Memikirkan Indonesia Masa Depan

Memikirkan Indonesia Masa Depan
©Amazon

Nalar Politik – “Memikirkan 2022 adalah memikirkan Indonesia masa depan dan fondasi menuju ke sana,” tulis Dosen STF Driyarkara, Yanuar Nugroho, dalam artikel opininya di Kompas edisi Jumat, 31 Desember 2021.

Bertajuk “Tantangan Merawat Harapan”, ia menilai 2022 adalah tahun kritis. Disebut demikian lantaran 2022 merupakan tahun terakhir pemerintahan Jokowi bisa bekerja sepenuh hati secara teknokratis di mana 2023 praktis semua perhatian akan tercurah untuk perkara politis Pemilu 2024.

“Jadi, 2022 tahun penentuan, make or break: apakah pemerintahan ini berhasil meninggalkan warisan bermakna, yakni terpenuhinya janji pembangunan sembari meletakkan fondasi kuat ke masa depan ataukah sebaliknya.”

Di tujuh tahun terakhir, Yanuar melihat Indonesia “habis-habisan” menggenjot pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik. Ia mengamati bagaimana Indonesia sedang menyiapkan diri menjadi salah satu negeri terbesar dunia di masa depan.

Meski capaian yang ditunjukkan menjanjikan, bahkan,penanganan pandemi Covid-19—yang meluluhlantakkan banyak negara—sempat dipuji dunia, banyak kritik ditujukan pada pemegang kekuasaan justru seiring berbagai “prestasi” pembangunan. Mulai dari politik kebijakan hingga pendekatan pembangunan, dari watak oligarki hingga kekhawatiran mandeknya demokrasi.

“Jika diringkas, bunyi berbagai kritik itu barangkali: capaian tak boleh dijadikan alasan dan pembenaran melanggengkan keseluruhan praktik kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan.”

Karena itu, sembari merefleksikan semua capaian, Yanuar berharap bangsa Indonesia tetap menyiapkan diri menghadapi tantangan ke depan.

Membangun Fondasi Kemajuan

Mengutip laporan Kantor Staf Presiden (2021), Visiting Senior Fellow ISEAS Singapura itu menegaskan Lima Visi Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai upaya membangun fondasi kemajuan, yakni (1) pembangunan fisik infrastruktur, (2) transformasi ekonomi, (3) pembangunan manusia, (4) reformasi birokrasi, dan (5) penyederhanaan perizinan berusaha.

Namun, ada catatan kritis yang Yanuar tekankan di bidang hukum, tata kelola, dan kapasitas negara. Penegakan dan kepastian hukum yang adil, menurutnya, masih jauh dari harapan. Demikian pula dengan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif.

“Kapasitas negara dalam wujud birokrasi dan kelembagaan belum mampu menjadikan pemerintahan agile (luwes-lincah) lewat kebijakan dan rencana pembangunan yang berbasis bukti dan pengetahuan. Ruang gerak sipil dan demokrasi sebagai alat kontrol kekuasaan juga menyempit: kritik dianggap anti, dan sering ditanggapi dengan represi.”

Meski tak tampak rupa fisiknya, ia melihat perkara hukum, tata kelola, dan kapasitas negara jadi sendi dasar kemajuan bangsa. Baginya, tak ada negara besar, maju, dan nyaman ditinggali warganya hanya dengan infrastruktur ekonomi modern tanpa kepastian hukum, tata kelola pemerintahan dan kapasitas negara memadai, serta ruang demokrasi dan kebebasan sipil.

Itu sebabnya, menurut Yanuar, fondasi kemajuan negeri tak boleh pincang. Misalnya, mengutamakan kinerja ekonomi, tetapi kurang memastikan tata kelolanya. Hal ini sekaligus dipandang sebagai PR besar di 2022.

“Bukan hanya untuk mengamankan warisan Jokowi, melainkan karena 2022 adalah tahun transisi penuh tantangan, baik secara teknokratis maupun politik.”

