Memikirkan Masa Depan Anak-Anak

Memikirkan Masa Depan Anak-Anak
©Shutterstock

Seberapa sering Anda memikirkan masa depan Anda, terutama anak-anak Anda? Masa depan seperti apa yang Anda bayangkan?

Apakah itu mirip deskripsi Orwelian dalam Animal Farm bahwa sebuah sepatu besar menginjak wajah manusia lain, selamanya…? Atau, apakah itu semacam delusi metaverse, ruang virtual yang diasumsikan menjadi realitas alternatif di luar realitas sehari-hari?

Ketika menulis tulisan ini, saya terkenang Soekarno. Dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1964, ia menyebut masa itu sebagai tahun “Vivere Pericoloso”, yakni The Year of Living Dangerously: sebuah masa di mana carut-marut kondisi politik dalam negeri dimanipulasi dalam, atau dihilangkan dari, teks-teks mata pelajaran sejarah versi negara.

Satu setengah dekade sebelumnya, “pada tahun 1949 ketika Orwel menerbitkan novel 1984”, tulis sebuah kolom di The New York Times (edisi 9 Februari 2017), “karya itu bukan hanya sebuah novel impresif tentang kondisi manusia tetapi sebagai peringatan”.

“Total contained”! Itulah frasa paling presisi untuk menggambarkan Indonesia hari ini, ketika gelombang protes mewabah di Eropa dan Amerika namun kita masih cukup setia dengan problem teknokratis seputar skandal seksual pejabat gereja, bisnis PCR, dan seterusnya, dan seterusnya.

Banyak kampus, tempat kita belajar, tidak lagi menjadikan kapitalisme dan transformasi terkini-nya sebagai sebuah objek kajian, sekalipun kapan dan di mana saja sering kita mengklaim bahwa ilmu sosial adalah teori tentang sistem.

Kebijakan sektor pendidikan, tempat kita menggantungkan masa depan pendidikan anak-anak kita tidak membuat perubahan yang berarti termasuk muatan kurikulum yang mengantisipasi terjadinya transformasi kapitalisme hari ini. Tidak sedikit LSM kita yang awalnya identik dengan konsep “swadaya”, kini bukan lagi lahir dari dan berorientasi pada masyarakat, melainkan kedaulatannya ditentukan oleh funding luar negeri.

Jadi, masa depan seperti apa yang akan dihadapi oleh generasi muda kita ke depan?

Saya tidak berani menjawab. Namun kalimat pembuka esai Michiko Kakutani bertajuk “Why ‘1984” is a 2017 Must Read” dapat menjadi jawaban hipotetifnya:

𝑇ℎ𝑒 𝑑𝑦𝑠𝑡𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝐺𝑒𝑜𝑟𝑔𝑒 𝑂𝑟𝑤𝑒𝑙𝑙’𝑠 𝑛𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦 70-𝑦𝑒𝑎𝑟-𝑜𝑙𝑑 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑙 ‘1984’ 𝑠𝑢𝑑𝑑𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑓𝑒𝑒𝑙𝑠 𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑜𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟. 𝐴 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑖𝑛 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝐵𝑖𝑔 𝐵𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 (𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑦𝑏𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 𝐴𝑔𝑒𝑛𝑐𝑦) 𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛, 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑖𝑔ℎ-𝑡𝑒𝑐ℎ 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛 𝑒𝑎𝑣𝑒𝑠𝑑𝑟𝑜𝑝 𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒’𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠. 𝐴 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑜𝑓 𝑒𝑛𝑑𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑤𝑎𝑟, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑒𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑢𝑚𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑝 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑒𝑟𝑠, 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑒𝑠 𝑠ℎ𝑜𝑤 𝑏𝑜𝑎𝑡𝑙𝑜𝑎𝑑𝑠 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑎. 𝐴 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑖𝑛 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 “𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙, 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑖𝑡𝑠 𝑜𝑤𝑛 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡”―𝑏𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟, “𝑤ℎ𝑎𝑡𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑦 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑠 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ 𝑖𝑠 𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ.

Moralisasi dan Privatisasi Ruang Publik

Suka atau tidak suka, generasi mendatang pasti akan hidup dalam intervensi ruang publik digital karena transformasi kapitalisme hari ini. Sejak dulu, sudah sering disebut bahwa media sosial merupakan domain publik.

Tentu saja, argumen ini muncul dari penganut liberalisme yang percaya bahwa kehadiran media sosial memampukan warga negara untuk bebas berekspresi, mengupayakan kesetaraan, dan mengembangkan hak-hak politiknya.

Namun benarkan demikian?

Tidak senaif itu.

Bahkan tulisan ini dapat saja dihapus dan dibatalkan dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal terlepas dari apakah saya setuju atau tidak, terlepas dari serasional apa pun argumen saya.

Hanya dengan mengandalkan konsep “hate speech”, pembungkaman terjadi di mana-mana, baik itu atas nama moralitas publik maupun kepentingan politik jangka pendek. Mengenai hal ini, Anda pasti tahu baik, apalagi dengan dilakukannya perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam UU Nomor 19 Tahun 2016.

