Memudakan Politik Indonesia

Memudakan Politik Indonesia
©Kompas

Jika perekrutan terbuka yang PSI lakukan ini berhasil, politik Indonesia akan mengalami perubahan wajah.

Kabar baik itu datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Di usianya yang masih muda, mereka merekrut bakal calon anggota legislatif secara terbuka. Semua warga negara punya kesempatan mendaftarkan diri. Sejumlah tokoh profesional memiliki wewenang untuk mewawancarai setiap kandidat yang lulus persyaratan administratif.

Wawancara tersiar secara langsung melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, Periscope, dan Twitter. Para kandidat tidak hanya menghadapi tim independen di ruang tertutup, tetapi juga publik secara umum. Ini adalah tradisi baru yang patut kita apresiasi, Politik Indonesia.

Inisiatif partai dengan cap anak muda ini merupakan sebuah terobosan di tengah persoalan akut yang membelit partai-partai politik mapan di Indonesia. Merit based recruitment ini secara langsung melawan oligarki politik dan praktik kartel yang telah begitu lama mengental dalam perilaku elite dan partai politik kita.

Oligarki dan politik kartel bahkan menjadi pandangan dominan para pengamat, media, aktivis, dan publik secara umum. Tidak heran jika dalam banyak jajak pendapat, partai politik Indonesia menjadi institusi demokrasi yang paling tidak mendapat tempat di hati publik.

Masih Terkungkung Oligarki

Vedy R Hadiz dan Richard Robison (2013) menyimpulkan bahwa politik oligarki masih mengungkung Indonesia pasca-Orde Baru. Kekuasaan politik dan akses pada sumber daya masih berada di tangan para elite yang itu-itu juga sejak zaman Orde Baru. Jika pun muncul elite dan aktor baru, mereka melakukan dominasi serupa.

Bagi Hadiz dan Robison, oligarki tidak mengenal sistem politik. Ia bisa hidup pada semua bentuk pemerintahan.

Dalam setiap perubahan sistem, menurut keduanya, kapitalisme melakukan evolusi. Jika pada masa kediktatoran, kekuasaan para oligarki terpusat, desentrasilisasi membuat oligarki menyebar ke seluruh daerah. Elite-elite lokal menjadi raja-raja baru yang dominan dan nyaris tak tergantikan.

Jeffrey A Winters (2013) dalam Oligarchy and Democracy in Indonesia menjelaskan bahwa para oligarch bisa berdiri sendiri dan memerintah, atau masuk ke dalam rezim otoritarian atau demokratis sekaligus. Kekuatan utama mereka adalah uang.

Baca juga:

Di sisi yang lain juga terjadi praktik politik kartel. Studi disertasi Kuskridho Ambardi (2008) menyoroti interaksi antarpartai politik di Indonesia masa Reformasi. Pandangan banyak orang menyatakan bahwa pemilihan umum yang diikuti partai-partai politik adalah cerminan kompetisi antarideologi, cara pandang, dan kekuatan politik.

Meski demikian, Ambardi menemukan bahwa kompetisi antarkekuatan politik itu hanya terjadi pada masa pemilihan umum. Kompetisi berhenti ketika para anggota Dewan terpilih dan eksekutif dilantik.

Yang terjadi setelah itu adalah kompromi dan praktik politik kartel. Tidak ada lagi pekik ideologi. Sehabis pemilu, keputusan dan kebijakan tiap-tiap partai didasarkan pada lobi, kompromi, dan bagi-bagi kue kekuasaan.

Lalu, apakah perekrutan bakal calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara terbuka bisa mengurai kebuntuan dunia politik ini?

Sebuah studi Marcus Mietzner (2013), Fighting the Hellhounds: Pro-democracy Activists and Party Politics in Post-Suharto Indonesia, menarik untuk kita baca. Studi ini mempelajari peran para aktivis yang masuk ke parlemen sejak pemilu pertama Reformasi pada 1999.

Pengaruh Aktivis

Di tengah pesimisme pada politik Tanah Air, Mietzner menemukan pengaruh para aktivis di parlemen. Meski tidak semuanya, kehadiran para aktivis di dalam parlemen di awal-awal Reformasi telah mampu membawa perubahan yang cukup berarti.

Ada tiga kanal yang menyalurkan para aktivis masuk parlemen, menurut Mietzner. Pertama, para aktivis di organisasi-organisasi ekstra mahasiswa yang secara langsung maupun tidak memiliki afiliasi pada partai-partai politik. Organisasi-organisasi ini antara lain KAMMI yang dekat dengan PKS, PMII yang dekat dengan partai-partai NU, HMI yang memiliki banyak senior di Partai Golkar, atau IMM yang berada dalam satu kultur keagamaan dengan PAN.

Kanal kedua adalah para aktivis yang di masa Orde Baru bergerak melawan rezim dengan menggunakan pelbagai organ masyarakat sipil. Mereka untuk sementara waktu berada di luar sistem untuk menumbangkan rezim diktator. Setelah demokrasi terwujud, mereka lalu masuk ke dalam sistem melalui partai-partai politik yang ada.

Halaman selanjutnya >>>
Saidiman Ahmad
Latest posts by Saidiman Ahmad (see all)