Menegaskan NKRI Bersyariah

Menegaskan NKRI Bersyariah
©RRI

Aksi 212 pada tahun 2016 merupakan waktu pertama kali Habib Rizieq memperjuangkan NKRI Bersyariah yang disertai dengan ketidakjelasan konsepnya. Itu dipertegas kembali dengan diadakannya reuni 212 pada tahun-tahun selanjutnya.

Tidak adanya konsep secara jelas ini kemudian memunculkan dua kesan. Pertama, Habib Rizieq menjalankan ajaran Islam secara kafah. Kedua, bahwa Habib Rizieq secara sengaja atau tidak telah memperjuangkan formalisme Islam.

Kesan pertama pada akhirnya akan menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk mensyariahkan segala unsur kehidupan manusia. Dalam hal ini, perlu dijelaskan bagi pengusung NKRI Bersyariah, adakah konsep Islam dalam bernegara?

Sedangkan kesan kedua menunjukkan bahwa selain formalisme, Islam sebagai agama juga memiliki unsur lain, yakni spiritualisme. Hal ini yang kemudian memunculkan tanya, formalisme atau spiritualisme seperti apa yang harus diperjuangkan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bernegara?

Jika Islam mengajarkan konsep bernegara secara jelas dan yang perlu diperjuangkan dalam bernegara adalah formalisme Islam, maka NKRI memang perlu disyariahkan. Dengan demikian, umat muslim bisa menentukan sikapnya untuk turut menegakkan NKRI Bersyariah.

Konsep Negara Islam

Gus Dur merupakan salah satu pemikir muslim yang kecerdasannya diakui oleh dunia. Ia mengakui bahwa sepanjang hidupnya telah mencari konsep Islam dalam bernegara, dan tidak menemukannya.

Islam tidak mengenalkan pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian pemimpin sebuah negara (Wahid, 2011: 82). Hal ini dapat dilihat dalam sejarah kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah.

Abu Bakar diangkat menjadi seorang pemimpin dengan cara kesepakatan para pemimpin suku yang dibuktikan melalui baiat. Sebelum Abu Bakar wafat, ia berwasiat, selayaknya, setelah kepemimpinannya, hendaknya Umar yang diangkat menjadi pemimpin.

Setelah Umar berada pada akhir masa hidupnya, ia meminta untuk dibentuk tim pemilih yang terdiri tujuh orang. Setelah Umar wafat, tim pemilih tersebut bersepakat untuk memilih Ustman sebagai pengganti Umar.

Kemudian Ali menjadi penerus Ustman. Setelah wafatnya Ali, Muawiyah menyiapkan keturunannya untuk menjadi penggantinya sebagai pemimpin. Dan, sejak saat itu, berdiri sistem kerajaan dalam Islam.

Selain itu, Gus Dur (2011: 82) menegaskan bahwa Islam juga tidak membuat konsep ukuran negara yang harus syariahkan. Rasulullah meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan bentuk pemerintahan bagi kaum muslim.

Tidak adanya kejelasan dalam konsep ini kemudian memunculkan tanya, negara yang harus disyariahkan hanya berbentuk negara-bangsa atau harus mendunia?

Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang negara. Jika harus mendunia, tentu harus menunggu diislamkannya seluruh dunia baru bisa disyariahkan. Sebab istilah syariah hanya bagi kaum muslim. Begitu pun ketika ingin mensyarahkan NKRI, harus menunggu keislaman seluruh penduduk Indonesia.

Mengislamkan seluruh penduduk Indonesia dengan tujuan berdirinya NKRI Bersyariah adalah sama halnya membongkar kembali dasar negara, yakni Pancasila. Sebab, Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi payung bagi seluruh perbedaan yang menjadi unsur mutlak berdirinya NKRI ini.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika mengiaskan teori hukum Islam yang mengatakan “menyebut yang khusus, bermaksud yang umum”. Dalam hal ini dengan mengatakan bahwa memperjuangkan berdirinya NKRI Bersyariah adalah awal dari memperjuangkan berdirinya Negara Islam atau Daulah Islamiyah.