Agenda Teknokratis

Honorary Fellow University of Manchester UK itu pun menekankan sejumlah agenda utama pembangunan mesti diselesaikan dari sisi teknokratis, paling tidak ada peta jalan penyelesaiannya. Karena mau tak mau, kata Yanuar, urusan politik akan meminggirkan berbagai urusan teknokratis mulai 2023 mendatang.

“Jika perkara teknokratis tak bisa diselesaikan pada 2022, besar kemungkinan ia terperangkap jadi perkara politis pada tahun selanjutnya.”

Terkait itu, setidaknya ada enam soal krusial yang patut dicanangkan di 2022. Pertama, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Seiring transisi pandemi menjadi endemi, Yanuar menilai fasilitas kesehatan harus makin diperkuat, pelaksanaan protokol kesehatan diperketat, upaya lacak ditingkatkan, dan vaksinasi dipercepat dan diperluas. Ini tak hanya untuk mengantisipasi varian baru, tetapi demi masyarakat yang lebih sehat.

Kedua, pemindahan ibu kota negara (IKN). Menurutnya, mesti segera ditegaskan dan diputuskan bagaimana pemindahan IKN akan dijalankan setelah UU IKN disahkan DPR dan peletakan batu pertama dilakukan. Harus jelas rencana dan peta jalan penyiapan kelembagaan, pembangunan infrastruktur fisik, dan tahapan pemindahan ASN ke IKN.

Ketiga, pembangunan infrastruktur prioritas mesti sudah memasuki tahap finalisasi. Ini mencakup konektivitas antarpulau, teknologi informasi dan komunikasi, sarana-prasarana kesehatan dan pendidikan, serta dukungan pengembangan ekonomi nilai tambah.

Keempat, visi pembangunan manusia mesti makin jelas wujudnya di bidang kesehatan, pendidikan, ataupun manajemen talenta.

Baca juga:

“Setelah pandemi relatif terkendali, reformasi kesehatan mesti lanjut kembali dengan fokus memastikan layanan kesehatan berkualitas untuk semua. Penataan kurikulum dan reformasi tenaga pengajar jadi kunci transformasi pendidikan untuk memberikan fondasi intelektual bagi warga.”

Kelima, energi dan lingkungan. Yanuar menegaskan transisi energi mesti segera dirampungkan dan dijalankan. Demikian juga kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan serta mitigasi dampak perubahan iklim.

“Eksploitasi serampangan telah mengakibatkan ambruknya daya dukung lingkungan. Kawasan Industri Hijau yang baru dimulai pembanguannya oleh Presiden Jokowi di Kalimantan Utara mesti dipastikan bukan hanya jadi show window untuk menarik investasi, melainkan jadi pelopor kawasan industri yang menghormati lingkungan di masa depan.”

Keenam, reformasi birokrasi, penegakan hukum, demokrasi, dan keadilan.

“Reformasi birokrasi mesti dikawal ketat. Revisi UU ASN yang didesakkan sejumlah parpol tak boleh memundurkan upaya menjadikan ASN kita modern dan maju hanya demi kepentingan kekuasaan mereka. Penegakan hukum mesti jadi prioritas. Ruang demokrasi dan kebebasan sipil untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat, termasuk kritik pada pemerintah, mesti dilindungi.”

Dengan mengaplikasian sejumlah agenda krusial itu, menurut Yanuar, akan meyakinkan warga bahwa keadilan bukan hanya perkara akses sumber daya ekonomi, melainkan juga perlindungan atas hak warga negara yang jadi dasar bangunan kepercayaan dan dukungan warga pada pemerintahnya.

Membangun Nalar Politik

Dari kacamata politik, lanjut Penasihat Senior CIPG Jakarta tersebut, 2022 jadi tahun “penjajakan” berbagai inisiatif untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan di 2024. Ia melihat banyak kelompok berkepentingan dengan tata kuasa setelah administrasi Jokowi purna.

