Memikirkan Masa Depan Anak-Anak

Memikirkan Masa Depan Anak-Anak
©Shutterstock

Seberapa sering Anda memikirkan masa depan Anda, terutama anak-anak Anda? Masa depan seperti apa yang Anda bayangkan?

Apakah itu mirip deskripsi Orwelian dalam Animal Farm bahwa sebuah sepatu besar menginjak wajah manusia lain, selamanya…? Atau, apakah itu semacam delusi metaverse, ruang virtual yang diasumsikan menjadi realitas alternatif di luar realitas sehari-hari?

Ketika menulis tulisan ini, saya terkenang Soekarno. Dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1964, ia menyebut masa itu sebagai tahun “Vivere Pericoloso”, yakni The Year of Living Dangerously: sebuah masa di mana carut-marut kondisi politik dalam negeri dimanipulasi dalam, atau dihilangkan dari, teks-teks mata pelajaran sejarah versi negara.

Satu setengah dekade sebelumnya, “pada tahun 1949 ketika Orwel menerbitkan novel 1984”, tulis sebuah kolom di The New York Times (edisi 9 Februari 2017), “karya itu bukan hanya sebuah novel impresif tentang kondisi manusia tetapi sebagai peringatan”.

“Total contained”! Itulah frasa paling presisi untuk menggambarkan Indonesia hari ini, ketika gelombang protes mewabah di Eropa dan Amerika namun kita masih cukup setia dengan problem teknokratis seputar skandal seksual pejabat gereja, bisnis PCR, dan seterusnya, dan seterusnya.

Banyak kampus, tempat kita belajar, tidak lagi menjadikan kapitalisme dan transformasi terkini-nya sebagai sebuah objek kajian, sekalipun kapan dan di mana saja sering kita mengklaim bahwa ilmu sosial adalah teori tentang sistem.

Kebijakan sektor pendidikan, tempat kita menggantungkan masa depan pendidikan anak-anak kita tidak membuat perubahan yang berarti termasuk muatan kurikulum yang mengantisipasi terjadinya transformasi kapitalisme hari ini. Tidak sedikit LSM kita yang awalnya identik dengan konsep “swadaya”, kini bukan lagi lahir dari dan berorientasi pada masyarakat, melainkan kedaulatannya ditentukan oleh funding luar negeri.

Jadi, masa depan seperti apa yang akan dihadapi oleh generasi muda kita ke depan?

Saya tidak berani menjawab. Namun kalimat pembuka esai Michiko Kakutani bertajuk “Why ‘1984” is a 2017 Must Read” dapat menjadi jawaban hipotetifnya:

𝑇ℎ𝑒 𝑑𝑦𝑠𝑡𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝐺𝑒𝑜𝑟𝑔𝑒 𝑂𝑟𝑤𝑒𝑙𝑙’𝑠 𝑛𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦 70-𝑦𝑒𝑎𝑟-𝑜𝑙𝑑 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑙 ‘1984’ 𝑠𝑢𝑑𝑑𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑓𝑒𝑒𝑙𝑠 𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑜𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟. 𝐴 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑖𝑛 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝐵𝑖𝑔 𝐵𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 (𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑦𝑏𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 𝐴𝑔𝑒𝑛𝑐𝑦) 𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛, 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑖𝑔ℎ-𝑡𝑒𝑐ℎ 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛 𝑒𝑎𝑣𝑒𝑠𝑑𝑟𝑜𝑝 𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒’𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠. 𝐴 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑜𝑓 𝑒𝑛𝑑𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑤𝑎𝑟, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑒𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑢𝑚𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑝 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑒𝑟𝑠, 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑒𝑠 𝑠ℎ𝑜𝑤 𝑏𝑜𝑎𝑡𝑙𝑜𝑎𝑑𝑠 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑎. 𝐴 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑖𝑛 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 “𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙, 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑖𝑡𝑠 𝑜𝑤𝑛 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡”―𝑏𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟, “𝑤ℎ𝑎𝑡𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑦 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑠 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ 𝑖𝑠 𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ.

Moralisasi dan Privatisasi Ruang Publik

Suka atau tidak suka, generasi mendatang pasti akan hidup dalam intervensi ruang publik digital karena transformasi kapitalisme hari ini. Sejak dulu, sudah sering disebut bahwa media sosial merupakan domain publik.

Tentu saja, argumen ini muncul dari penganut liberalisme yang percaya bahwa kehadiran media sosial memampukan warga negara untuk bebas berekspresi, mengupayakan kesetaraan, dan mengembangkan hak-hak politiknya.

Namun benarkan demikian?

Tidak senaif itu.

Bahkan tulisan ini dapat saja dihapus dan dibatalkan dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal terlepas dari apakah saya setuju atau tidak, terlepas dari serasional apa pun argumen saya.

Hanya dengan mengandalkan konsep “hate speech”, pembungkaman terjadi di mana-mana, baik itu atas nama moralitas publik maupun kepentingan politik jangka pendek. Mengenai hal ini, Anda pasti tahu baik, apalagi dengan dilakukannya perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam UU Nomor 19 Tahun 2016.

Halaman selanjutnya >>>
    Hans Hayon
    Latest posts by Hans Hayon (see all)