Membincangkan Diskriminasi Rasial di Papua

Membincangkan Diskriminasi Rasial di Papua
ยฉAAMC

Terlalu banyak kekeliruan yang kita lakukan selama ini ketika berbicara tentang ras dan politik rasisme yang berbuntut pada kemampuan kita menganalisis kasus diskriminasi rasial. Disebut demikian karena problem ras selalu merupakan problem politik, entah itu kasus di Papua maupun kasus lain yang berkaitan dengan masyarakat Tionghoa.

Kekeliruan itu dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Pendefinisian ras secara alamiah inilah yang membuat problem diskriminasi rasial sebagai masalah politik terkunci.

Khusus berhubungan dengan kasus terbaru yang terjadi di Papua, ada beberapa poin penting yang mestinya membuka percakapan dan diskusi lebih lanjut, antara lain:

๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฎ, tidak ada sesuatu di luar teks. Meminjam konteks Derriderian, tidak ada tindakan kekerasan rasial yang terjadi di luar struktur. Dengan kata lain, diskriminasi rasial sulit dipahami di luar konteks ketidakadilan struktural tertentu.

Tindakan menginjak kepala salah seorang warga Papua yang dilakukan oleh oknum aparat TNI Angkatan Darat mau bercerita tentang dua hal sekaligus.

(1) tindakan tersebut membangkitkan ingatan kolektif masyarakat tentang bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara melalui struktur politik dan ekonomi. Dalam struktur politik, orang Papua sulit hadir secara konsolidatif karena dibuat saling sikut secara internal.

Sementara itu, dalam bidang ekonomi melalui proyek Merauke Integrated Food Estate (MIFE) dan Otsus misalnya, secara perlahan menciptakan orang Papua bukan sebagai subjek kelas produksi melainkan semata-mata sebagai masyarakat konsumsi yang selalu boros.

(2) di mana-mana, kepala masyarakat Indonesia selalu diinjak, baik oleh kesewenang-wenangan aparat maupun oleh kemiskinan. Namun, kasus di Papua ini menjadi penting persis ketika kepala yang diinjak itu adalah kepala milik orang Papua.

Belum kelar keluar dari diskriminasi ekonomi politik, orang Papua harus berhadapan dengan bentuk kekerasan langsung secara fisik. Dengan kata lain, telah terjadi ketidakadilan dan kekerasan berlapis yang dialami oleh orang Papua, yakni kekerasan karena mereka tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara di satu sisi dan kekerasan yang dia alami sebagai manusia (homo sacer) di lain sisi.

๐—ž๐—ฒ๐—ฑ๐˜‚๐—ฎ, mekanisme beroperasinya kekuasaan divide and rule. Mekanisme ini mulai berlaku ketika berlangsungnya โ€œperang global melawan terorismeโ€ yang dikampanyekan oleh Bush dan Blair sebagai buntut dari penyerangan menara kembar World Trade Center 11 September silam. Dalam konteks Indonesia, turunannya adalah politik identitas dan proyek multikulturalisme.

Baca juga:

Sementara dalam konteks Papua, mekanisme yang sama digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka memecah belah persatuan masyarakat Papua yang secara sosial dan ekonomi memang sudah berbeda karakternya. Hasilnya bisa kita lihat hari ini di mana ada pembedaan secara signifikan antara orang Papua pesisir dan Papua pegunungan, orang Papua asli dan pendatang, dan seterusnya, yang bukan hanya berkaitan dengan dimensi tempat melainkan juga dimensi ruang termasuk geografi ekonomi, kultural, dan sosial politik.

Divide and rule ini menyebabkan tindakan menginjak kepala manusia Papua dianggap oleh Jakarta sebagai alternatif terbaik dibandingkan dengan membiarkan tanah Papua diambil atau dicaplok. Ini disebabkan karena nasionalisme Indonesia bukan lagi sebuah konsep politik melainkan konsep tanah dan air yang kemudian digunakan sebagai parameter untuk mengukur kedaulatan NKRI.

๐—ž๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—ด๐—ฎ, konsekuensi lanjutan dari divide and rule menyebabkan tidak ada konsolidasi politik yang mapan sebagai langkah awal membentuk perlawanan kolektif. Dibandingkan dengan Aceh misalnya, gerakan perlawanan di Papua cukup sulit membawa dampak signifikan persis ketika ia hadir hanya sekadar iven.