Sedangkan Negara Islam merupakan gagasan yang sangat tidak konseptual dan tidak diikuti oleh mayoritas kaum muslim. Mengemukakan gagasan tanpa ada kejelasan konseptual berarti membiarkan gagasan tersebut tercabik-cabik karena perbedaan pendapat para pemimpin Islam sendiri (Wahid, 2011: 83).

Dengan demikian, NKRI Bersyariah, baik sebagai gagasan maupun ideologi, dipenuhi dengan kelemahan-kelemahan yang sangat mendasar. Hal ini kemudian mengantarkan kepada pemahaman tentang hubungan manusia atau masyarakat dengan agama yang dianutnya.

Islam: Antara Formalisme dan Spiritualisme

Agama memiliki dua unsur mutlak, yakni formalitas dan spiritualitas. Keduanya saling berhubungan.

Hubungan keduanya adalah antara eksistensi dan esensi. Jika berbicara agama, maka berbicara keduanya. Sebab, seumpama agama adalah manusia, maka spiritual adalah ruhnya dan formalitas agama adalah badannya.

Dalam psikologi agama, terdapat dua istilah untuk menyebut agama, yaitu faith dan cumulative tradition (Pasiak, 2012: 185). Faith menunjuk pada aspek substansi yang sulit diamati karena berbeda antara satu orang dengan orang lain.

Sedangkan istilah cumulative tradion menunjuk kepada segala sesuatu yang dapat diamati dan merupakan seperangkat aturan yang dibuat, seperti ritual, mitos-mitos, dan yang lain. Pemaknaan agama sebagai cumulative tradition mencerminkan agama sebagai sesuatu yang stagnan dan dapat mempersempit keluasan makna agama yang sebenarnya.

Awalnya agama (Islam) diartikan sebagai kata kerja yang sering dimaknai tindak moral. Oleh karena itu, Fazlurrahman (1994: XXVII) mengatakan bahwa sifat utama Islam adalah mencerminkan kualitas moral yang luhur dan spiritual agamanya melalui dukungan lembaga pemerintah.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemaknaan seperti ini bergeser menjadi hal yang sangat formal. Bukan sebagai kata kerja, melainkan semacam kata benda, yaitu kumpulan doktrin, ajaran, dan hukum-hukum yang telah baku, yang diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia.

Namun, hal ini seharusnya tidak dipahami sebagai sebuah penggeseran makna, melainkan suatu hal yang memang bermakna ganda. Karena kemajemukan merupakan sebuah keniscayaan dan unsur mutlak berdirinya NKRI, maka, bagi Islam, masyarakat tetap merupakan sesuatu yang lebih mendasar daripada lembaga kepemerintahan, bahkan lembaga-lembaga masyarakat itu sendiri.

Tujuan pemahaman keislaman pada dasarnya merupakan kepentingan orang kecil dalam hampir seluruh persoalannya (Wahid, 2011: 20). Islam mengajarkan untuk menegakkan kesejahteraan umum. Hal ini seharusnya menjadi objek dari segala tindakan penganutnya, baik sebagai rakyat maupun pemerintah.

Mengenai kesejahteraan umum, yang harus lebih diutamakan adalah menghindari potensi-potensi perpecahan daripada usaha yang dianggap untuk membangun. NKRI Bersyariah merupakan usaha yang bisa jadi oleh pengusungnya dianggap upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, tetapi kenyataannya bertentangan dengan unsur mutlak berdirinya NKRI, yakni kemajemukan. Dan bisa jadi hal ini menunjukkan kesempitan pemahaman pengusung NKRI Bersyariah tersebut mengenai agama dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, menjalankan ajaran Islam secara kafah adalah menjalankan nilai-nilai keislaman, yakni keluhuran moral dan keterbukaan dalam berpikir demi mewujudkan kesejahteraan umum.

    Latest posts by Adi Candra Wirinata (see all)