Hasilnya mencengangkan! Pada tahun 2018, ada laporan polisi 4.360. Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 4.586. Kemudian 2020 meningkat lagi menjadi 4.790. Adapun kasus pencemaran nama baik masih mendominasi laporan kepolisian diikuti ujaran kebencian dan informasi hoaks atau kabar bohong (Antara, 11 Maret 2021).

Gejala apakah ini? Apakah ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memang susah diatur, keras kepala, suka menghakimi sesamanya, dan melakukan diskriminasi terhadap orang lain?

Slavoj Zizek mengawali artikelnya bertajuk Tolerance as and Ideological Category yang dipublikasikan di Critical Inquiry (Autumn 2007) dengan kalimat yang nyaris gagal menjadi kalimat tanya:

𝑊ℎ𝑦 𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑠 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑛𝑜𝑡 𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑠 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦, 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑖𝑛𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒? 𝑊ℎ𝑦 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑑𝑦 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑚𝑎𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑔𝑔𝑙𝑒, 𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑚𝑒𝑑 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑔𝑔𝑙𝑒? (mengapa saat ini begitu banyak masalah dianggap sebagai masalah intoleransi, bukan sebagai masalah ketidaksetaraan, eksploitasi, ketidakadilan? Mengapa obat yang diusulkan adalah toleransi, bukan emansipasi, perjuangan politik, bahkan perjuangan bersenjata?)

Baca juga:

Ini pertanyaan yang sangat penting karena membongkar ideologi divide and rule yang mendekam di balik proyek toleransi, terorisme, dan multikulturalisme, dan proyek terkini yakni tata kelola pandemi.

Bagaimana cara kerjanya?

Ya, dengan cara menetapkan keadaan krisis, memapankan krisis itu dan menetapkan mekanisme kepengaturan. Lebih jelas bisa baca volume I Political Theology karya Carl Schmitt. Pernyataan terkenalnya, 𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛 𝑖𝑠 ℎ𝑒 𝑤ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 (𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓) 𝑒𝑥𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛.

Krisis sebagai Momen Legitimasi

Suka atau tidak suka, perkembangan masyarakat pasca-Perang Dunia II, hari ini, ditandai oleh adanya krisis yang ditetapkan oleh berbagai lembaga supra-state yang umumnya bermarkas di AS, antara lain:

Pentagon dalam ancaman persenjataan canggih termasuk nuclear threat. Ini melibatkan United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) yang meratifikasi di antaranya Treaty on the Non-Proliferation on Nuclear Weapons (NPT), dan terbaru Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).

Selanjutnya, krisis ekonomi yang ditetapkan oleh Wolrd Bank, International Monetery Fund (IMF), dan World Economic Forum (WEF) di Davos.

Demikian juga krisis kesehatan yang ditetapkan oleh WHO, krisis lingkungan hidup yang ditetapkan oleh International Panel on Climate Change (IPPC), World Widlife Fund (WWF), Paris dan Kyoto Agreement.

Atau krisis kemanusiaan yang ditetapkan oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Universal Declaration of Human Rights (UDHR), dan seterusnya, dan seterusnya.

Apa untungnya menetapkan keadaan (darurat) krisis?

Jawabannya: karena krisis memicu tiga perkembangan yang memberikan kondisi untuk bisnis platform, para miliarder, dan politisi untuk makin makmur, baik itu dalam praktik pencucian uang melalui perang maupun investasi lain.

Hari ini, tahun 2021, kebijakan moneter luar biasa dikerahkan di seluruh belahan dunia untuk mendorong investor lebih jauh merintis perusahan teknologi berisiko tinggi, penimbunan uang tunai yang meluas dan penghindaran pajak oleh perusahan seperti Google, dan angkatan kerja yang tidak berdaya dan setengahnya menganggur yang siap menerima pekerjaan yang berbahaya dan dengan pengawasan tinggi yang ditawarkan oleh platform ekonomi digital.

Lebih menyedihkan lagi, sementara intelektual neoliberal dan birokrat negara yang kurang cerdas menjanjiikan masyarakat akan masa depan melalui inovasi dan kreativitas kewirausahaan, kapitalisme neoliberal dalam praktiknya justru menciptakan infrastruktur yang eksis sebagai perangkat penilai kepercayaan orang, yang mencakup semua sistem, yang memediasi hubungan investor-investor di berbagai derajat bahkan menyasar secara langsung ke pemegang kartu kredit individu.

Celakanya, ini tidak terbatas pada ekonomi melainkan berpotensi mencakup semua bidang koneksi sosial dan menentukan skor kepercayaan, empati, dan kapasitas emosional seseorang terhadap sesamanya (bandingkan rating dan skor di platform).

Privatisasi Ruang Publik dan Ekonomi Reputasi

Mitos liberalisme adalah bahwa ruang publik merupakan ruang perjumpaan yang telanjang. Tempat di mana kita bertukar tegur dan saling mengirimkan debar dari satu hati ke hati yang lain, dari satu keraguan kepada keraguan yang lain.

