Menanti Terobosan Jokowi Jilid II

Menanti Terobosan Jokowi Jilid II
©Detik

Pemilihan Presiden tahun 2019 telah menetapkan Jokowi-Ma’ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024. Itu artinya, dengan terpilihnya kembali Jokowi sebagai presiden, kebijakan yang belum terealisasi dapat direalisasikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Segenap bangsa Indonesia menanti terobosan baru yang akan dicanangkan oleh presiden dalam masa kepemimpinannya ke depan.

Dalam debat Pilpres beberapa waktu lalu, kita temukan sikap optimisme dan konsistensi presiden dalam menuntaskan kasus korupsi yang selama ini belum terselesaikan. Presiden serius mengupayakan pemberantasan korupsi secara masif pada semua lembaga negara. Di samping itu, Jokowi optimis untuk membangun sumber daya manusia (SDM) menuju generasi unggul.

Sebenarnya ada banyak program yang akan dilakukan oleh Jokowi selama 5 tahun ke depan, tetapi penulis lebih fokus menitikberatkan pada kedua masalah penting di atas. Hemat saya, kedua persoalan itu yang menjadi pangkal bagi terwujudnya cita-cita bangsa ke depannya.

Sebelum melangkah lebih jauh, tulisan ini, sekali lagi, ingin mempertanyakan komitmen dan optimisme presiden setelah terpilih ataupun dilantik nantinya.

Selama ini, kita membaca di media sosial serta kicauan ruang publik, susunan kabinet baru ala Presiden Jokowi yang melibatkan generasi milenial dalam kabinetnya. Tetapi itu masih bersifat tentatif. Meskipun begitu, bisa saja itu nantinya terbentuk karena ada pertimbangan presiden agar generasi milenial bisa mendukung terwujudnya generasi unggul.

Kedua, dengan hal yang sama kita lihat bagaimana komposisi kabinet nanti lebih banyak diisi oleh orang-orang yang non-partai. Ini penting, mengingat program kerja yang akan dicanangkan oleh presiden harus benar-benar terarah demi kepentingan masyarakat Indonesia, bukan berdasarkan kepentingan partai.

Dengan adanya susunan kabinet yang berasal dari partai, mesti perlu disadari kepentingan partai pasti akan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan hadirnya partai dalam komposisi kabinet Jokowi, diharapkan partai benar-benar mendaraskan semua keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang matang.

Dilema Partai

Tinggal beberapa hari lagi pelantikan presiden akan dilaksanakan. Komposisi kabinet sudah disiapkan dan dipikirkan oleh presiden jauh-jauh hari. Mengingat kabinet ini nantinya yang akan bersama-sama dengan presiden dalam menyelesaikan persoalan bangsa serta memajukan bangsa ke depan.

Untuk itu, pola kabinet yang dibangun oleh presiden harus benar-benar memberikan kemajuan serta dapat menyelesaikan segala persoalan yang selama ini masih menggantung dan belum terselesaikan. Kabinet yang disusun oleh presiden harus tunduk pada keputusan presiden. Artinya, menteri sebagai pembantu presiden harus menempatkan dirinya di bawah presiden. Dengan begitu, menteri tidak bersikap ‘bandel’ pada presiden dalam melaksanakan kebijakan.

Jilid kedua kali ini merupakan ujian bagi Jokowi, apakah presiden bisa menjalankan semua kebijakan negara tanpa terikat dengan partai. Mengingat sangat kuatnya desakan partai koalisi mengakibatkan presiden sering kali bersikap mendua dalam memutuskan kepentingan publik.

Di periode pertama, kita melihat intervensi partai begitu kental di dalam kabinet Jokowi. Tidak salah publik berspkelusi, presiden mudah ‘disetir’ oleh elite-elite partai yang ada di belakang layar. Mereka ikut memainkan dan menentukan kebijakan presiden melalui orang-orang yang ditempatkan di dalam komposisi kabinet.

Periode pertama boleh dibilang, sikap presiden belum tegas dalam menentukan kebijakan yang tepat, karena dinilai presiden kerap kali mudah bertendensi pada desakan partai. Bahkan kita melihat, ketergantungan presiden terhadap partai terlihat jelas sekali di periode pertama, di mana presiden masih ragu-ragu mengambil langkah dalam memutuskan kebijakan.

