Membincang Relasi Hukum dan Kekuasaan

Alat Mencapai Kesejahteraan

Dalam konsep kedaulatan, hukum mengandaikan bahwa pemimpin tertinggi suatu negara bukanlah figur atau tokoh, tapi sistem (aturan). Hal ini tentunya akan menjaga kemurnian tujuan hukum itu sendiri.

Sejalan dengan telaah historis Abdul Aziz Hakim (2011), Negara Hukum dan Demokrasi memiliki kesamaan konsep. Ia lahir untuk membendung adanya kesewenang-wenangan kekuasaan yang mempraktikkan sistem absolute dan mengabaikan hak-hak dari rakyat.

Figur/tokoh hanyalah wayang dari skenario (aturan) yang telah kita susun dan sepakati bersama dengan menampilkan para wayang itu sebagai pemeran dalam tata kenegaraan.

Pada konsep ini, hukum harus murni ada demi mencapai kesejahteraan. Sebab, menurut Francis Fukuyama (2004), negara hukum yang demokratis lahir dari upaya rakyat proletar dalam melawan absolutisme kelompok borjuis. Sudah sepatutnya negara menegakkan supremasi hukum untuk penegakan kebenaran dan keadilan serta penegasan kekuasaan yang akan rakyat mintai pertanggungjawabannya.

Oleh karenanya, produk hukum yang kekuasaan hasilkan haruslah berdasar pada pemerataan hak-hak individu dalam mendapatkan pelayanan yang layak dan kesejahteraan yang merata. Semua elemen masyarakat pun wajib terus menjaga agar negara Indonesia memiliki hukum yang adil.

Mesti berlaku prinsip distribusi kekuasaan dan semua orang termasuk negara harus tunduk pada hukum.

Sebagai Perekat Integrasi Sosial

Penempatan rakyat sebagai dasar dalam membentuk hukum melalui sarana-sarana politik dan jejaring komunikasi publik merupakan tafsir dari keinginan Jurgen Habermas. Menurutnya, hukum harus kita tempatkan sebagai perekat integrasi sosial. Mensyaratkan penempatan faktor manusia, baik sebagai objek pengaturan hukum atau sebagai subjek yang menentukan hukum.

Bila relasi proses pembuatan hukum tidak lagi menempatkan kedaulatan rakyat (kehendak atas perlindungan kebebasan dan hak-hak individu), legitimasi yang kekuasaan buat telah hilang. Relasi kuasa dan hukum dalam hubungannya antara kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat ini wajib terus kita kawal.

Sebab, menurut Munir Fuady (2010), negara dapat berfungsi lebih aktif meminta warga negaranya untuk berpartisipasi dan memberikan dedikasinya dengan aktualisasi diri secara kolektif yang dilakukan melalui suatu proses politik (kekuasaan).

Hal ini mengacu pada konsep pemikiran kaum liberal klasik yang John Locke pelopori karena lebih mengedepankan kebebasan individu dalam rangka mencapai tatanan kehidupan yang ideal bagi umat manusia.

Baca juga:
    Moh Ariyanto Ridwan
    Latest posts by Moh Ariyanto Ridwan (see all)