Membongkar Alam sampai Melumatkan Lingkungan

Membongkar Alam sampai Melumatkan Lingkungan
©Revista Bohemia

“Program Nawa Cita yang dikampanyekan oleh Presiden, pada kenyataannya, tidak terealisasi. Pengonversian lahan masih eksis, sampai-sampai sulit untuk dibendung.”

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Edo Rahman, Manajer Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, pada saat diminta tanggapan mengenai masifnya pertambangan ilegal[1].

Profil negara Indonesia dalam dunia tambang melesat tinggi setelah menduduki peringkat ketiga sebagai pengekspor batu bara dan peringkat kedua sebagai negara produsen timah. Ke-seksi-an ini menarik perhatian pelaku industri pertambangan untuk berinvestasi di Indonesia. Guna memenuhi hasrat pemerintah terhadap pengelolaan tambang ini, Presiden Jokowi memberikan penyederhanaan birokrasi untuk mempermudah investasi.

Dalam revisi UU Minerba yang disahkan DPR pada Mei 2020 lalu, menuai polemik di tengah masyarakat. Revisi UU Minerba dianggap mengandung beberapa pasal titipan predator tambang.

Salah satu contoh pasal kontroversial, pasal 169A bagian ketentuan peralihan, menyebutkan bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara yang belum melakukan perpanjangan dapat diperpanjang menjadi Perizinan Berusaha sebagai kelanjutan beroperasi tanpa melalui lelang. Jika kita kilas balik terhadap aturan UU yang lama, ketika kontrak pertambangan habis maka harus dikembalikan lagi kepada negara dan akan dilelang ulang.

Pasal tersebut disambut kritikan keras oleh peneliti lingkungan dan akademisi. Mereka memberikan analisis bahwasanya jika perpanjangan izin tambang tanpa melalui sistem lelang, maka eksploitasi alam secara besar-besaran akan terjadi. Para pengusaha tambang dapat mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi bekas galian setelah eksplorasi.

Pemerintah bersikukuh bahwa pertambangan merupakan jawaban untuk bertransisi menjadi negara maju. Anggapan pemerintah dengan kegiatan tambang, selain terciptanya lapangan pekerjaan; masuknya investasi; dan lain sebagainya; kemajuan teknologi dari luar akan menular ke Indonesia.

Imajinasi pemerintah sepertinya terlalu tinggi hingga membuat mata tak lagi melihat aspek rentan lainnya. Sebanyak 1.735 lubang bekas galian tambang dibiarkan mangap. Lahan hijau disulap oleh perusahaan tambang menjadi hamparan tanah tandus lengkap dengan ratusan bulldozer. Udara bersih mendadak terkontaminasi kepulan asap perusahaan dan berbaur dengan debu. Derasnya air sungai nan jernih, berubah hitam pekat bercampur bau yang menyakitkan hidung.

Kerusakan lingkungan ini lahir dari perkawinan korporasi tambang dengan pemerintah berdasarkan produk legislasi bercorak ekonomistik. Terpampang jelas bahwa pemerintah tak memprioritaskan kelanjutan hidup masyarakat. Apalagi masalah kelestarian alam, hanya bisa diam pasrah tak bisa melawan.

Ambiguitas “Membangun”

Pernyataan Edo Rahman, manajer Walhi Nasional, tersirat kritik terhadap program besutan Jokowi-Jusuf Kalla. Jokowi menawarkan sembilan agenda prioritas dalam memimpin Indonesia 2014-2019. Salah satu agenda dalam program tersebut adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah juga desa[2].

Pada saat kampanye, konotasi “membangun” adalah memperbaiki ketertinggalan daerah dan desa terpencil sehingga dapat eksis mengikuti perkembangan zaman, baik dalam segi sosial maupun pemerintahan. Akan tetapi setelah terpilih menjadi presiden, tampaknya terjadi pergesaran makna “membangun”. Pemerintah berkolaborasi dengan pengusaha tambang justru membangun pertambangan yang menimbulkan dampak serius bagi kelestarian alam bahkan kehidupan rakyat.

Sebagai contoh daerah Samboja, Kutai Kartanegara yang terdapat pertambangan batu bara ilegal. Kegiatan pertambangan tersebut ditolak secara keras oleh masyarakat setempat. Masyarakat mengklaim bahwa kegiatan tambang dapat merusak sumber air bersih dan menghancurkan irigasi persawahan.

Benar saja, pertambangan ini memang terletak di  bibir bendungan sebagai wadah pengirigasian ±450 hektar sawah. Sawah tersebut juga tempat masyarakat mengadu nasib, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), provinsi Kalimantan Timur termasuk ke dalam daerah dengan eksploitasi tambang illegal besar. Masih di Kalimantan Timur, tepatnya aktivitas pertambangan batu bara ilegal Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Aktivitas tambang telah menghancurkan 48.000 hektar vegetasi. Padahal hutan ini telah masuk dalam kawasan konservasi, sudah seharusnya perusahaan tersebut terjerat sanksi.