Kita melihat presiden Jokowi di periode pertama selalu terikat dengan partai, karena presiden ‘takut’ jika program kebijakan yang diusungnya tidak mendapatkan persetujuan di dewan. Untuk itu, presiden perlu menghimpun kekuatan dari partai koalisi maupun oposisi untuk mendukung langkah presiden dalam menyelesaikan program kerja. Sehingga boleh dibilang, presiden memunculkan sikap ‘mendua’ selama periode pertama.

Baca juga:

Intervensi partai pengusung (koalisi) justru mematikan langkah presiden dalam menuntaskan persoalan dan memajukan bangsa. Presiden nyaris kehilangan hak prerogatifnya di dalam menentukan keputusan publik.

Kehilangan hak prerogatif menjadi sesuatu yang sangat miris ketika diperhadapkan dengan desakan partai. Di sana, presiden bahkan tidak kuat melawan cengkeraman partai karena terlalu kuatnya partai memengaruhi presiden. Partai seolah menempatkan dirinya sebagai yang terkuat karena dinilai memiliki massa serta menjadi satu bagian penting dalam mendukung kebijakan presiden.

Dilema akan partai dalam menentukan suatu kebijakan mengisyaratkan ada yang tidak beres dengan kebijakan itu sendiri. Presiden sebagai kepala negara harus mampu melaksanakan tugas politik sesuai amanat UUD 1945, bukan berdasarkan pertimbangan partai.

Untuk alasan itu, jelas sangat salah dan keliru ketika presiden mengambil langkah politik berdasarkan pertimbangan partai. Ini adalah suatu gambaran yang menunjukan presiden tidak mampu keluar dari kepentingan pragmatis partai.

Untuk itu, periode kedua merupakan ujian kedua kalinya bagi presiden, apakah konsisten dengan statement ‘tidak lagi terikat dengan partai’, atau malah lebih kuat berkiblat pada partai. Menjadi seorang pemimpin tidak boleh terikat dengan apa pun, tetapi harus terikat dengan amanah yang diemban.

Menuju Generasi Unggul

Dalam berbagai kesempatan, presiden Jokowi selalu mendengungkan generasi unggul. Presiden terus menyuarakan serta melakukan berbagai macam kegiatan yang menopang dan bertumbuhnya generasi unggul di masa depan. Melalui penciptaan iklim ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi dan informasi, serta infrastruktur, presiden ingin menciptakan manusia yang unggul.

Jika di periode pertama presiden gencar melakukan pembangunan fisik (infrastruktur), kini di periode kedua prisiden mulai membenah sumber daya manusia. Dengan melihat perkembangan teknologi yang berbasis 4.0, sudah semestinya pemerintah mengambil langkah maju dalam menyiapkan generasi unggul yang bisa menjawab tantangan masa depan. Menyiapkan generasi unggul tersebut harus dimulai dengan menyiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan serta pelatihan-pelatihan yang menunjang pembentukan kreativitas.

Presiden harus betul-betul melihat ini semua sebagai kesempatan yang bisa mendorong generasi Indonesia untuk berkompetisi di ajang internasional. Menyiapkan generasi unggul tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang, tetapi harus dilakukan.

Pengalaman di negara-negara maju, seperti Cina, Jepang, Korea, dan lainnya, telah membuktikan bahwa mereka mampu melakukan itu dengan menyiapkan generasi unggul. Hari ini, Indonesia masih melakukan hal itu dan diharapkan semua ikut terlibat dalam mendukung.

Kita mesti menyadari dengan sebaik mungkin dan membangun pola pikir yang berkembang di masa depan guna mencipatkan hal-hal baru. Presiden harus mengambil cepat langkahnya. Tidak boleh membiarkan ini berlarut-larut karena akan mengalami kemandekan yang sangat parah nantinya.

Perlu gerak cepat presiden dalam menerobos batas-batas yang selama ini membuat generasi Indonesia masih berada jauh di belakang negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand yang sudah terlebih dahulu mendorong generasi muda. Untuk itu, di periode kedua Presiden Jokowi, kita menunggu langkah presiden dalam membangun generasi unggul yang selama ini diharapkannya.

Patrisius Jenila
Latest posts by Patrisius Jenila (see all)