Maksudnya, mengapa soal Papua justru dibicarakan secara luas hanya ketika terjadi problem seperti ini? Dengan kata lain, mengapa tunggu terjadi peristiwa semacam ini baru Papua dianggap ada?

๐—ž๐—ฒ๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐˜, kasus rasial di Papua merupakan efek lanjutan dari Global War on Terror (GWOT) yang kemudian melahirkan pelabelan teroris. Menariknya, teorisme yang dilabelkan kepada orang Papua mengalami perluasan di mana wacana perlawanan orang Papua sebagai bentuk artikulasi tentang kemerdekaan, dihilangkan.

Akibatnya, organisasi dan LSM yang tidak peka konteks cenderung melabelkan problem di Papua semata-mata sebagai problem kemanusiaan tanpa agensi politik. Ini tentu berbeda secara signifikan dengan kasus di Aceh dan Timor Leste.

Penting untuk dicatat bahwa diskursus HAM masuk dalam analisis terorisme dalam dua acara: ๐‘ƒ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘š๐‘Ž, ada asumsi bahwa teroris membunuh semua orang tanpa pandang bulu seperti negara fasisme. Oleh karena itu, kedaulatan manusia perlu dijaga oleh institusi supra-state (DUHAM). ๐พ๐‘’๐‘‘๐‘ข๐‘Ž, HAM hadir untuk merespons tindakan sewenang-wenang negara yang menyebabkan kita melihat orang yang melawan negara dianggap sebagai pembangkang terhadap negara dan hukum dan bukan fokus pada pesan politik apa yang mau disampaikan.

Dua perspektif di atas menyebabkan konflik di Aceh dan Timor Leste dicatat dalam buku-buku sejarah resmi Indonesia semata-mata sebagai problem etnonasionalisme. Padahal, itu adalah gerakan politik di mana Aceh adalah pendukung nomor satu republikan yang kecewa karena Indonesia diurus secara tidak jelas, dan Timor Leste yang menjadikan komunisme sebagai alat perjuangan.

Sayangnya, hingga hari ini, isi kepala kita dibanjiri informasi dan pengetahuan bahwa dua gerakan politik itu merupakan gerakan agama (Aceh yang Islam dan Timor Leste yang Katolik).

Jika kita sedikit rendah hati dan mau belajar dalam rangka menggalang kekuatan perlawanan, tindakan menginjak kepala salah seorang warga Papua yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat mestinya membuat kita sadar bahwa problem masyarakat Indonesia bukan terletak pada ketidakmampuan warga negara mengelola perbedaan dan mempraktikkan toleransi. Problem utamanya yakni karena keadilan tidak hadir di sana.

Baca juga:

๐—ž๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ฎ, menjadikan Black Lives Matter di Amerika sebagai prototipe gerakan perlawanan justru kontraproduktif karena komparasi itu tidak sepadan.

BLM tidak bisa dikaitkan dengan konteks Papua karena karakter politik gerakan BLM merupakan salah satu strategi politik untuk menjatuhkan Trump. Selain itu, secara demografis, orang kulit hitam di Amerika mengalami segregasi dalam berbagai bidang.

Maksudnya, hanya 1% orang kulit hitam Amerika yang menempati posisi strategis dalam birokrasi dan sisanya masih terdiksriminasi. 1% dari mereka duduk di parlemen (Kamala Harris, Obama, dan lain-lain) dan industri perfilman (Hollywood) bukan sebagai agensi politik melainkan tanpa merepresentasikan kelas orang kulit hitam Amerika secara keselutuhan.

Karakter demografis dan aksesibilitas orang kulit hitam Amerika ini tentu sangat berbeda dengan konteks orang Papua. Masyarakat Papua tidak tersebar secara merata di berbagai domain kelembagaan negara melainkan terlokalisir dalam ruang tertentu, baik fisik maupun mental. Akibatnya, mudah saja meredam perlawanan melalui otsus yang kemudian menciptakan orang Papua sebagai masyarakat konsumsi bukan masyarakat produksi (boros).

Hans Hayon