Penurunan kualitas lingkungan ditandai dengan penurunan kualitas fisik, kimia, dan biologi (Kurnia, 2001). Praktik pertambangan ilegal menerapkan Gophering/Coyoting method, yaitu cara kerja penambang tanpa persiapan terlebih dahulu. Mereka hanya fokus terhadap pencarian bijih tanpa standarisasi.

Menariknya, kegiatan tambang illegal yang terpampang nyata  mengakibatkan kerusakan lingkungan, seolah terlindungi oleh elite politik. Hal ini terbukti dari terus bertambahnya tambang yang lolos izin karena memiliki politically exposed persons[3].

Elite politik banyak terlibat dalam kasus ini, bahkan sebagai pemilik saham. Seperti yang dilakukan Kutai Energi, bagian dari grup PT Toba Sejahtera, milik Luhut Binsar Pandjaitan. Kutai Energi telah melakukan land clearing terhadap lahan milik warga Kecamatan Loa Janan. Akibatnya adalah akses penghidupan rakyat hancur dan sungai sebagai sumber air tercemari. Dalam pengadilan gugatan masyarakat dikabulkan, akan tetapi sampai sekarang masih belum ada penyelesaian.

Daerah aktivitas tambang selalu meninggalkan dampak kerusakan ekosistem sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal. Dimana terdapat suatu aktivitas yang bersifat alamiah, kimia, fisik, serta biologi, maka disitulah terjadi sebuah perubahan (Soemarwoto, 2005).

Pada bagian ini, kita ulas beberpa kerusakan lingkungan karya pertambangan dengan prosedur ngawur. Pertama, peninggalan lobang galian. Setelah berhenti beroperasi, perusahaan tambang tidak menutup kembali lobang bekas tambang. Lobang dibiarkan begitu saja sehingga pada saat musim penghujan lobang tersebut akan tergenang air.

Parahnya lagi, di sekitaran lobang tidak ada tanda peringatan bahaya sama sekali. Ini dapat menyebabkan tenggelamnya anak-anak dan kecelakaan. Jatam mencatat dari Januari 2011-Maret 2019 di Kalimantan Timur setidaknya terdapat 32 anak-anak yang tewas tenggelam di dalam lobang bekas tambang.

Kedua, pencemaran air. Proses tambang selalu menghasilkan polutan atau limbah beracun. Pemegang izin membuang limbah kedalam sungai dengan dalih keefektifan dan keefisienan.

Ketiga, pembukaan lahan oleh penambang ilegal membuat flora dan fauna terdegradasi. Perusahaan mengklaim bahwa mereka sudah melakukan pembukaan lahan dengan metode tebang pilih. Namun pernyataan tersebut hanyalah bingkai proseduralisme supaya perusahaan “terlihat” berlogika kelestarian lingkungan.

Keempat, polusi udara akibat debu dengan asap hasil produksi. Masyarakat sekitar pertambangan menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) karena setiap hari menghirup udara yang tak sehat. Umumnya penderita adalah berasal dari anak-anak.

Kelima, struktur tanah akan berubah seiring dengan erosi. Kapasitas infitrasi dan penyerapan air tanah pun ikut berkurang.

Pada akhirnya pertambangan hanyalah bingkai buatan pemerintah dengan pengusaha sebagai jalan menuju kesejahteraan negara-masyarakat. Realitasnya kegiatan tambang merupakan “bisnis jahat” yang lebih banyak melahirkan kesenjangan. Jargon dan janji palsu yang selalu digemborkan pemerintah, sesungguhnya adalah upaya pembiusan kepada masyarakat. Penyejahteraan negara dan masyarakat melalui pertambangan adalah omong kosong belaka.

Untuk menjadi negara maju tidak hanya melalui posisi stationer dengan memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada (Tarigan, 2005:48). Melainkan pembatasan kekuasaan sehingga mengurangi dampak korupsi, menjaga stabilitas hukum-polik-ketertiban masyarakat, serta memperbaiki pendidikan.

Lantas, langkah seperti apa untuk mengembalikan makna “membangun” versi pemerintah, ke dalam makna “membangun” yang sesungguhnya? Yang jelas lebih asyik menuntut perubahan kepada diri sendiri daripada menuntut perubahan orang lain.

Daftar Pustaka

Chaerina, Y. (2016). Korespondensi Antara Kerusakan Ekologi dan Faktor Penyebabnya. Temu Ilmiah IPLBI, 17-21.

Hidayat, W. K. (2011). Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi. Jurnal Lingkungan, Volume 9 : 76-84.

https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2017/11/PT-Mitrabara-Adiperdana-Cemari-Sungai-Malinau.pdf

[1] Lihat Artikel National Geographic. 1 Juni 2015. “Jokowi Dukung Perusakan Tambang di Indonesia, Benarkah?”.

[2] Lihat Kompas.com. 21 Mei 2014.”Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK

[3] Orang yang berpengaruh secara politik atau orang yang dipercaya memegang jabatan publik.

Akyas Aryan Permana
Latest posts by Akyas Aryan Permana (see all)