Menakar Toleransi di Indonesia: Langkah dan Tantangan

Menakar Toleransi di Indonesia: Langkah dan Tantangan
©Maarif Institute

Ulasan Pers – Dalam dua tahun terakhir, beberapa kementerian berupaya melakukan penguatan toleransi berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

Melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, Kemenag mendapat amanah menjadi leading sector dalam merealisasikan penguatan moderasi beragama. Toleransi menjadi salah satu indikatornya.

Kemenag juga mencanangkan 2022 sebagai Tahun Toleransi. Sementara itu, Kemendikbudristek mencanangkan Penghapusan 3 Dosa Besar dalam Dunia Pendidikan. Intoleransi menjadi satu dari tiga dosa yang dimaksud.

Menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor tentu saja tidak dapat menggambarkan secara utuh terkait penguatannya di Indonesia. Faktanya, terdapat aktor lain yang juga melakukan penguatan. Salah satunya adalah masyarakat sipil.

Tak jarang, masyarakat sipil turut terlibat dalam agenda pemerintah. Bahkan dalam beberapa hal, masyarakat sipil menjadi ujung tombak dari agenda penguatan itu.

Lantas, mengapa masih perlu penguatan toleransi di negara yang bineka ini? Seperti apakah kondisi di Indonesia kini?

Apa saja langkah yang telah dan akan dilakukan negara dan masyarakat sipil untuk melakukan penguatan toleransi? Seperti apa mereka akan menghadapi tantangan yang ada?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan awal itu, MAARIF Institute atas dukungan The Asia Foundation menggagas diskusi dengan mengangkat tema “Menakar Toleransi di Indonesia: Langkah dan Tantangan”. Diskusi ini berlangsung pada Jumat, 11 Februari 2022, pukul 13:30-17:30 WIB secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Baca juga:

Diskusi ini menghadirkan Mohammad Nuruzzaman (Staf Khusus Menteri Agama Bidang Hubungan Antar Kementerian/Lembaga, TNI-Polri, Kerukunan, dan Toleransi), Subiyantoro (Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek), Debbie Afianty (Universitas Muhammadiyah Jakarta), dan Andar Nubowo (Ecole Normale Superieure Prancis). Moh. Shofan (Direktur Program MAARIF Institute) yang akan memandu jalannya diskusi.

Dalam pengantar diskusi, Sandra Hamid, Country Representative The Asia Foundation, menyampaikan tiga hal utama. Pertama, sejauh mana komitmen negara terinstitusionalisasikan dalam jajaran birokrasi. Ini penting untuk melihat aspek keberlanjutan terkait program-program penguatan.

Kedua, memasuki tahun politik, narasi identitas biasanya akan menguat. Bagaimana memastikan kerusakan-kerusakan akibat politik identitas tidak terjadi lagi.

Ketiga, bagaimana orang-orang yang peduli pada isu toleransi memastikan bahwa menumbuhkan toleransi tidak menjadikan curiga pada mereka yang dianggap tidak toleran, seraya menjaga hak hak konstitusionalnya.

Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Abd. Rohim Ghazali dalam pemantik diskusinya menyampaikan bahwa toleransi menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.

“Mengupayakan dan mempertahankan toleransi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk keutuhan Indonesia yang majemuk. Banyak tantangan yang kita hadapi dalam upaya ini, tetapi kita tetap optimistis karena kita memiliki falsafah dan dasar negara Pancasila yang apabila kita aktulisasikan secara benar dan konsisten akan menjamin sekaligus kebersamaan dan kerja sama dalam menjaga keutuhan Indonesia,” imbuhnya.

Baca juga: