telah mengamanahkan bahwa Negara Indonesia harus jalan berdasar hukum. Mengatur tata kelola pemerintahan agar terhindar dari praktik domino kelompok tertentu dan kesewenang-wenangan penguasa.

Demi menghindarinya, pasal tersebut telah lebih dulu menyatakan Indonesia adalah Negara Demokrasi, yakni kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang. Implikasinya, seluruh kebijakan dan tindakan harus berdasar pada kepentingan rakyat, termasuk pembentukan hukum itu sendiri, dalam hal ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat—disebutkan dalam Pasal 20 ayat 1 UUD 1945.

Pasal tersebut telah mengantarkan Negara Indonesia pada proses pemerintahan yang utuh, berlandas pada aturan dan kepentingan rakyat. Kompleksitas parade pembentukan pemerintahan, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, merupakan alarm kepada mereka yang terlibat dalam posisi itu, dan akan dimintai pertanggungjawabannya.

Artinya, bentuk kebijakan dan tindakan dari tiga pemisahan kekuasaan itu telah diatur segalanya oleh undang-undang dan akan diawasi sepenuhnya oleh rakyat melalui berbagai ragam media.

Pertentangan berikutnya adalah prosesi demokrasi yang kian hari menimbulkan polemik di tubuh masyarakat Indonesia. Tak pelak, hukum yang dicipta produk demokrasi ini sering dicibir karena tidak sesuai konsep keadilan. Proses demokrasi yang kian mahal berakibat pada banyaknya jual-beli kepentingan sebagai pengganti modal pemenangan kursi kekuasaan.

Menurut Sajipto Rahardjo dalam “Membedah Hukum Progresif” (Kompas, 2008), hukum harus diejawantahkan dalam bentuk negara hukum (rechstaat atau rule of law). Idealnya, dicipta demi ketertiban dan kesejahteraan sosial (to order and accomplish welfare).

Namun, konsepsi pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat belum menemukan hasil maksimal. Apa yang digagas oleh hampir seluruh pakar hukum dan kekuasaan sebagai bagian dari tujuan negara, belum dapat dirasakan semua elemen masyarakat.

Sebagai catatan, dalam UUD 945, demokrasi lebih dulu disebut sebelum hukum, bermakna ada keutamaan kepentingan rakyat di atas hukum. Kemudian, demokrasi dan hukum yang berada dalam satu pasal secara bersamaan, menyatakan bahwa relasi keduanya tak dapat dipisah satu sama lain.

Moh. Mahfud MD, (Gama Media, 1999) juga mengungkap bahwa relasi hukum dan kekuasaan ini dapat dilihat sebagai fenomena kekuasaan otoritatif, yang menentukan kebijakan hukum. Hukum hari ini merupakan produk kebijakan dari interaksi politik.

Karena produk hukum yang tak lepas dari unsur kekuasaan, ini acapkali mencipta ketidakseimbangan relasi hukum dan kekuasan yang berdampak pada produk hukum yang kurang baik.

Kausalitas Hukum dan Kekuasaan

Secara historis, relasi hukum dan kekuasan senantiasa berjalan harmonis di Indonesia. Sejak berdirinya, kekuasaan selalu menjadi sumber otoritas. Pun sebaliknya, hukum menjadi pedoman membentuk dan menjalankan sebuah kekuasaan.

Walaupun dalam perjalanannya harmonisasi hukum dan kekuasaan ini kian terciderai. Akibat produk hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan menjauh dari cita-citanya. Kenyataan ini pun harus tetap diterima sebagai bagian dari dinamika harmonis.

Fenomena ketimpangan ini timbul dari kebiasaan para penyelenggara negara (eksekutif dan legislatif) yang disebut oleh Jimly Ashidiqi: hanya bergerak pada sikap rule-driven dan badget-driven, bekerja hanya berdasarkan aturan tekstual dan sesuai anggaran.

Inilah yang sering menciderai relasi harmonis tersebut karena banyak oknum tak punya sikap mission-driven yang sebenarnya bisa menjadi kunci relasi kekuasan dan hukum itu sendiri.

Pada hakikatnya, ide besar kekuasaan sebagai sarana membentuk hukum yang ada di Indonesia berasal dari pemikiran John Locke dan Montesquieu. Hal ini dapat dilihat dari fenomena penetapan hukum yang melibatkan kerja sama eksekutif dan legislatif.

Dalam prosesnya, pembentukan kekuasan sebagai sarana meredam kesewenang-wenangan penguasa dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Sebab, lanjut Mahfud, kekuasaan dan hukum merupakan sub-sistem kemasyarakatan, berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang satu sama lain.

Alat Mencapai Kesejahteraan

Dalam konsep kedaulatan, hukum mengandaikan bahwa pemimpin tertinggi suatu negara bukanlah figur atau tokoh, tapi sistem (aturan). Hal ini tentunya akan menjaga kemurnian tujuan hukum itu sendiri.

Sejalan dengan telaah historis Abdul Aziz Hakim (2011), Negara Hukum dan Demokrasi memiliki kesamaan konsep. Ia dilahirkan untuk membendung adanya kesewenangan kekuasaan yang mempraktikkan sistem absolute dan mengabaikan hak-hak dari rakyat. Figur/tokoh hanyalah wayang dari skenario (aturan) yang telah disusun dan disepakati bersama dengan menampilkan para wayang itu sebagai pemeran dalam tata kenegaraan.

Pada konsep ini, hukum harus murni dibuat demi mencapai kesejahteraan. Sebab, menurut Francis Fukuyama (2004), negara hukum yang demokratis lahir dari upaya rakyat proletar dalam melawan absolutisme kelompok borjuis. Sudah sepatutnya negara menegakkan supremasi hukum untuk penegakan kebenaran dan keadilan serta penegasan kekuasaan yang diminta pertanggungjawabannya.

Oleh karenanya, produk hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan haruslah berdasar pada pemerataan hak-hak individu dalam mendapatkan pelayanan yang layak dan kesejahteraan yang merata. Semua elemen masyarakat pun wajib terus menjaga agar negara Indonesia memiliki hukum yang adil. Mesti berlaku prinsip distribusi kekuasaan dan semua orang termasuk negara harus tunduk pada hukum.

Sebagai Perekat Integrasi Sosial

Penempatan rakyat sebagai dasar dalam membentuk hukum melalui sarana-sarana politik dan jejaring komunikasi publik merupakan tafsir dari keinginan Jurgen Habermas. Menurutnya, hukum harus ditempatkan sebagai perekat integrasi sosial. Mensyaratkan penempatan faktor manusia baik sebagai objek pengaturan hukum atau sebagai subjek yang menentukan hukum.

Bila relasi proses pembuatan hukum tidak lagi menempatkan kedaulatan rakyat (kehendak atas perlindungan kebebasan dan hak-hak individu), maka legitimasi yang dibuat oleh kekuasaan telah hilang. Relasi kuasa dan hukum dalam hubungannya antara kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat ini wajib terus dikawal.

Sebab, menurut Munir Fuady (2010), negara dapat berfungsi lebih aktif meminta warga negaranya untuk berpartisipasi dan memberikan dedikasinya dengan aktualisasi diri secara kolektif yang dilakukan melalui suatu proses politik (kekuasaan).

Hal ini mengacu pada konsep pemikiran kaum liberal klasik yang dipelopori oleh John Locke, karena lebih mengedepankan kebebasan individu dalam rangka mencapai tatanan kehidupan yang ideal bagi umat manusia.

___________________

Artikel Terkait:
Moh Ariyanto Ridwan
Latest posts by Moh Ariyanto Ridwan (see all)