Mendulang Partisipasi Politik Perempuan

Mendulang Partisipasi Politik Perempuan
Gambar Ilustrasi: Sindonews.com

Pada perempuan, kiranya tak ada hal lebih utama yang harus kita respons selain soal peran dan fungsinya dalam kehidupan publik (partisipasi politik perempuan). Bahwa perempuan, juga laki-laki, sama-sama punya peran signifikan bagi keberlanjutan pembangunan suatu bangsa, teruntuk pula bagi Indonesia.

Adalah masa kelam ketika dulu perempuan melulu ditempatkan hanya dalam ranah domestik belaka (kasur, dapur, atau pengurus rumah tangga beserta isinya). Penilaian semacam ini, jika ditelaah lebih dalam, terang bahwa itu bersumber dari pandangan filsafat misoginis yang patriarkis—sebuah filsafat dusta yang membenci perempuan sembari mengaungkan laki-laki sebagai penguasa atas perempuan.

Satu pelajaran menarik yang dapat kita temui dari seorang Kartini. Meski dirinya jauh lebih beruntung daripada perempuan-perempuan sebayanya yang tak bisa mengakses pendidikan, Kartini tetap terbelenggu dalam pandangan filsafat dusta di atas. Di usianya yang masih belia, ia harus terpaksa menanggalkan kebebasan masa mudanya dalam sebuah ikatan perkawinan (lihat: Pram, Panggil Aku Kartini Saja).

Dari sekelumit kisah Kartini, dapat kita ambil satu pelajaran bahwa dulu perempuan diposisikan secara marginal alias tak manusiawi. Beruntung, terutama sejak dideklarasikannya semangat kemerdekaan, terlebih gerakan reformasi, di mana politik perempuan sudah mulai menunjukkan eksistensinya sebagaimana laki-laki. Posisi perempuan kini sudah tampak setara, meski kebanyakan hanya baru berada dalam taraf pemikiran.

Sungguh, sebagaimana cita-cita kemerdekaan dan reformasi, perempuan pun memiliki hak dan kewajiban sama yang seharusnya memang demikian. Seperti laki-laki, keduanya harus ditempatkan pada posisi yang setara, setidaknya berkesempatan sama untuk menunjukkan eksistensinya secara lebih luas. Partisipasi politik perempuan harus dibangun.

Partisipasi Politik Perempuan

Memang, politik hanyalah soal tentang bagaimana mengatur urusan-urusan publik seperti pemerintahan dan kebijakan bagi masyarakat. Karena perannya adalah mengatur, tak ada istilah batasan terkait siapa yang lebih berhak mengambil dan melaksanakannya. Bahwa tiap-tiap manusia adalah “khalifah”. Perempuan atau laki-laki, semua berposisi sama sebagai pengatur urusan-urusan duniawi.

Disadari atau tidak, peran dan fungsi perempuan ini bukan lagi sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan. Justru sebaliknya, sebab-sebab seperti adanya gerakan emansipasi, misalnya, menjadikan peran dan fungsi perempuan saat ini layak untuk diperhitungkan kembali.

Tentu, sudah banyak kita jumpai wajah-wajah perempuan yang ikut andil dalam dunia perpolitikan. Sejumlah dari mereka telah menduduki jabatan-jabatan strategis. Mereka ikut punya peran memutuskan kebijakan publik seperti apa yang harus negara canangkan.

Lihat, misalnya, peran seorang Nara Masista Rakhmatia yang menjadi diplomat muda mewakili Indonesia dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Dengan gaya yang lantang, ia menjawab tegas sejumlah pertanyaan dari beberapa kepala negara sekitar Pasifik mengenai adanya isu dugaan pelanggaran HAM di Papua dari gerakan separatis (UMLWP).

Sebagaimana diketahui, gerakan ini yang kemudian mempengaruhi sejumlah negara, seperti Nauru, Kepulauan Marshall, Vanuatu, Solomon, Tuvalu, dan Tonga untuk mempertanyakan kedaulatan Indonesia saat sidang PBB berlangsung.

Sosok perempuan lainnya, yakni Ima Matul Maisaroh. Sebelumnya, dia seorang pramuwisma (TKW) yang bekerja pada keluarga keturunan Indonesia di Los Angeles. Dalam pekerjaannya ini, dia tak jarang mendapat perlakuan tidak adil dari sang majikan.

Mungkin lantaran keberaniannya menyatakan sikap untuk keluar dari siksaan dan serta menolak human trafficking, dia lalu dinobatkan dan menjadi anggota Dewan Penasehat Gedung Putih. Bahkan, dia menjadi salah satu tamu undangan yang berpidato di depan puluhan ribu delegasi dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat yang digelar di Philadelphia.

Kesejahteraan Perempuan

Tentu, masih banyak lagi perempuan-perempuan yang sudah sukses menunjukkan eksistensinya di ranah publik, termasuk di Indonesia. Sebut saja Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Atau yang belakangan ini pernah menjadi sorotan media, yakni calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pasangan Agus Harimurti Yudhoyono, Silvyana Murni. Kita juga mengenal sosok Sri Mulyani yang kini menduduki posisi sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang juga memiliki track record yang patut diacungi jempol.

Tak usah lagi tanya soal mantan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri; Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan di Kabinet Persatuan Nasional dan Menteri Sosial di Kabinet Kerja; atau juga Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPR-RI untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II.

Yang jelas, perempuan dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat lagi dipisahkan di Indonesia. Perempuan yang terjun dalam politik bukan lagi hal baru. Bahkan, perempuan sudah mengambil peran penting melawan penjajah jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan itu terus berlanjut sampai hari ini.

Ini menunjukkan bahwa perempuan pada dasarnya mampu membebaskan dirinya dari perbudakan. Perempuan tidak lagi patut terkungkung dalam norma-norma yang memberatkan. Pun ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah mulai terbuka untuk menyadari pentingnya partisipasi perempuan dalam ranah publik (politik).

Tetapi, yang jadi soal kemudian adalah apakah kita (sebagai kaum perempuan) hendak mengambil peran tersebut? Kemampuan bukanlah soal, melainkan kemauan, dan tentu saja adalah kesetiaan dalam bergerak.

Terlepas dari itu, ke depan, Indonesia perlu untuk terus memberdayakan keberadaan perempuan dalam ranah publik, terutama partisipasi politiknya—teruntuk bersumber dari gerakan si perempuan sendiri.

Apalagi, jika mengutip istilah Bung Karno, sejahtera-nya suatu bangsa-negara, tergantung pada kesejahteraan perempuannya. Jika perempuannya sejahtera, maka sejahtera pulalah bangsa-negara tersebut.

Hari ini, Negara sudah seharusnya memberi kesempatan dan peluang sebesar-besarnya pada perempuan untuk mengemban amanah. Tidak patut lagi kiranya menimbang sikap dan karakter perempuan yang melulu dilabeli dengan sifat cengeng, emosional, dan sebagainya yang hanya menjadikan perempuan terus terkungkung pada posisi yang marjinal.

Selama dia mampu mengemban amanah dengan baik tanpa mengganggu dan mengurangi hak orang lain, maka perempuan layak mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya. Hal ini yang mesti menjadi pegangan kita bersama.

___________________

Artikel Terkait:
Uci Susilawati
Latest posts by Uci Susilawati (see all)