Romantisisme semacam itu ambruk di hadapan kenyataan yang dibuat kabur hari ini: bahwa ruang-ruang di mana penghargaan dan distribusi jasa telah diprivatisasi, untuk dianalisis demi pengembangan wawasan bisnis dan keuangan.

Keluhan Habermas bahwa ruang publik borjuis dihancurkan oleh rutinitas dan industrialisasi dari tahun 1870-an tidak lagi berlaku untuk realitas baru ini, di mana kekacauan, keriuhan, fragmentasi, dan pengaruh tidak terduga gelombang budaya sekarang menjadi norma.

Disebut demikian karena hadirnya infrastruktur digital yang serba mendadak, baik sebelum maupun pasca-pandemi hari ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain, baik dalam bentuk transasksi pasar, pertukaran sosial, atau kombinasi keduanya.

Habermas dalam 𝑇ℎ𝑒 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑆𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒 (Cambridge, 1989) menulis bahwa pertukaran opini secara bertahap mengambil karakter publik dari pertukaran diskursif antara orang asing: akhirnya ‘opini publik’ menjadi tanpa tubuh, fenomena otonom.

Namun munculnya platform digital membalikkan proses ini, bahwa wacana publik tidak pernah lepas dari identitas dan status pengguna yang berfungsi sebagai investasi (positif atau negatif) sebagai reputasi mereka.

Opini, penilaian, dan kritik tidak lagi akan ada dalam otonomi maupun bentuk tetapi menjadi mediator hubungan sosial dan investasi. Seperti yang diamati oleh Richard Seymur dalam 𝑇ℎ𝑒 𝑇𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 (London, 2019), bahwa industrialisasi memastikan bahwa kita semua adalah selebritas.

Baca juga:

Mengapa demikian?

Ya karena dengan cara itu reputasi seseorang, mengutip apa yang sering dikatakan Wendy Brown dalam berbagai kesempatan, adalah modal. Artinya, jika reputasi adalah bentuk modal yang terakumulasi dari waktu ke waktu maka reaksi adalah mata uang investasi.

Bandingkan dimensi viralitas karena forwarding yang menelanjangi ketidakmampuan kita dalam memberikan penilaian secara otonom karena telah terlanjur bergantung pada selera massal.

Lalu di mana letak privatisasi dan monopolinya?

Jawabannya: fitur-fitur ini bergabung untuk menghasilkan jenis monopoli modal baru yang sejalan dengan kepentingan pembiayaan ekuitas di era yang dibanjiri dengan kredit murah. Apa yang dilakukan Facebook untuk jurnalisme, Spotify untuk musik, Uber Eats untuk restoran independen, dan Amazon untuk segalanya adalah bahwa mereka beroperasi dengan terlebih dahulu memprivatisasi ruang publik sebelum mengubahnya untuk ekstrasi sewa.

Ini mewakili fase baru dari apa yang disebut oleh David Harvey sebagai akumulasi dengan perampasan (𝒂𝒄𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒃𝒚 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒔𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏), yaitu hanya dengan infrastruktur masyarakat sipil yang disita dan dengan cepat dikapitalisasi, start-up melakukan perampasan, tanpa intervensi langsung dari negara.

Lalu kelompok intelektual mana yang mendukung kemapanan ini?

Jawabannya: Kontribusi paling penting dari keberadaan modal platform yakni pengabaian aturan, dibangun di atas ortodoksi Mazhab Sekolah Chicago yang mengatakan bahwa selama harga tidak naik bagi konsumen, semuanya baik-baik saja.

Tanpa kita sadari, sesudah Mazhab Chicago School, neoliberalisasi pendidikan terjadi di mana-mana, di sini dan sekarang (hic et nunc).

Akhirnya, izinkan saya sekali lagi bertanya: masa depan seperti apa yang akan dihadapi oleh generasi anak-anak kita?

Bacaan Lebih Lanjut:
  • Eric Alliez dan Antonio Negri. 2003. “Peace and War” dalam Theory, Culture & Society, Sage: London, Thousand Oaks, Volume 20(2): 109-118.
  • Michael Hardt and Antonio Negri. 2001. Empire. USA: Harvard University Press.
  • William Davies, The Politics of Recognition in the Age of Social Media, New Left Review 128, Maret-April 2021: 83-99.
  • Raluca Csernatoni. 2020. “New States of Emergency: Normalizing Techo-Surveillance in the time of COVID-19”, dalam Global Affairs. DOI: 10.1080/23340460.2020.1825108.
  • Henry A. Giroux. 2005. “The Terror of Neoliberalism: Rethinking the Significance of Cultural Politics. College Literature, Volume 32(1):1-19.
  • David Harvey. 2004. The “New Imperialism”: Accumulation by Dispossession dalam Actuel Marx Volume 35 (1): 71-90.
  • Catatan: jika buku dan artikel di atas tidak bisa diunduh, coba pakai schi-hub (ini linknya: https://sci-hub.se/)
    Hans Hayon
    Latest posts by Hans Hayon (see all)