Menegaskan NKRI Bersyariah

Menegaskan NKRI Bersyariah
©RRI

Aksi 212 pada tahun 2016 merupakan waktu pertama kali Habib Rizieq memperjuangkan NKRI Bersyariah yang menyertakan ketidakjelasan konsep. Itu tertegaskan kembali dengan adanya reuni 212 pada tahun-tahun selanjutnya.

Tidak adanya konsep secara jelas ini kemudian memunculkan dua kesan. Pertama, Habib Rizieq menjalankan ajaran Islam secara kafah. Kedua, bahwa Habib Rizieq secara sengaja atau tidak telah memperjuangkan formalisme Islam.

Kesan pertama pada akhirnya akan menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk mensyariahkan segala unsur kehidupan manusia. Dalam hal ini, perlu bagi pengusung NKRI Bersyariah untuk menjelaskan, adakah konsep Islam dalam bernegara?

Sedangkan kesan kedua menunjukkan bahwa selain formalisme, Islam sebagai agama juga memiliki unsur lain, yakni spiritualisme. Hal ini yang kemudian memunculkan tanya, formalisme atau spiritualisme seperti apa yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bernegara?

Jika Islam mengajarkan konsep bernegara secara jelas dan yang perlu kita perjuangkan dalam bernegara adalah formalisme Islam, maka NKRI memang perlu kita syariahkan. Dengan demikian, umat muslim bisa menentukan sikapnya untuk turut menegakkan NKRI Bersyariah.

Konsep Negara Islam

Gus Dur merupakan salah satu pemikir muslim yang kecerdasannya terakui dunia. Ia mengakui bahwa sepanjang hidupnya telah mencari konsep Islam dalam bernegara, dan tidak menemukannya.

Islam tidak mengenalkan pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian pemimpin sebuah negara (Wahid, 2011: 82). Hal ini dapat kita lihat dalam sejarah kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah.

Abu Bakar menjadi seorang pemimpin dengan cara kesepakatan para pemimpin suku yang terbukti melalui baiat. Sebelum Abu Bakar wafat, ia berwasiat, selayaknya, setelah kepemimpinannya, hendaknya Umar yang menjadi pemimpin.

Baca juga:

Setelah Umar berada pada akhir masa hidupnya, ia meminta untuk membentuk tim pemilih yang terdiri tujuh orang. Setelah Umar wafat, tim pemilih tersebut bersepakat untuk memilih Ustman sebagai pengganti Umar.

Kemudian Ali menjadi penerus Ustman. Setelah wafatnya Ali, Muawiyah menyiapkan keturunannya untuk menjadi penggantinya sebagai pemimpin. Dan, sejak saat itu, berdiri sistem kerajaan dalam Islam.

Selain itu, Gus Dur (2011: 82) menegaskan bahwa Islam juga tidak membuat konsep ukuran negara yang harus syariahkan. Rasulullah meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan bentuk pemerintahan bagi kaum muslim.

Tidak adanya kejelasan dalam konsep ini kemudian memunculkan tanya, negara yang harus kita syariahkan hanya berbentuk negara-bangsa atau harus mendunia?

Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang negara. Jika harus mendunia, tentu harus menunggu islamisasi seluruh dunia baru bisa tersyariahkan. Sebab istilah syariah hanya bagi kaum muslim. Begitu pun ketika ingin mensyarahkan NKRI, harus menunggu keislaman seluruh penduduk Indonesia.

Mengislamkan seluruh penduduk Indonesia dengan tujuan berdirinya NKRI Bersyariah adalah sama halnya membongkar kembali dasar negara, yakni Pancasila. Sebab, Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi payung bagi seluruh perbedaan yang menjadi unsur mutlak berdirinya NKRI ini.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika mengiaskan teori hukum Islam yang mengatakan “menyebut yang khusus, bermaksud yang umum”. Dalam hal ini dengan mengatakan bahwa memperjuangkan berdirinya NKRI Bersyariah adalah awal dari memperjuangkan berdirinya Negara Islam atau Daulah Islamiyah.

Sedangkan Negara Islam merupakan gagasan yang sangat tidak konseptual dan tidak mengikutkan mayoritas kaum muslim. Mengemukakan gagasan tanpa ada kejelasan konseptual berarti membiarkan gagasan tersebut tercabik-cabik karena perbedaan pendapat para pemimpin Islam sendiri (Wahid, 2011: 83).

Halaman selanjutnya >>>

Latest posts by Adi Candra Wirinata (see all)