Membongkar Alam sampai Melumatkan Lingkungan

Membongkar Alam sampai Melumatkan Lingkungan
©Revista Bohemia

Membongkar Alam sampai Melumatkan Lingkungan

“Program Nawa Cita yang dikampanyekan oleh Presiden, pada kenyataannya, tidak terealisasi. Pengonversian lahan masih eksis, sampai-sampai sulit untuk dibendung.”

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Edo Rahman, Manajer Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, pada saat diminta tanggapan mengenai masifnya pertambangan ilegal[1].

Profil negara Indonesia dalam dunia tambang melesat tinggi setelah menduduki peringkat ketiga sebagai pengekspor batu bara dan peringkat kedua sebagai negara produsen timah. Ke-seksi-an ini menarik perhatian pelaku industri pertambangan untuk berinvestasi di Indonesia. Guna memenuhi hasrat pemerintah terhadap pengelolaan tambang ini, Presiden Jokowi memberikan penyederhanaan birokrasi untuk mempermudah investasi.

Dalam revisi UU Minerba yang disahkan DPR pada Mei 2020 lalu, menuai polemik di tengah masyarakat. Revisi UU Minerba dianggap mengandung beberapa pasal titipan predator tambang.

Salah satu contoh pasal kontroversial, pasal 169A bagian ketentuan peralihan, menyebutkan bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara yang belum melakukan perpanjangan dapat diperpanjang menjadi Perizinan Berusaha sebagai kelanjutan beroperasi tanpa melalui lelang. Jika kita kilas balik terhadap aturan UU yang lama, ketika kontrak pertambangan habis maka harus dikembalikan lagi kepada negara dan akan dilelang ulang.

Pasal tersebut disambut kritikan keras oleh peneliti lingkungan dan akademisi. Mereka memberikan analisis bahwasanya jika perpanjangan izin tambang tanpa melalui sistem lelang, maka eksploitasi alam secara besar-besaran akan terjadi. Para pengusaha tambang dapat mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi bekas galian setelah eksplorasi.

Pemerintah bersikukuh bahwa pertambangan merupakan jawaban untuk bertransisi menjadi negara maju. Anggapan pemerintah dengan kegiatan tambang, selain terciptanya lapangan pekerjaan; masuknya investasi; dan lain sebagainya; kemajuan teknologi dari luar akan menular ke Indonesia.

Imajinasi pemerintah sepertinya terlalu tinggi hingga membuat mata tak lagi melihat aspek rentan lainnya. Sebanyak 1.735 lubang bekas galian tambang dibiarkan mangap. Lahan hijau disulap oleh perusahaan tambang menjadi hamparan tanah tandus lengkap dengan ratusan bulldozer. Udara bersih mendadak terkontaminasi kepulan asap perusahaan dan berbaur dengan debu. Derasnya air sungai nan jernih, berubah hitam pekat bercampur bau yang menyakitkan hidung.

Baca juga:

Kerusakan lingkungan ini lahir dari perkawinan korporasi tambang dengan pemerintah berdasarkan produk legislasi bercorak ekonomistik. Terpampang jelas bahwa pemerintah tak memprioritaskan kelanjutan hidup masyarakat. Apalagi masalah kelestarian alam, hanya bisa diam pasrah tak bisa melawan.

Ambiguitas “Membangun”

Pernyataan Edo Rahman, manajer Walhi Nasional, tersirat kritik terhadap program besutan Jokowi-Jusuf Kalla. Jokowi menawarkan sembilan agenda prioritas dalam memimpin Indonesia 2014-2019. Salah satu agenda dalam program tersebut adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah juga desa[2].

Pada saat kampanye, konotasi “membangun” adalah memperbaiki ketertinggalan daerah dan desa terpencil sehingga dapat eksis mengikuti perkembangan zaman, baik dalam segi sosial maupun pemerintahan. Akan tetapi setelah terpilih menjadi presiden, tampaknya terjadi pergesaran makna “membangun”. Pemerintah berkolaborasi dengan pengusaha tambang justru membangun pertambangan yang menimbulkan dampak serius bagi kelestarian alam bahkan kehidupan rakyat.

Sebagai contoh daerah Samboja, Kutai Kartanegara yang terdapat pertambangan batu bara ilegal. Kegiatan pertambangan tersebut ditolak secara keras oleh masyarakat setempat. Masyarakat mengklaim bahwa kegiatan tambang dapat merusak sumber air bersih dan menghancurkan irigasi persawahan.

Benar saja, pertambangan ini memang terletak di  bibir bendungan sebagai wadah pengirigasian ±450 hektar sawah. Sawah tersebut juga tempat masyarakat mengadu nasib, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), provinsi Kalimantan Timur termasuk ke dalam daerah dengan eksploitasi tambang illegal besar. Masih di Kalimantan Timur, tepatnya aktivitas pertambangan batu bara ilegal Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Aktivitas tambang telah menghancurkan 48.000 hektar vegetasi. Padahal hutan ini telah masuk dalam kawasan konservasi, sudah seharusnya perusahaan tersebut terjerat sanksi.

Penurunan kualitas lingkungan ditandai dengan penurunan kualitas fisik, kimia, dan biologi (Kurnia, 2001). Praktik pertambangan ilegal menerapkan Gophering/Coyoting method, yaitu cara kerja penambang tanpa persiapan terlebih dahulu. Mereka hanya fokus terhadap pencarian bijih tanpa standarisasi.

Menariknya, kegiatan tambang illegal yang terpampang nyata  mengakibatkan kerusakan lingkungan, seolah terlindungi oleh elite politik. Hal ini terbukti dari terus bertambahnya tambang yang lolos izin karena memiliki politically exposed persons[3].

Halaman selanjutnya >>>
Akyas Aryan Permana
Latest posts by Akyas Aryan Permana (see all)