“Pengakuan terbuka mengenai soal ini akan membawa kesadaran publik ke tingkat yang lebih tinggi: memahami politik bukan hanya sebagai perkara elite yang berebut kekuasaan di luar dirinya, melainkan mengerti bahwa perebutan kekuasaan itu akan berdampak langsung pada dirinya sebagai warga negara.”

Bagi Yanuar, hal itu penting untuk membangun nalar politik warga agar bisa mengambil sikap terhadap berbagai gagasan dalam rebutan kekuasaan yang akan mudah dilabeli “demi kepentingan bersama”, atau bahkan “demi Indonesia yang lebih baik”.

“Demokrasi di negeri ini masih belia dan mudah dibelokkan atau digoda agar berubah arahnya, mulai dari upaya menyempitkan ruang gerak sipil hingga manuver untuk memperpanjang rentang waktu kuasa. Karena itu, demokrasi bangsa yang masih muda mesti terus dijaga.”

Ia pun melihat tugas berat pemerintahan Jokowi secara politik di 2022 adalah meyakinkan warga untuk percaya pada demokrasi dan proses demokratis dalam regenerasi kepemimpinan demi kemajuan negeri. Presiden, tegasnya, mesti turun tangan menjembatani polarisasi sosial-politik yang telah membelah warga cukup dalam.

“Mungkin upaya ini tak akan selesai di 2024, tetapi harus dimulai dan menjadi agenda politik utama di 2022.”

Hal itu dianggap sebagai keharusan mengingat Indonesia jadi taruhannya. Menurut Yanuar, Indonesia tak akan bisa besar dan maju jika masyarakat terus terbelah secara tak sehat. Pemerintahnya pun tak akan kuat dan visioner karena selalu disibukkan dengan agenda jangka pendek dan tak mampu melihat jauh ke depan.

“Pemerintah seperti ini lemah: selalu tunduk pada kepentingan bisnis dan jadi bulan-bulanan kemarahan masyarakat sipil. Ia tak akan punya kapasitas mengelola dan melayani warga, dan akhirnya membiarkan mereka kian terbelah dan berantakan. Kita tak mau jadi seperti itu.”

Karena itu, lanjut Yanuar, perlu memperkuat pemerintahan secara politis sekaligus teknokratis.

“Saat para pembantu Presiden sibuk berpolitik mulai 2023 (atau malah lebih dini), siapa yang akan mengawal berbagai agenda pembangunan negeri? Rencana penataan ulang (reshuffle) para menteri dan wakilnya perlu dilihat dari kacamata ini: bukan sekadar akomodasi politik pendukung Presiden, tetapi penguatan kapasitas teknokratis kabinet menjalankan pemerintahan.”

Membentuk Indonesia

Pada akhirnya, simpul Yanuar, memikirkan 2022 adalah memikirkan Indonesia masa depan dan fondasi menuju ke sana. Satu fondasi pokoknya adalah pengetahuan dan inovasi. Ia menjadi kunci tak hanya untuk membangun daya saing ekonomi, tetapi juga penguatan kapasitas negara dan perbaikan kebijakan serta perencanaan pembangunan.

“Itu sebabnya, menghadapi berbagai tantangan ke depan, kita tak bisa dan tak boleh berpaling dari nalar dan pengetahuan. Sebab, target teknokratis pembangunan dan konsolidasi kekuasaan politik akan jadi godaan terbesar untuk menyepelekan peran pengetahuan dalam pengambilan berbagai keputusan.”

Yanuar menjelaskan masa depan tidak untuk diperkirakan atau diramalkan, tetapi dibentuk. Semua pihak mesti sadar dan mengerti, Indonesia masa depan seperti apa yang mau dibentuk, yakni tantangan apa yang mesti dihadapi dan harapan apa yang ingin dicapai.

“Membentuk Indonesia masa depan adalah menjawab tantangan untuk merawat harapan.”

Baca juga: