Mendamba Pemimpin yang Maslahat

Mendamba Pemimpin yang Maslahat
Ilustrasi: Pemimpin Umat

Saya yakin, tak sedikit yang telah menampuk atau yang sedang mencalonkan dirinya menjadi pejabat pusat dan daerah, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam tampuk kekuasaan di negeri ini. Semangat dan tenaga ekstra diperas demi memerankan dirinya untuk menjadi orang yang terhormat dan terpandang baik di mata rakyat.

Hal ini tak lepas dari jiwa individu (musta’iddun lira’iyyatihi) dan siap melangkah untuk menerapkan kebijakan dan tawaran politik untuk kemashlahatan publik.

Niat menjadi seorang pejabat harus terbebas dari belenggu nafsu dan ambisi untuk menyelewengkan jabatannya sebagai pemimpin rakyat. Harus menebar tauladan kepada rakyat, pengayom dan aspirator rakyat, selama menampuk kekuasaan sesuai dengan batas periode yang ditentukan UU.

Tak cukup itu, pesona yang tertampak pada dirinya dengan racikan kharisma, sopan-santun, menebarkan ajian pemungkas demi meyakinkan rakyat untuk bersikap profesional, proporsional, kredibel serta akan memaksimalkan akuntabilitas, fleksibelitas, adabtabilitas haruslah terealisasi sesuai kontrak politik demi mengelu-elukan demokrasi yang humanis.

Menjadi pemimpin (pejabat) harus dalam keadaan suci jiwa-raga, hati yang bersih, menjernihan pikiran dan bersikap selaku pemimpin yang menaungi semua golongan. Menjadi pejabat tak harus dengan uang, yang terpenting mempunyai visi dan misi untuk kepentingan rakyat.

Menjadi pemimpin (pejabat) haruslah selaras dengan jabatannya sebagai pengambil tiap kebijakan di Negeri ini. Ikrar sumpah yang terucap amatlah sakral, maka tidak boleh mengingkari ataupun sengaja mengabaikan tanggungjawabnya yang agung.

Oleh karena itu, sampai kapan pun sosok pejabat atau pemerintah adalah pemimpin utama; Presiden (Pemimpin Negara), Gubernur (Propinsi), Walikota (Daerah), Bupati (Kabupaten) di wilayah tertentu akan menjadi teladan bagi “makmumnya”. Jika harus memiskinkan kedirian sebagai pemimpin demi tujuan yang salah, adalah sebagian dari runtuhnya konsekuensi dan merenggut jati dirinya sendiri (kamuflase politik citra yang dilematis).

Saya akui, cacatnya moral, konsistensi, ketegasan pejabat (pemimpin) yang sudah tidak memiliki self-image, charismagood performance yang baik kepada rakyatnya, maka ia akan mati sendiri di tengah hingar bingar kritikan (kecaman pedas). Maka lengserlah ia secara tidak terhormat.

Tak pelak, asal muasalnya tak sedikit pula, untuk menjadi pemimpin (pejabat) tidak kosongan alias tanpa fulus, mampus! Tentu tak sedikit calon pejabat maupun yang telah disumpah merogoh kocek yang jumlah nominal angkanya yang tidak sedikit.

Kiranya tak ada lagi rasa kagum rakyat terhadap pemimpinnya di Negeri ini. Hal ini dikarenakan saling mengungguli, atau saling jebak-menjebak demi popularisasi, intrik serta konspirasi politik, ataupun demokrasi palsu.

Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah apa yang dicetuskan Nicollo Machiavelli (1469-1527), bahwa kekuasaan negara digunakan untuk mencapai kebesaran, kehormatan, meskipun dengan cara-cara yang licik?

Maslahat untuk Rakyat

Sejatinya seorang pemimpin bisa mempertanggungjawabkan segala apa yang ditetapkannya, baik mas’ūlun anil jama’ah maupun mas’ulun ‘an-nafsihi (secara lahiriah maupun batiniah). Di antara keduanya mampu berdealektika dalam mengarungi segala lika-liku kepemimpinannya.

Adakalanya sosok pemimpin itu menjadi warna yang bisa melukiskan berbagai macam persoalan (social interest), kemudian diselesaikan dengan cara kolektif dan kolegial (legowo, uwuh pakuwuh).

Dalam kaidah ushul al fiqhiyyahtasarruful imam ‘alar-ra’iyyati manūtun bil-mashlahati. Kebijaksanaan dan penyelenggaraan kepemimpinan (pemerintah) atas rakyat haruslah memprioritaskan kemaslahatan rakyat.

Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin melalukan yang terbaik bagi rakyatnya (sesuai visi dan misinya), maka baik pulalah seterusnya. Bila seorang melakukan hal terburuk pada masa kepemimpinanya, maka hal terburuk dan buruklah seterusnya.

Akan tetapi, tiap persoalan ada jawabannya. Tiap problem pasti ada solusinya. Asalkan, seorang pemimpin menyadari betapa persoalan kepemimpinan sangat siginifikan dijunjung tinggi. Penjaminan kesejahteraan untuk rakyat, keadilan, kedamaian, tegaknya sebuah hukum, haruslah dijalankan sebaik mungkin dalam roda pemerintahan.

Tidak ada salahnya para pemimpin masa kini mencontoh kepribadian para nabi yang memiliki kedudukan masing-masing (nabi yusuf, nabi nuh, nabi sulaiman) yang rela melepas egoismenya demi kemaslahatan umatnya agar terbebas dari belenggu kegelapan hidup.

Dan yang tak kala pentingnya adalah mengikuti dan mencontoh kepemimpinan Rasulullah SAW, yang tetap bertendensi pada empat prinsip hidup; shiddiq, amanat, tabligh, fathonah yang mampu mengarahkan amanat Tuhan demi memikirkan nasib rakyatnya.

Maka dari itu, membumikan kemashlahatan rakyat menjadi hal utama, khususnya jika dihadapkan pada kebebasan berpikir dan bersuara yang disinergikan dengan slogan latin: vox populi, vox dei  jika dibenturkan di era demokrasi saat ini.

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by Fathor Razi (see all)