Mendukung Sikap Antikorupsi di Tanah Air

Mendukung Sikap Antikorupsi di Tanah Air
©Media Indonesia

Presiden Ir. Soekarno pernah berucap bahwa Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.

Sedih rasanya banyak yang mendengar,melihat tentang korupsi di negeri ini yang hampir setiap hari layar TV dan berita cetak dan online. Mungkin jika mata dan telinga itu bisa berbicara, mereka tidak akan bisa lagi melihat atau mendengar kasus korupsi yang dikarenakan terbuai oleh keinginan duniawi.

Ini adalah kenyataan pahit yang mengikis tatanan Revolusi Mental, pembangunan berkelanjutan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, penegakan hukum, dan banyak lagi yang menjadikan Indonesia dalam masalah yang besar. Menurut data Transparency International, pada 2021, Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi dengan skor 38 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara.

Pendidikan antikorupsi, pencegahan korupsi di Indonesia tidak mengandung kejahatan korupsi. Tentu saja berbicara tentang dampak korupsi pada perekonomian dengan meningkatkan angka kemiskinan suatu negara, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, investasi yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, kebahagiaan yang lebih rendah bagi suatu negara.

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 adalah 26,16 juta orang. The Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan potensi kerugian negara akibat korupsi pada 2021. ICW memperkirakan kerugian negara tahun lalu sebesar Rp 62,93 triliun, dapat berdampak merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi akibat keserakahan dan keserakahan para koruptor. .

Dalam beberapa hari terakhir, publik masih membicarakan terpidana kasus korupsi yang dinyatakan bebas bersyarat berbanding terbalik ketika publik mengetahui bahwa ada wacana hukuman mati untuk memberikan hukuman yang paling berat bagi koruptor.

Faktanya adalah bahwa koruptor ini sebenarnya mendapatkan keuntungan dari perlakuan istimewa dengan mendapatkan keuntungan dari pengurangan hukuman atau, dengan kata lain, pengurangan waktu. Pemberian grasi diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022, yang mengatur bahwa pemberian masa hukuman (amnesti).

Apakah pantas untuk mengampuni mereka yang bersalah karena korupsi?

Baca juga:

Karena dampak global yang terkandung dalam korupsi sangat berbahaya, negara jelas memiliki biaya untuk mencegah tindak kejahatan korupsi, termasuk biaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penuntutan, pengadilan dan penjara.

Tampaknya tidak konsisten dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan luar biasa dengan menciptakan angin segar bagi para koruptor yang harus memberikan keistimewaan dapat melukai hati nurani masyarakat.

Bukannya memperkuat sistem antikorupsi, pada dasarnya efek jera terhadap badut korup justru melemah, sebuah kondisi di mana publik bertanya-tanya apakah negara kita bisa menandingi Finlandia sebagai panutan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Paling tidak, sanksi tegas harus menjadi efek jera dan memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita harus menambah hukumannya, mungkin dua atau tiga kali hukuman seumur hidup. Kita juga bisa memiskinkannya sehingga benar-benar menyerah. Serta juga mencabut hak politik terpidana korupsi.

Bukan sebaliknya, justru akan menelurkan calon-calon koruptor baru di kemudian hari. Karena mereka merasa hukumannya tidak berat. Orang tidak akan pernah takut akan hukuman lagi.

Harapan sebagai masyarakat antikorupsi tidak ada lagi kasus korupsi di Indonesia. Semoga kasus-kasus yang  terjadi di Indonesia dapat diselesaikan secara definitif, dengan hukuman yang setinggi-tingginya agar tidak ada lagi yang melakukan korupsi, termasuk mereka yang akan melakukan tindak pidana korupsi, takut akan keseriusan dan hukuman yang akan diterima.

Namun pun dengan demikian kita tidak perlu merasa pesimis dalam memperbarui mentalitas suatu negara tidak akan terjadi dalam semalam. Mengubah mentalitas suatu negara tidak seperti berganti pakaian dilakukan sekali dan segera selesai di butuhkan tahapan dan waktu akan menjawab persoalan korupsi di Indonesia.

Penanaman nilai-nilai integritas dinilai sangat penting dalam upaya membangun keberanian antikorupsi bagi semua suku bangsa Indonesia.

Halaman selanjutnya >>>
Tomi Subhan
Latest posts by Tomi Subhan (see all)